Biro Travel Nakal, Jamaah Bisa Umroh, Kerja dan Haji sekaligus

367
Ilustrasi TKI | Foto : warungTKI.com

PROGRES.ID, JAKARTA – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) bekerjasama dengan Kementerian Agama sedang mempertimbangkan pemberian sanksi terhadap biro travel umroh ‘nakal’. Ancaman diberikan terkait banyaknya WNI yang berangkat dengan Visa Umroh dan kemudian menjadi TKI ilegal.

Nusron Wahid, Kepala BNP2TKI mengatakan, berdasarkan data yang dimilikinya, tahun 2016 lalu ada 2.800 jamaah umroh yang tidak kembali.

“Memang tidak pulang itu tidak bisa dipastikan semua menjadi TKI, karena bisa saja mereka belajar mengaji di sana,” kata Nusron, seperti dikutip dari intisari-online (13/1/2017)

Umrohan, demikian sebutan untuk WNI/TKI yang masuk melalui VISA umroh. Beberapa umrohan ini sengaja tinggal di Makkah sampai batas masa berlaku visa umrohnya selama satu bulan telah habis dan diteruskan bekerja sebagai TKI Ilegal sambil menunggu musim haji tiba.

Saat musim haji, mereka berbaur dengan para jama’ah haji lainnya untuk menjalankan ritual ibadah haji. Hingga selesainya musim haji, para WNI ini sengaja “menarik perhatian” agar dideportasi oleh pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah atau menunggu dipulangkan gratis lewat program repatriasi.

Program Repatriasi (Pemulangan Gratis) pada tahun 2016 lalu yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo melalui program “Indonesia Memanggil” disambut antusias dari WNI/TKI Overstayer yang tak berdokumen (Undocumented) di Arab Saudi | Foto : GardaBMI

 

Beberapa pihak memperkirakan jumlah TKI ilegal yang berasal dari umrohan tiap tahunnya menyumbang rata-rata 30 persen dari seluruh TKI yang ada di Arab Saudi.

Diperkirakan, banyak biro travel ‘nakal’ yang justru membiarkan jamaah umroh tinggal di Saudi melebihi masa berlaku visa. Bahkan sebagian, kantor travel umroh dijadikan modus pemberangkatan TKI ke Arab Saudi.

Padahal dari penelusuran Progres.id (13/1), sudah jelas sekali tanggung jawab lembaga penyelenggara umroh yang tertulis di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji.

“Salah satu kewajiban penyelenggara perjalanan ibadah umrah yakni memberangkatkan dan memulangkan jemaah sesuai dengan masa berlaku visa umrah di Arab Saudi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. “ Demikian bunyi pasal 45 ayat 1 (b).

Namun masalah ini juga tidak terlepas dari ringan nya sanksi yang diberikan pada penyelenggara perjalanan Ibadah Umrah yang melanggar ketentuan.

Dalam lanjutan UU 13/2008, pada pasal 46 disebutkan, pelanggar hanya dikenai sanksi administratif sesuai dengan tingkat kesalahannya, yang berupa peringatan, pembekuan dan pencabutan izin penyelenggaraan biro travel.

Nusron mengatakan sedang merumuskan sanksi tersebut. Pihaknya (BNP2TKI -red) tengah bekerjasama dengan Kementerian Agama untuk membuat nota kesepahaman mengenai sanksi tersebut. (dsy)

Facebook Comments
BAGIKAN

LEAVE A REPLY