Pastikan Kuota BBM 2020 Aman dan Distribusi Tepat Sasaran, Pemprov Bengkulu Koordinasi dengan BPH Migas

November 1, 2019
Ekonomi & Bisnis 0   114 views 0
Kunker Wagub Dedy Ermansyah

Wagub Dedy Ermansyah berfoto bersama dengan jajaran BPH Migas (Foto: MedCen Prov Bengkulul/PROGRES.ID)

BENGKULU, PROGRES.ID – Polemik kuota BBM dan distribusi yang dinilai kurang tepat sasaran hingga mengakibatkan antrean panjang di beberapa SPBU di Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil inisiatif dengan berkoordinasi dengan BPH Migas Jakarta.

Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyampaikan perihal persoalan di lapangan terkait polemik antrean BBM sekaligus mengonfirmasi perihal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Kami mewakili pemerintah provinsi Bengkulu menyampaikan kondisi bahwa ada daerah dengan stok BBM kosong, ada malah yang berlebih. Di sini kami minta penjelasan apa dasar dari penentuan kuota dari masing-masing kabupaten/ kota se provinsi Bengkulu,” terang Wagub Dedy di kantor BPH Migas Jalan Kapten Tendean, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2019).

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite BPH Migas Sumiar Panjaitan khusus BBM, menyampaikan terimakasih pada pemda Bengkulu karena sudah mengingatkan dan memberikan informasi terkait kejadian di lapangan.

“Dengan infomasi ini akan jadi dasar kami untuk melakukan telaah sekaligus evalusi untuk kuota BBM dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Bengkulu,” kata Sumiar.

Sumiar berharap, pertemuan ini dapat memberikan barokah baik bagi pemerintah provinsi Bengkulu dan pihak BPH Migas sendiri.

Sumiar juga mengimbau pada pemerintah daerah di Bengkulu, jangan sampai dibohongi lagi oleh para pelaku usaha.

“Komitmen untuk menjalankan MoU yang pernah ditandatangi antara pemda Bengkulu dan BPH Migas harusnya jadi celah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” tegas Sumiar yang juga saat ini menjabat sebagai Plh Direktur BPH Migas.

Terutama kontrol, tambah Sumiar, untuk PBBKB yang sering kali biasanya pelaku usaha menyatakan sudah bayar pajak di daerah lain, padahal itu hanya akal-akalan saja.(rls)

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.