Ini 4 Kemungkinan Putusan MK Soal Batas Usia Capres Cawapres Versi Pakar

Gedung MA
Gedung Mahkamah Agung RI (Foto: Dok. MA)

JAKARTA, PROGRES.ID –┬áSenin ini (16/10/2023) Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan mengenai gugatan terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Fahri Bachmid, seorang pakar hukum tata negara dan konstitusi dari Universitas Muslim Indonesia Makassar, menyampaikan, terdapat empat kemungkinan hasil putusan yang dapat dibacakan dalam sidang tersebut.

Pertama, MK mungkin menganggap gugatan terhadap aturan terkait usia calon presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal pengajuan permohonan. Dalam hal ini, MK akan mengeluarkan amar putusan yang menyatakan “permohonan tidak dapat diterima.”

Bacaan Lainnya

Kemungkinan kedua adalah bahwa permohonan tersebut dianggap tidak beralasan menurut hukum, dan MK akan menolak gugatan karena dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Amar putusan yang akan dikeluarkan adalah “menolak permohonan pemohon.”

Kemungkinan ketiga adalah MK menganggap gugatan beralasan secara hukum, dan mereka akan mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan pemohon.

Kemungkinan keempat adalah bahwa MK akan berpendapat bahwa permohonan pengujian materiil inkonstitusional bersyarat. Dalam hal ini, MK akan mengeluarkan amar putusan yang menyatakan “mengabulkan permohonan pemohon.”

Fahri menganggap bahwa di antara empat kemungkinan tersebut, ada dua skenario potensial yang mungkin terjadi berdasarkan perkembangan sidang MK dalam mengadili kasus ini dan kasus serupa yang sebelumnya telah disidangkan.
“Pertama, MK dalam putusannya akan mengabulkan penurunan batas usia calon presiden dan wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun,” jelas Fahri dinukil dari Tempo.co.

Selain itu, Fahri mengacu pada putusan sebelumnya terkait batas usia pemegang jabatan publik dan menyatakan bahwa MK mungkin mengambil pendekatan serupa dalam kasus batas usia calon presiden dan wakil presiden saat ini.

“Batas usia 40 tahun eksistensi normanya tetap berlaku, tetapi ditambah keadaan hukum khusus agar dapat menjangkau subjek hukum tertentu,” terangnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.