Bebani Masyarakat yang Urus Sertipikat Tanah, Gubernur Rohidin Minta BPHTB Dihapus

Gubernur Rohidin menyerahkan
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyerahkan sertipikat tanah kepada masyarakat Bengkulu (Foto: Media Center Provinsi Bengkulu/PROGRES.ID)

BENGKULU, PROGRES.ID – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mendorong agar masyarakat dibebaskan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) saat membuat sertifikat tanah. Menurutnya, BPHTB sangat memberatkan warga karena nilainya yang cukup besar.

“Saya akan bersurat lagi kepada Bupati/Walikota agar bisa menggratiskan atau meniadakan BPHTB. Kalau ini dilakukan dampaknya akan sangat baik, dari pada kita memungut, memang dapat uang, tetapi masyarakat terhambat,” ungkap Gubernur Rohidin pada acara penyerahan 300 sertipikat tanah PTSL 2022, Kamis (1/12/2022).

Bacaan Lainnya

Pada bagian lain, Gubernur Rohidin juga mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang secara berjenjang, mulai dari Kanwil, hingga Kantor Pertanahan di kabupaten/kota sehingga dapat menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2022 dengan baik dan lancar.

“Saya minta program ini dimanfaatkan dengan baik. Saya sudah bicara dengan ibu Kakanwil, bagaimana bupati/walikota bagaimana mendukung ketersediaan anggaran untuk bagaimana persoalan redistribusi¬† bisa diselesaikan,” kata Gubernur Rohidin.

Gubernur Bengkulu dan Kakanwil BPN Provinsi Bengkulu berfoto bersama penerima sertipikat PTSL 2022 (Foto: Media Center/PROGRES.ID)

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu Sukiptiyah menjelaskan, pada penyerahan sertipikat tanah yang diserahkan oleh Presiden adalah 1.552.450 sertipikat se-Indonesia, termasuk di dalamnya ada Provinsi Bengkulu.

“Alhamdulillah kami punya target, kegiatan PTSL kurang lebih 22.886 sertipikat, untuk redistribusi 1.432 sertipikat, untuk yang PTSL hampir 96 sudah kelar ya. Memang tidak dibagi hari ini semuanya, yang bisa dibagi hari ini sekitar 8.000. Untuk yang kita bagi hari ini secara simbolis ada 10 secara total 300 dibagi di sini oleh pak Gubernur,” jelas Sukiptiyah.

Presiden Joko Widodo Instruksikan Tindak Tegas Mafia Tanah

Presiden Joko Widodo meminta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional agar menindak tegas dan tidak diberi ampun mafia tanah yang merugikan masyarakat.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi pada Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Tahun 2022 di Istana Negara, Kamis (1/12/2022).

“Saya sudah sampaikan ke pak menteri, sudah pak, jangan beri ampun yang namanya mafia tanah. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu rakyat kalau sudah menyangkut tanah itu mengerikan pak, bisa berantem, saling bunuh,” tegas Presiden Jokowi.

Jokowi juga meminta sengketa tanah dapat segera diselesaikan dengan memberikan sertifikat kepada masyarakat, sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah kepada rakyat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.