2.357 Koruptor Berstatus ASN Resmi Dipecat, 20 ASN di Provinsi Bengkulu

September 13, 2018
Featured Pemerintahan 1   682 views 1
Teken SKB 3 menteri

Mendagri melakukan kerjasama dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menandatangi Surat Keputusan Bersama di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).(Reza Jurnaliston/Dok.Kompas.com)

PROGRES.ID, JAKARTA – Sebanyak 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) resmi dipecat karena pernah divonis terlibat kasus korupsi. Pemecatan secara tidak hormat ini resmi berlaku usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meneken surat keputusan bersama terkait pemecatan tersebut, Kamis (13/9/2018).

“Pelaksanaan keputusan bersama ini diselesaikan paling lama bulan Desember 2018,” ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat seperti ditulis Kompas.com dalam berita berjudul “Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN Teken SKB Pemecatan 2.357 PNS Koruptor.”

Dalam berita sebelumnya, yakni berita berjudul “2.357 Koruptor Berstatus PNS, Ini Detail Berdasarkan Instansi dan Daerah” disebutkan bahwa hampir di setiap provinsi di Indonesia terdapat PNS koruptor berstatus PNS aktif.

Khusus di Provinsi Bengkulu, terdapat 20 orang PNS yang dipecat. Rinciannya, 1 orang ASN yang bekerja di lingkungan Pemprov Bengkulu dan 19 lainnya di Pemkab dan Pemkot.

Pemecatan itu dilakukan usai adanya pertemuan Mendagri dengan KPK yang kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menerangkan, saat ini jumlah ASN koruptor yang telah divonis dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah) masih terus diverifikasi dan divalidasi.

“Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung,” kata Bima, masih dikutip dari Kompas.com.(red)

Facebook Comments

One Comment

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.