PROGRES.ID – Berita tentang dugaan adanya larangan anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) untuk mengenakan hijab mencuat ke publik, memicu beragam reaksi dari masyarakat.
Fenomena ini menarik perhatian, terutama mengingat sejumlah anggota Paskibraka 2024 yang sehari-harinya berhijab, namun tidak terlihat mengenakan hijab saat pengukuhan di Istana Negara IKN, Kalimantan Timur, 13 Agustus 2024.
Mengutip CNNIndonesia.com yang telah menghubungi Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Benny Susetyo, serta Wakil Kepala BPIP, Rima Agustisna, untuk meminta klarifikasi terkait isu ini, belum mendapat respon.
Isu ini juga mendapatkan tanggapan dari Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti. Ia menyampaikan keprihatinannya atas dugaan larangan tersebut, yang dianggapnya bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh Pancasila.
“Jika benar ada larangan mengenakan hijab bagi anggota Paskibraka, hal ini jelas-jelas melanggar prinsip Pancasila dan kebebasan beragama,” ujar Mu’ti.
Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya ada pemaksaan terhadap anggota Paskibraka untuk melepas hijab mereka, karena hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.
Lebih lanjut, Abdul Mu’ti mendesak BPIP untuk segera mencabut larangan tersebut, jika memang benar adanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan semacam itu tidak hanya diskriminatif, tetapi juga bertentangan dengan hak asasi manusia yang harus dihormati dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam tugas kenegaraan.
“Panitia harus segera mencabut larangan itu, karena tindakan semacam ini tidak sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi di negara kita,” tambah Mu’ti.
Progres.id pernah mewartkan bahwa Provinsi Bengkulu mengutus dua calon Paskibraka 2024, yakni Novallian Syaputra dan Amanda Aprillia. Amanda diketahui mengenakan hijab dalam kesehariannya di Bengkulu.
