PROGRES.ID – PT Kimia Farma Tbk (KAEF), sebuah perusahaan farmasi milik negara, berencana untuk merampingkan operasinya dengan menutup setengah dari pabriknya.
Langkah ini akan berdampak pada karyawan, meskipun jumlah pasti yang terkena PHK masih dalam perhitungan.
Direktur Produksi dan Supply Chain Kimia Farma, Hadi Kardoko, menjelaskan dalam sebuah acara publik di Jakarta, “Terkait karyawan saat ini sedang kami kalkulasi terkait dampak nanti yang akan terjadi (PHK), intinya ketika nanti memang terjadi kami tetap melakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.”
Hadi meyakinkan bahwa hak-hak karyawan akan dihormati sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku jika PHK terjadi.
“Kalau memang nantinya ada dampak terhadap rasionalisasi ke pegawai Kimia Farma, kami memperhatikan hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan itu komitmen kami jika terjadi hal-hal tersebut (PHK),” ungkapnya seperti dinukil dari Kompas.com.
Rasionalisasi fasilitas produksi ini merupakan respons terhadap tantangan bisnis, restrukturisasi keuangan, dan kebutuhan efisiensi. Hadi menjelaskan, “Salah satu cara kita melakukan efisiensi kita lakukan rasionalisasi fasilitas produksi. Yang saat ini ada 10 fasilitas produksi akan kita rasionalisasi menjadi 5, tujuan utama kita adalah untuk meningkatkan utilisasi pabrik.”
Saat ini, utilisasi pabrik Kimia Farma kurang dari 40 persen. Dengan penataan ulang ini, diharapkan utilisasi akan meningkat dan biaya operasional dapat diturunkan.
Proses rasionalisasi ini diperkirakan akan memakan waktu 2-3 tahun, mengingat berbagai pertimbangan, termasuk kontinuitas produksi dan regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Di bisnis farmasi ini, ketika menutup pabrik tentu tidak bisa di tutup saja, kita harus mempertimbangkan aturan dari regulasi, baik dari BPOM dan regulasi terkait,” kata Hadi.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan obat di masyarakat selama proses penutupan pabrik.
“Terkait penutupan pabrik, kita juga tetap memperhatikan ketersediaan obat di masyarakat, jangan sampai kita tutup ketersediaan obatnya tidak ada. Itu pertimbangan kami mengapa kami membutuhkan waktu 2-3 tahun selain faktor regulasi,” tegasnya.
