PROGRES.ID – Kabar yang dinanti-nantikan akhirnya tiba! Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) telah menyerahkan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Penyerahan ini digelar dalam sebuah acara megah di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024.
Proses penyerahan ini tidak hanya disaksikan oleh para pejabat pemerintah, tetapi juga dihadiri oleh para kepala daerah dari seluruh penjuru Indonesia, termasuk perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, yang diwakili oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi.
Dalam keterangan resminya, Gunawan mengungkapkan bahwa semua formasi yang diajukan oleh Pemprov Bengkulu sebelumnya telah disetujui oleh KemenPAN-RB setelah melalui pertimbangan yang matang.
Sebelumnya, Pemprov Bengkulu telah mengusulkan sebanyak 500 formasi CASN, yang terbagi menjadi 200 kuota untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan 300 kuota untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rinciannya meliputi tenaga kesehatan, tenaga teknis, dan tenaga pendidik.
Menariknya, drama proses penyerahan ini juga menampilkan peran langsung dari Plt (Pelaksana Tugas) Deputi Bidang SDM Aparatur Aba Subagio, yang mewakili Menteri Menpan-RB.
Setelah pembagian formasi tersebut, Pemprov Bengkulu berencana untuk segera melaksanakan proses rekrutmen sesuai dengan persetujuan yang diberikan oleh KemenPAN-RB.
Namun, perlu dicatat bahwa perekrutan CASN tahun ini telah dilakukan secara besar-besaran di berbagai daerah, termasuk di Pemda Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu. Ini terjadi sebagai tanggapan terhadap wacana penghapusan tenaga honorer yang direncanakan pada akhir tahun 2024.
Terkait hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu siap mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan tenaga honorer, selama ada jaminan untuk penggajian mereka.
Meskipun demikian, persoalan anggaran menjadi perhatian penting dalam pengangkatan CPNS dan PPPK di lingkungan Pemprov Bengkulu, karena anggaran untuk belanja pegawai telah melewati batas maksimal yang ditetapkan dalam peraturan.
Dengan begitu, regulasi terkait pengangkatan CASN masih menjadi perdebatan di berbagai pihak. Namun, harapan masih terbuka lebar untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, terutama jika ada jaminan dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan penggajian tenaga honorer.
Dalam situasi yang belum pasti ini, Pemprov Bengkulu tetap berkomitmen untuk mengusulkan jumlah CASN yang sesuai dengan kebutuhan, sambil terus berharap adanya kejelasan dan dukungan dari pihak terkait di tingkat pusat.
