Tito Karnavian
Kapolri Jenderal Tito Karnavian | Foto: BBC.co.uk

PROGRES.ID, JAKARTA – Unjuk rasa besar-besaran kembali digagas pada 2 Desember 2016. Unjuk rasa atau demonstrasi ini merupakan lanjutan dari aksi 25 November lalu menuntut calon gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diproses hukum dan dipenjarakan.

Namun, tuntutan yang beretepatan dengan tahapan Pilkada itu kemudian ditengarai ada rencana makar. Ini dikemukakan oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

“Untuk yang tanggal 25 November akan ada unjuk rasa di DPR, namun ada upaya tersembunyi dari kelompok yang ingin masuk ke DPR dan mau kuasai DPR,” kata Tito, dalam konferensi video dengan para pejabat tinggi Polri-TNI, dikutip dari BBC Indonesia dengan judul berita ‘Kapolri deteksi rencana makar di balik demonstrasi 2 Desember.’
Polri-TNI, lanjut Tito, siap mengambil tindakan tegas jika benar-benar ada aksi makar itu. Aksi makar menurutnya akan disanksi sesuai Pasal 104, 105, 106, dan 107 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“Kalau itu bermaksud menjatuhkan atau menggulingkan pemerintah, itu termasuk pasal makar. Oleh karena itu, bila ada upaya-upaya seperti itu, kita akan melakukan pencegahan dengan memperkuat gedung DPR-MPR sekaligus juga membuat rencana-rencana. Bila terjadi kita akan ambil tindakan,” kata Tito.

Tito mengungkapkan dengan tegas bahwa demonstrasi pada 25 November dan 2 Desember dilarang jika dilakukan hingga menutup Jalan Sudirman dan Jalan MH Thamrin di Jakarta.

“Kalau mau salat Jumat di Istiqlal, Monas, Lapangan Banteng monggo saja. Tapi kalau di jalan raya yang menutup di jalan vital, strategis Jakarta, tidak bisa,” tegasnya.

Sebelumnya, juru bicara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI┬áMunarman mengaku berencana menggelar demonstrasi bertajuk ‘Aksi Bela Islam Jilid 3’ pada 2 Desember 2016.

Munarman mengatakan titik kumpul tak lagi bertempat di Masjid Istiqlal melainkan di Bundaran HI. Munarman mengklaim bahwa aksi itu akan diisi oleh doa dan zikir, alih-alih orasi.

Sebut Ada Aktor Politik

Di Istana Negara, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Sukarnoputri, .

Presiden Jokowi ketika itu mengulangi pernyataan yang pernah ia ungkapkan beberapa waktu sebelumnya, yakni adanya aktor politik yang diduga menunggangi unjuk rasa 4 November hingga berakhir ricuh.

“Pemilihan gubernur dan wakil gubernur sama, di mana-mana pasti suhunya hangat. Dinamika pasti lebih tinggi dibandingkan dengan keadaan normal. Tapi, ya itu. Ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Ada aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Presiden Jokowi yang tak pernah menyebut identitas aktor politik itu.

Sementara itu, situs berita Liputan6.com pada Senin (21/11/2016) menulis berita pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menegaskan sedang mencari aktor rencana unjuk rasa 2 Desember.

Gatot menegaskan, intelijen TNI dan Polri tengah bekerja sama mencari dalang yang mengajak aksi demonstrasi 2 Desember.

“Kerja sama intelijen TNI dan Polri untuk melihat, mencari, dan menemukan siapa pun yang mengajak demo, baik sutradara maupun aktornya,” kata Gatot usai menggelar pertemuan dengan Kapolri di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).

“Diidentifikasi, mereka yang bertanggung jawab. Tidak hanya yang mengajukan izin ke Polri. Selanjutnya, bila seperti yang dikatakan Polri bahwa ada tindakan makar, bukan urusan Polri saja, tapi TNI,” tambah Gatot.

Gatot mengatakan, TNI siap mengamankan Indonesia dari segala bentuk perpecahan. Salah satunya, ancaman perpecahan makar atau penggulingan pemerintah.

“Untuk diketahui masyarakat, prajurit TNI sudah memenuhi syarat-syarat. Untuk melakukan jihad, prajurit saya bukan penakut,” tegas Gatot.(pid)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.