Andalkan Dana Pemerintah, Bengkulu dan Papua Barat Jadi Provinsi Kebebasan Pers Terburuk

November 2, 2016
Featured Nasional 0   65 views 0

PROGRES.ID, JAKARTA – Provinsi Bengkulu dan Papua Barat didapuk sebagai provinsi dengan indeks kebasan pers terburuk dari 24 provinsi. Salah satu penyebab ketidakbebasan ini karena nyaris semua media di dua provinsi ini masih mengandalkan dana pemerintah untuk pemasukan perusahaan media.

“Ketergantungan pada dana pemerintah daerah membuat media-media di provinsi ini menjadi kurang independen,” ungkap anggota Dewan Pers Ratna Komala seperti dikutip dari Romotivi.or.id, 19 Oktober 2016.

Ada indikasi, pengelola media terus menjaga hubungan baik dengan pemberi dana yang bisa dikatakan sebagai pengambil keputusan.

Ada beberapa penyebab dua provinsi itu menempati skor terendah, diantaranya yakni persoalan transparansi kepemilikan media dan pengaruh perusahaan pers yang sangat mendominasi pemberitaan atau penyebaran informasi.

Survey Indeks Kemerdekaan Pers ini baru diadakan pertama kali oleh Dewan Pers. Tahun ini, Dewan Pers melakukan survey di 24 provinsi, antara lain Aceh, Riau, Bengkulu, Maluku, Jawa Timur, dan Papua Barat. 24 provinsi ini terpilih SEbagai daerah yang disurvey setelah adanya evaluasi dan berdasarkan aduan masyarakat ke Dewan Pers, baik dari tingkat kekerasan terhadap wartawan dan hal lain terkait pers. Kemudian juga dilakukan di provinsi-provinsi yang pernah timbul konflik yang berkaitan dengan pers.

Tim survey menyebar kuesioner kepada 303 ahli yang dinilai memahami dunia media. Mereka terdiri dari jurnalis, akademisi, pemerintah daerah, peneliti dan sebagainya. Mereka diminta memberikan penilaian terhadap kondisi kebebasan di daerah dengan melihat beberapa indikator. Dewan pers merencanakan indeks ini akan diperbarui secara rutin setiap tahun.

Masih berdasarkan tulisan Remotivi.or.di, Ketua Dewan Pers Stanley Adi Prasetyo mengatakan, faktor lain yang membuat kemerdekaan pers di Indonesia, hanya di wilayah “agak bebas” karena akses kelompok rentan terhadap media belum terlembaga dengan baik. Kelompok-kelompok masyarakat marginal sulit mendapat akses informasi dari media atau pun untuk menyuarakan kepentingannya.

“Hak penyandang disabilitas harus diperhatikan media. Kita tahu pada tahun 2017 akan ada Pilkada serentak di beberapa tempat. Mereka juga butuh mendapatkan pendidikan politik,” ujar Stanley.

Ia mengungkapkan bahwa indeks ini menghasilkan rekomendasi yang penting untuk memperbaiki kondisi kebebasan pers di Indonesia pada masa mendatang.(pid)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.