Home / Berita Utama / Nasional

Sabtu, 17 Desember 2016 - 14:17 WIB

Benarkah Bhineka Tunggal Ika Kita Terancam?

Ilustrasi Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi Tetap Satu/ Foto: Wallpaper.com

Ilustrasi Bhineka Tunggal Ika, Berbeda-beda tapi Tetap Satu/ Foto: Wallpaper.com

PROGRES.ID, JAKARTA- Dalam menanggapi berbagai peristiwa belakangan yang memperlihatkan adanya kelompok-kelompok yang mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas, Jumat (16/12/2016) siang kemarin sekitar 300 orang ahli antropologi dari sejumlah kota di Indonesia menyerukan kepada elit sosial-politik agar menghentikan segala bentuk manipulasi primordial demi kepentingan politik dan kekuasaan sesaat.

Masyarakat juga diminta berpikir kritis serta menjauhi fundamentalisme kebenaran, danĀ  pemerintah juga dituntut meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan tertentu.

Para antropolog yang tergabung dalam Gerakan Antropolog untuk Indonesia yang Bhineka dan Inklusif, ini meyakini tindakan kelompok-kelompok masyarakat itu telah menggerus nilai-nilai kebinekaan dan inklusifitas.

Baca Juga |  Heboh, Aksi Gantung Diri Live di Facebook

“Akhir-akhir ini konstruksi tentang identitas kelompok kerap dipolitisasi. Kelompok-kelompok justru mempertajam perbedaan dengan melakukan politik identitas dan menebar pemikiran-pemikiran mereka di berbagai ruang publik,” kata Yando Zakaria, membacakan keterangan pers dikutip dari BBCIndonesia.

Tanpa menyebut jati diri kelompok yang dimaksud, mereka kemudian menganggap tindakan kelompok itu telah menyalahgunakan kebebasan berpendapat dan berserikat yang dilindungi konstitusi.

“Sering terlihat nilai-nilai pembedaan, pembatasan, pengucilan ditebar untuk membenturkan kelompok satu dengan yang lain,” demikian isi pernyataan itu.

Itulah sebabnya, mereka menyerukan agar pemerintah terus melindungi identitas Indonesia dengan menindak tegas siapapun yang menggunakan kekerasan dalam menggerus nilai keberagamaan.

Baca Juga |  Terminal Bus Pulogebang Soflaunching; Pulogadung Untuk Angkot, Rawa Buaya Untuk Sumatera

“Penegakan hukum harus dilakukan hanya demi Tanah Air dan atas nama Tuhan – tidak semata secara selektif dan/atau karena tekanan massa,” kata Yando.

Selain itu, mereka juga menyerukan masyarakat agar menjadikan media sosial sebagai ajang untuk memperluas ruang kehidupan, bukan untuk menyempitkannya.

“(Yaitu) bukan dengan menyebarluaskan kabar dan pendapat yang menyudutkan warga, kelompok atau golongan lain,” tandas para antropolog itu.

Para antropolog ini berjanji akan melanjutkan seruan ini kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. (dsy)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Permohonan Kasasi Warga Kampung Pulo Ditolak Mahkamah Agung
Pernyataan sikap

Berita Utama

Di Rakerda IV DPD PDIP Bengkulu, Seluruh DPC Mantap Usung Megawati Jadi Ketum
gempa aceh

Nasional

Gempa Aceh Tidak Berpotensi Tsunami

Berita Utama

TNI AD : Wajar Jika Tentara Marah Pada Iwan Bopeng
Pedito Alam

Berita Utama

Akankah Bahasa Rejang Punah?

Berita Utama

Meski Hanya Sampai 13 Besar, Kezia Warouw Menuai Banyak Pujian
Porwil Sumatera X

Berita Utama

Opening Ceremony Porwil Sumatera X Bengkulu yang Menggelegar

Berita Utama

Besok, 24 Orang Tim Dokter Siap Tangani 400 Pasien Katarak dari Rejang Lebong dan Kepahiang
error: Konten ini dirpoteksi !!