Oleh Ricky Aeiro Damanik
Setelah masa Reformasi, yang berhasil digerakkan oleh kaum pemuda, demokrasi Indonesia semakin membaik. Harapan untuk membangun Indonesia yang lebih baik semakin terbuka. Seiring berjalannya waktu, Reformasi sudah berumur kurang lebih 21 Tahun.
Perubahan yang diharapkan setelah Reformasi belum sepenuhnya bisa terealisasi. Tantangan terus saja selalu ada, baik secara Politik, Ekonomi, Hukum, Sosial Budaya, dll. Rezim kekuasaan pun terus berganti. Sampai pada hari ini, Rezim yang dipimpin oleh Presiden Jokowi masih menyimpan banyak pekerjaan rumah, yang harus menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Mulai dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Indonesia secara Geografis, sangatlah luas. Sehingga Pemerintah Pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengomptimalkan Sumber Daya yang dimiliki daerah tersebut.
Oleh karena itu, muncullah UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. UU tersebut diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. UU tersebut, juga bertujuan untuk menyeleraskan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di dalam segala aspek.
Pasal 1 ayat 5 UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah memberikan pengertian Otonomi Daerah yaitu : hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Bengkulu, Provinsi yang terletak di bagian Selatan Pulau Sumatera yang beribukota Bengkulu, menyimpan banyak kekayaan Sumber Daya Alam, yang harus dimanfaatkan seluas-luasnya demi kepentingan masyarakat banyak.
Secara historis perjalanan bangsa Indonesia, Bengkulu juga menyimpan perjalanan tersebut. Bung Karno pernah diasingkan di Bengkulu. Ibu Fatmawati adalah penjahit bendera Sang Saka, Putri Asli kelahiran Bengkulu. Benteng Marlborough menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dengan segala potensi yang dimiliki Bengkulu, seharusnya Bengkulu menjadi salah satu Provinsi yang maju di Indonesia. Namun pada kenyataannya, sampai saat ini Bengkulu belum bisa berbicara banyak di kancah Nasional.
Bengkulu menjadi Provinsi termiskin ke 2 di Pulau Sumatera, satu tingkat diatas Aceh. Menyikapi kondisi tersebut, sudah seharusnya itu menjadi permasalahan bersama yang harus dicarikan solusi yang tepat. Pemuda, yang sudah memiliki sejarah panjang di Republik ini yang selalu mengambil suatu barisan tersendiri memberikan gagasan untuk bangsa kita.
Saat ini, gairah pemuda mulai berkurang untuk melihat permasalahan dan fakta yang ada di depan mata. Pemuda tidak terlalu ingin lagi ikut berkecimpung di dalam sistem. Pemuda lebih banyak memberikan kritik yang lebih menjurus kepada kebencian daripada kritik yang mengarah pada solusi. Hal tersebut tidak terlepas dari dinamika politik yang ditampilkan hari-hari belakang ini yang membuat pemuda semakin apolitis. Padahal seharusnya pemuda mengambil satu posisi dan barisan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bermasyarakat.
Secara khusus di Bengkulu (Kota Bengkulu), pemuda yang lahir di Bengkulu, setelah menyelesaikan studi SMA, berlomba lomba menuju ke Pulau Jawa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Padahal, Bengkulu sangat memerlukan gebrakan yang dilakukan oleh pemuda atau kaum milenial. Seperti dalam halnya politik, pemuda memandang negatif tentang politik. Padahal segala aspek kehidupan kita tidak terlepas dari politik “Politik yang melayani’. Oleh karena itu, Pemuda tidak boleh mengambil posisi netral. Kita harus mengambil suatu langkah dan membentuk suatu barisan yang memberikan gagasan yang diberikan kepada masyarakat luas. Kita harus berani bersikap bahwa pemuda tak pernah diam untuk memberikan solusi kepada kota kita Kota Bengkulu. Pemuda juga harus mendorong Pemerintah untuk memberikan ruang yang seluas-luasnya, Pemuda untuk berkarya. Karena disaat kita sama-sama membangun, disaat itulah kita akan sama-sama bahagia.
Penulis adalah Calon Legislatif DPRD Kota Bengkulu Nomor 3 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
