Helmi-Dedy Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu 2018 Terkaya, Berapa Kekayaannya?

262
LHKPN
Sumber Foto: KPK.go.id

PROGRES.ID, BENGKULU – Bakal calon Walikota Bengkulu petahana (incumbent) Helmi Hasan menjadi yang terkaya dibanding bakal calon lainnya berdasarkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang dirilis KPK.

Disebutkan pada LHKPN itu, Helmi memiliki kekayaan sebesar Rp 5.645.954.976.  LHKPN ini dilaporkannya pada 9 Januari 2018.

Pada posisi kedua, adalah Erna Sari Dewi yang memiliki kekayaan mencapai Rp 2.775.172.275. ESD, sapaan akrabnya, melaporkan harta kekayaannya sehari lebih cepat ketimbang Helmi Hasan, yakni pada 8 Januari 2018.

Bakal calon walikota Bengkulu lainnya yang sudah melaporkan LKPN adalah David Suardi. Ia menjadi bakal calon yang memiliki harta kekayaan paling rendah dibanding Helmi dan ESD, yakni Rp  279.918.225. Perwira menengah TNI ini melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 10 Januari 2018.

Sementara itu, bakal calon Patriana Sosia Linda belum tercatat melaporkan harta kekayaannya pada laman situs KPK. Linda terakhir tercatat melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2015 dengan kekayaan sebesar Rp 1.265.700.000.

Dedy Wahyudi, Calon Wakil Walikota Bengkulu Terkaya

Memiliki kekayaan senilai Rp 2.437.000.000, Dedy Wahyudi yang merupakan pasangan Helmi Hasan menjadi bakal calon Walikota Bengkulu terkaya pada Pilkada 2018 ini. Dedy melaporkan LHKPN bersama dengan Helmi Hasan pada 9 Januari 2018.

Setelah Dedy, ada pasangan dari Patriana Sosia Linda, yakni Mirza yang memiliki kekayaan sebesar Rp 532.200.000. Mirza melaporkan harta kekayaannya ke KPK pada 8 Januari 2018.

Bakal calon wakil Walikota “termiskin” yang tercatat pada laman Pantau Pilkada KPK itu adalah Bakhsir. Ia mempunyai kekayaan bergerak dan tidak bergerak senilai Rp 264.152.777 yang dilaporkannya pada 8 Januari 2018.

Untuk diketahui, syarat melaporkan LHKPN bagi bakal calon kepala dan wakil kepala daerah telah tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 pasal 4 ayat 1 poin k.

Penyelenggara negara juga wajib melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.(pid)

LHKPN Pilwakot Bengkulu
Sumber: Pantau Pilkada 2018 KPK
Facebook Comments

LEAVE A REPLY