Pemprov Bengkulu Alokasikan Hibah Anggaran Pemilu 2024 Rp 100 Miliar

Foto bersama usai rapat terkait anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 (Foto: Media Center Pemporv Bengkulu)

BENGKULU, PROGRES.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu akan menganggarkan hibah untuk dana penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 senilai Rp 100 Miliar lebih. Hal ini terungkap pada rapat koordinasi antara Pemprov Bengkulu bersama penyelanggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) di Ruang Pola Provinsi Bengkulu, Selasa (14/6/2023).

Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri menjelaskan, pembahasan penganggaran pembiayaan (cost sharing) dan item kegiatan pada Pilkada serentak 2024 akan ditindaklanjuti kembali bersama KPU, Bawaslu dan juga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) provinsi, kabupaten/kota serta Kesbangpol kabupaten/kota.

Bacaan Lainnya

Hamka menyebut, dari hasil pembahasan itu telah didapati kesepakatan bersama terkait penganggaran cost sharing Pilkada serentak 2024 yang nantinya akan ditindaklanjuti bersama.

“Alhamdulillah tadi sudah rampung kita bahas, di mana ada beberapa item kegiatan yang dibiayai oleh provinsi dan yang lainnya dibiayai oleh kabupaten/kota, yang sifatnya umum dan bukan spesifik kabupaten/kota akan dibiayai oleh provinsi,” sampai Sekda Hamka Sabri usai memimpin rapat.

Ia berujar, Pemilu 2024 mendatang tidak akan lagi mengakomodir biaya protokol kesehatan seperti saat Pilkada di masa pandemi Covid-19.

“Pada dana hibah kali ini berbeda pada pilkada sebelumnya, karena saat pilkada tahun 2020 yang lalu kita memasukan biaya untuk antisipasi Covid-19, sedangkan pada Pilkada tahun ini biaya tersebut tidak ada lagi,” sebutnya.

Selain itu, lanjutnya, pada Pilkada lalu, TPS yang ada diperbanyak jumlahnya karena menghindari kerumunan untuk antisipasi penyebaran Covid-19, sedangkan untuk pilkada tahun 2024 nanti jumlah TPS akan dikembalikan seperti semula.

Kemudian, saat pilkada 2020 Pemprov membiayai KPU 10 kabupaten/kota ditambah satu provinsi, cost sharing-nya ada 8 kabupaten, di mana hanya KPU Kabupaten Benteng dan Kota Bengkulu saja yang dibiayai penuh oleh Provinsi.

“Sedangkan untuk pilkada 2024 ini, anggaran untuk Penyelanggara Pemilu di 10 kabupaten/kota dan satu provinsi akan dilakukan cost sharing,” jelasnya.

Untuk dana hibah bagi penyelanggara Pemilu pada tahapan awalnya dianggarkan dulu. Penganggaran itu, jelas Sekda, disesuaikan tahapan yang ada, jika tahapannya ada dua maka akan dicairkan secara bertahap dan pada tahun 2024 nanti akan dicairkan semua.

“Tapi dana hibah tersebut harus digunakan seluruhnya dengan baik dan benar, jika tidak dan dana tersebut tidak habis digunakan maka konsekuensinya wajib untuk dikembalikan lagi ke kas daerah,” demikian Sekda Hamka.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.