Ujian Nasional Perbaikan 2017 Ditiadakan Demi Efisiensi

Februari 9, 2017
Edukasi 0   130 views 0

PROGRES.ID, JAKARTA – Dalam penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) tahun 2017, tidak dikenal istilah Ujian Nasional Perbaikan (UNP). Demikian terungkap dalam rapat koordinasi UN tahun 2016/2017 di Graha Utama Kemendikbud, Jakarta.

Lulusan SMA/sederajat tahun sebelumnya yang ingin memperbaiki nilai UN dapat mengikuti perbaikan pada saat jadwal ujian susulan tahun ini.

“Ujian nasional untuk perbaikan tetap ada, hanya saja waktunya tidak khusus seperti UN Perbaikan pada tahun lalu,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik), Nizam, dikutip progress.id dari portal resmi kemdikbud (9/2/2017)

Menurut Nizam, ujian susulan tahun ini sekaligus menjadi ujian nasional perbaikan untuk lulusan tahun lalu, sedangkan lulusan tahun ini bisa melakukan perbaikan pada ujian susulan tahun depan.

Dari Prosedur Operasional Standar (POS) Penyelenggaraan UN tahun pelajaran 2016/2017 yang didapatkan Progres.id (9/2), Pelaksanaan UN susulan Tahun Pelajaran 2016/2017 baik itu dengan moda Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Berbasis Kertas Dan Pensil (UNKP)  untuk SMA/SMK sederajat akan diadakan pada Selasa dan Rabu, 18 -19 April 2017. Syarat mengikuti ujian susulan untuk memperbaiki nilai UN adalah memiliki nilai kurang dari atau sama dengan 55,0.

Nizam menambahkan salah satu pertimbangan ditiadakannya UNP pada tahun ini adalah hasil evaluasi dari UNP tahun lalu. Pada UNP tahun 2016, tercatat sekitar 160 ribu lulusan SMA/sederajat yang mendaftar sebagai peserta UNP.

“Namun, pada hari penyelenggaraan UNP, dari jumlah tersebut hanya terdapat kurang dari 10 persen peserta yang hadir untuk ujian. Ini berarti dari sisi resources tidak efisien. Boros jadinya,” jelas Nizam.

Untuk hasil UN itu sendiri akan dimanfaatkan sebagai salah satu bagian dari seleksi masuk  di perguruan tinggi. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa mereka akan memanfaatkan nilai UN. Sedangkan untuk tata cara penggunaannya adalah wewenang masing-masing perguruan tinggi.

“Kita (Kemendikbud) memberikan beberapa alternatif dan beberapa cara untuk menggabungkan nilai dan sebagainya. Kemudian pertimbangan bagaimana menggunakannya itu kita berikan sepenuhnya kepada teman-teman Kemristekdikti dan perguruan tinggi,” Pungkas Nizam. (dsy)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.