PROGRES.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo secara resmi membubarkan sembilan lembaga nonstruktural. Keputusan terkait pembubaran lembaga-lembaga itu setelah dilakukannya rapat terbatas yang langsung dipimpin Presiden Jokowi pada Selasa (20/9/2016).
“Kami sudah laporkan kepada Presiden, fungsi dan tugas badan ini ternyata sudah diamanahkan ke lembaga dan kementerian terkait,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur seusai rapat terbatas seperti dikutip Kompas.com dengan berita berjudul “Resmi, Jokowi Bubarkan 9 Lembaga Negara Nonstruktural.”
Menurut Asman, beberapa lembaga tersebut tak semuanya dibubarkan penuh, karena keberadaannya dinilai masih diperlukan. Sehingga pemerintah akan mengintegrasikannya ke kementerian terkait.
“Misalnya Badan Benih Nasional, kami kembalikan kepada lembaga pemerintah yang di bidang pertanian, yaitu Kementerian Pertanian,” ujar Asman.
Asman berharap pembubaran ini 9 lembaga tersebut dapat berimbas positif atau benar-benar mampu mendongkrak anggaran.
Pegawainya Dikembalikan ke Kementerian
Pada bagian lain, Asman menjelaskan bahwa jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang ada di sembilan lembaga tersebut tidak banyak. Setiap lembaga hanya memiliki 10 hingga 20 orang ASN.
“Mereka akan kami kembalikan lagi ke kementeriannya masing-masing. Jadi tidak ada masalah,” ujar Asman.
Sementara itu, bagi pegawai honorer, Asman tidak menjelaskan secara detail.
Asman menegaskan, pemerintah akan menuntaskan kontrak dengan ASN atau mitra kerja 9 lembaga itu sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan jika ada.
Berikut sembilan lembaga yang dibubarkan tersebut:
1. Badan Benih Nasional
2. Badan Pengendalian Bimbingan Massal
3. Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
4. Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan, dan Karimun
5. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupa Bumi
6. Dewan Kelautan Indonesia
7. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
8. Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
9. Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
