Home / Berita Utama / Nasional

Sabtu, 17 Desember 2016 - 14:17 WIB

Benarkah Bhineka Tunggal Ika Kita Terancam?

Ilustrasi Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi Tetap Satu/ Foto: Wallpaper.com

Ilustrasi Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi Tetap Satu/ Foto: Wallpaper.com

PROGRES.ID, JAKARTA- Dalam menanggapi berbagai peristiwa belakangan yang memperlihatkan adanya kelompok-kelompok yang mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas, Jumat (16/12/2016) siang kemarin sekitar 300 orang ahli antropologi dari sejumlah kota di Indonesia menyerukan kepada elit sosial-politik agar menghentikan segala bentuk manipulasi primordial demi kepentingan politik dan kekuasaan sesaat.

Masyarakat juga diminta berpikir kritis serta menjauhi fundamentalisme kebenaran, dan  pemerintah juga dituntut meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan tertentu.

Para antropolog yang tergabung dalam Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhineka dan Inklusif, ini meyakini tindakan kelompok-kelompok masyarakat itu telah menggerus nilai-nilai kebinekaan dan inklusifitas.

Baca Juga |  Mahasiswa AS Anjurkan Warga Amerika Keturunan Asia Ikut Berdemo

“Akhir-akhir ini konstruksi tentang identitas kelompok kerap dipolitisasi. Kelompok-kelompok justru mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas dan menebar pemikiran-pemikiran mereka di berbagai ruang publik,” kata Yando Zakaria, membacakan keterangan pers dikutip dari BBCIndonesia.

Tanpa menyebut jati diri kelompok yang dimaksud, mereka kemudian menganggap tindakan kelompok itu telah menyalahgunakan kebebasan berpendapat dan berserikat yang dilindungi konstitusi.

“Sering terlihat nilai-nilai pembedaan, pembatasan, pengucilan ditebar untuk membenturkan kelompok satu dengan yang lain,” demikian isi pernyataan itu.

Itulah sebabnya, mereka menyerukan agar pemerintah terus melindungi identitas Indonesia dengan menindak tegas siapapun yang menggunakan kekerasan dalam menggerus nilai keberagamaan.

Baca Juga |  Pasukan Anti Taliban Rebut 3 Distrik di Afghanistan Utara

“Penegakan hukum harus dilakukan hanya demi Tanah Air dan atas nama Tuhan – tidak semata secara selektif dan/atau karena tekanan massa,” kata Yando.

Selain itu, mereka juga menyerukan masyarakat agar menjadikan media sosial sebagai ajang untuk memperluas ruang kehidupan, bukan untuk menyempitkannya.

“(Yaitu) bukan dengan menyebarluaskan kabar dan pendapat yang menyudutkan warga, kelompok atau golongan lain,” tandas para antropolog itu.

Para antropolog ini berjanji akan melanjutkan seruan ini kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. (dsy)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

AS Takkan Ulangi Kesalahan di Afghanistan

Berita Utama

Pemegang Saham Boeing Gugat Direksi atas Dua Kecelakaan Fatal

Berita Utama

Mantan Presiden Bolivia Berupaya Bunuh Diri di Penjara

Berita Utama

Presiden Rusia, Presiden China Sepakat Perangi Bersama ‘Ancaman’ Afghanistan
Media Internasional Soroti Kasus Yy

Berita Utama

Tak Sanggup Hidup Dihutan Belantara, Tsk Pemerkosa Yy Menyerahkan Diri Ke Polisi

Berita Utama

Menlu AS akan Beri Kesaksian di Kongres terkait Penarikan Pasukan dari Afghanistan
Gempa bumi Ambon

Berita Utama

Gempa Bumi Kuat Guncang Ambon, Puluhan Orang Meninggal Dunia

Berita Utama

Badai Tropis Nicholas Ancam Timbulkan Banjir di Louisiana