Home / Berita Utama / Edukasi

Minggu, 27 November 2016 - 23:44 WIB

Benarkah UN Akan Dihapuskan?

Muhadjir Effendy | Foto: www.umm.ac.id

Muhadjir Effendy | Foto: www.umm.ac.id

PROGRES.ID, JAKARTA – Setelah Full Day School, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendi kembali membuat rencana-rencana yang mengundang kehebohann dalam dunia pendidikan. Kali ini, penghapusan UN (Ujian Nasional) bagi siswa SD hingga SMA menjadi topik hangat untuk dibicarakan.

Tidak seperti sebelumnya, menurut Muhadjir rencana penghapusan UN ini tinggal menunggu keputusan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat.

Namun, saat ditemui awak media Jokowi menegaskan akan mengkaji terlebih dahulu tentang sejauh mana efektifnya sistem UN tersebut. Menurutnya, penghapusan tersebut baru sebatas wacana saja. Dia akan meminta lebih lanjut laporan dari Muhadjir.

“Kalau itu memang perlu untuk mengetahui standar-standar dari ujian, dari kualitas pendidikan kita bila itu diperlukan dilakukan, kalau tidak, saya belum tahu laporannya seperti apa, datanya seperti apa,” kata Jokowi seperti dilansir Detikcom.

Sementara itu, mantan Mendikbud Anies Baswedan berpendapat bahwa keputusan tersebut haruslah memiliki muara yang jelas. Anies menginginkan ada penyelesaian serta pengganti UN yang lebih efektif dan masuk akal. Karena, sudah dua tahun yang lalu UN tidak menjadi syarat kelulusan. Dia juga menjelaskan bahwa sudah tidak ada lagi siswa dan guru yang mengeluhkan hal tersebut.

Baca Juga |  Maulid Nabi di Mesir, Dulu Ada Permen Boneka Gulali, Kini Diganti Boneka Plastik

“Yang ini saya bingung, nggak tahu buat apa. Nanti kalau anak daftar dari SMP ke SMA pakai nilai apa coba. Kepala sekolah mau menyeleksi anak pakai apa, nanti kalau ke jenjang lebih tinggi pakai apa, harus dipikirkan matang-matang,” ujar Anies Baswedan, Minggu (27/11/2016).

Baca Juga |  Trump: Terlalu Cepat Tuduh Rusia Retas Pemilu AS

Anies melanjutkan, harusnya rencana tersebut tidak harus melibatkan presiden untuk melakukan rapat terbatas (ratas). Persoalan tersebut masih bisa diselesaikan di level kementerian, dan harusnya tidak perlu membebani presiden.

Jika ditinjau kembali, keputusan untuk menghapus UN merujuk pada keputusan Mahkamah Agung (MA) tujuh tahun silam. MA menyatakan pemerintah dianggap telah lalai dalam meningkatkan kualitas guru, baik sarana maupun prasarana, hingga pemerintah diminta untuk memperhatikan terjadinya gangguan psikologis dan mental para siswa sebagai dampak dari penyelenggaran UN. (dsy)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Soal Bendera OPM, Pemerintah Indonesia Minta Australia Bertanggung Jawab

Berita Utama

Lemahnya Perbatasan dan Pemerintah Transisi Menjadikan Sudan Target Teroris

Berita Utama

AS, China Ungkap Langkah Besar untuk Perangi Perubahan Iklim

Berita Utama

Singapura Hukum 9 Orang dalam Kasus Pencurian BBM

Berita Utama

Sri Mulyani Berharap Penggunaan NIK untuk NPWP Dapat Efektif

Berita Utama

Pembangunan Pusat Kepresidenan Obama Resmi Dimulai

Agrikultur

Asosiasi Kopi Bengkulu Resmi Terbentuk, Era Kebangkitan Menuju Kopi Nusantara Dimulai
Angin kencang

Berita Utama

BMKG Bengkulu Ingatkan Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Hingga Gelombang Tinggi