Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah Dukung Kelompok Perempuan Kelola Hutan Berbasis Kelestarian dan Pemberdayaan

gubernur bengkulu
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat melihat produk dari hasil pengelolaan hutan pemberdayaan (Foto: MCPB)

BENGKULU, PROGRES.ID –¬†Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terus mendukung kelompok perempuan dalam upaya pemanfaatan kawasan hutan. Langkah ini mendapat sambutan positif dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Gubernur Rohidin menyatakan bahwa saat ini sudah ada 4 kelompok perempuan yang dapat mengelola kawasan hutan dengan skema perhutanan sosial dan telah menghasilkan produk berupa bahan makanan yang memiliki nilai ekonomi.

Bacaan Lainnya

“Selama ini tidak bisa dimanfaatkan karena terhalang oleh kawasan taman nasional/hutan lindung. Dengan adanya SK Izin Perhutanan Sosial, beberapa jenis tanaman seperti kecombrang, jengkol, dan durian dapat diolah menjadi bahan makanan bernilai ekonomis oleh kelompok perempuan ini,” ungkapnya setelah acara di ruang Pola Kantor Gubernur Bengkulu pada tanggal 23 Oktober 2023.

Lebih lanjut, Rohidin mengusulkan agar upaya ini diperkuat, karena ada beberapa kelompok perempuan lain yang juga mengajukan usulan, termasuk usulan untuk hutan adat dan hutan desa di beberapa wilayah Provinsi Bengkulu. Tujuannya adalah agar lebih dari 40 persen dari wilayah tersebut dapat dipertahankan dan dilestarikan.

“Mengapa perempuan? Karena perempuan lebih dapat beradaptasi dalam memanfaatkan produk hutan dengan lebih progresif dan aktif, tanpa perlu menebang pohon, sama halnya dengan generasi muda. Kelompok perempuan dapat melihat buah-buahan dan hasil hutan lainnya dan mengubahnya menjadi produk bernilai ekonomis, tanpa merusak hutan,” jelasnya.

Rohidin juga mengharapkan bahwa penguatan peran perempuan dan generasi muda akan membantu mencegah kerusakan lebih lanjut di wilayah hutan Bengkulu. Bahkan, keterlibatan mereka diharapkan dapat mengembalikan luas hutan Bengkulu seperti dulu, yang mencakup 46 persen dari total wilayah Bengkulu.

Untuk menjalankan inisiatif ini secara efektif, diperlukan sinergi antara kelompok perempuan dan lembaga pemerintah terkait di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi. Oleh karena itu, penandatanganan kesepakatan bersama dilakukan.

Foto bersama Gubernur Bengkulu, pejabat KLHK dan organisasi yang mendukung pengelolaan hutan oleh kelompok perempuan (Foto: MCPB)

“Kami meminta dukungan dari lembaga terkait agar program-program ini diselaraskan dengan kelompok perempuan. Ini mencakup penyertaan modal, pelatihan sumber daya manusia, serta pemasaran produk,” ungkap Gubernur Rohidin.

Ketua LivE (Lembaga Kajian, Advokasi dan Edukasi), Dedek Hendry, menjelaskan bahwa kelompok perempuan telah berjuang sejak tahun 2017 untuk memanfaatkan kawasan hutan dengan tujuan melestarikan hutan dan meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan.

Upaya ini mendapat respon positif dari Gubernur Rohidin Mersyah, yang secara langsung terlibat dalam diskusi dengan kelompok perempuan, mendorong semangat mereka untuk mengelola kawasan hutan.

“Kelompok perempuan Bengkulu menjadi yang pertama mendapatkan legalitas hak pengelolaan hutan dan pemanfaatan hasil hutan,” pungkasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.