Sabtu Esok (11/2/2017), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta | Foto : The Jakarta Post

PROGRES.ID, JAKARTA – Dengan berakhirnya Masa kampanye Pilkada DKI 2017 pada Sabtu (11/2/2017), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan kembali aktif menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Beberapa pihak masih meragukan sah atau tidaknya Ahok menjabat kembali sebagai gubernur dengan pertimbangan status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Terkait hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyatakan nasib Ahok baru bisa diputuskan setelah sidang pembacaan tuntutan. Sidang kasus Ahok sendiri saat ini masih dalam tahap pemeriksaan saksi dari pihak jaksa. Pembacaan tuntutan baru bisa dilakukan setelah pemeriksaan terhadap semua saksi selesai.

“Sebagaimana amanat UU, petahana yang maju lagi dia harus cuti kampanye. Besok tanggal 11 masa kampanyenya sudah habis, kemudian Plt menyerahkan kembali kepada Pak Ahok. Dan Pak Ahok terus melaksanakan tugas sebagai gubernur sampai dengan masa berakhirnya nanti,” kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, dari detikcom, Jumat (10/2/2017).

Ahok akan kembali dinonaktifkan jika tuntutan hukumannya lebih dari lima tahun. Namun, jika kurang dari lima tahun, Ahok akan tetap menjabat sebagai Gubernur DKI hingga masa jabatannya selesai.

Saat ini, Ahok didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 huruf a KUHP atau Pasal 156 KUHP. Pasal 156 KUHP mengatur ancaman pidana penjara paling lama empat tahun. Sementara Pasal 156a KUHP mengatur ancaman pidana paling lama lima tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang menjadi terdakwa harus dihentikan sementara. Namun, pemberhentian sementara itu berlaku jika ancaman hukuman yang menimpa kepala daerah di atas lima tahun.

Ahok hanya dapat diberhentikan sementara dengan menggunakan keputusan presiden jika dituntut di atas lima tahun. Prosedurnya, setelah Kemendagri memperoleh surat resmi terkait tuntutan jaksa terhadap Ahok, biro hukum Kemendagri memproses dokumen ke presiden. Setelah keputusan presiden keluar, Ahok resmi diberhentikan sementara.

“Pada posisi Pak Ahok sebagai terdakwa, karena tidak ditahan dan ancaman hukumannya belum ada putusan dari jaksa pasti, apakah menggunakan 4 atau 5 tahun, ya saya harus adil,” ungkapnya.

Tjahjo mengatakan bahwa pemberhentian langsung baru berlaku jika kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) atau ditaham.

“Kalau dia tidak ditahan tapi tuntutannya di bawah lima tahun, ada satu gubernur yang sudah diputus sampai selesai, tapi hanya dua tahun, ya dia terus menjabat sampai inkrah,” ucap Tjahjo.

Thahjo memberi contoh Gubernur Banten, Ratu Atut Choisiyah, saat menjadi terdakwa belum diberhentikan dari jabatan. Namun begitu Atut ditahan, maka Tjahjo memberhentikannya dari jabatan itu. Contoh lain, Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi yang berkasus dugaan penghinaan dengan dakwaan empat tahun penjara, namun Tjahjo tak memberhentikannya.

“Kalau Anda langsung saya berhentikan, kemudian tahu-tahu jaksa menuntut empat tahun, saya digugat. Maka harus adil,” pungkasnya. (dsy)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.