JAKARTA, PROGRES.ID – Indonesia akan menegosiasikan kembali proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan China menyusul naiknya biaya pembangunan sebesar US$1,93 miliar, atau setara Rp27,74 triliun, ungkap bos megaproyek ini.
Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang menangani proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Dwiyana Slamet Riyadi, pada Kamis mengatakan pemerintah Indonesia menginginkan China Development Bank (CDB) memberikan pinjaman untuk menutupi kelebihan biaya dari awalnya sebesar US$ 6,07 miliar menjadi US$8 miliar.
“Pasti yang pertama kali ditawari adalah CDB lender yang selama ini membiayai 75 persen proyek kita,” kata Dwiyana seperti dikutip Tempo.co.
Menurut Dwiyana, pemerintah Indonesia berharap pendanaan untuk biaya yang bengkak sama seperti struktur pembiayaan awal di mana 75 persen dari nilai proyek dibiayai oleh CDB dan 25 persen sisanya dibiayai dari ekuitas konsorsium.
Dwiyana menjelaskan cost overrun (kelebihan biaya) menjadi kewajiban pemegang saham PSBI (PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia) dan Beijing Yawan.
“Tapi kalau PSBI dan Beijing Yawan kesulitan biayai cost overrun mereka berdua bisa mencari lembaga pendanaan untuk membantu,” ujar Dwiyana.
“Nanti ekuiti bisa diatur lagi menjadi 50:50 atau sebaliknya 60:40, itu yang terakhir disampaikan,” ucap Dwiyana di Bandung seperti dikutip Tempo.co, tanpa penjelasan detail mengenai bentuk negosiasinya.
KCIC sendiri telah melakukan penghitungan kenaikan biaya kereta cepat yang timbul sejak 2020 akibat adanya berbagai faktor pendorong, seperti eskalasi harga dan inflasi yang timbul sebagai biaya tak terduga yang tidak dicantumkan pada anggaran awal, kata Dwiyana.
Proyek kereta cepat, yang merupakan bagian dari inisiatif infrastruktur China yang disebut One Belt One Road, awalnya ditargetkan dapat rampung pada akhir tahun 2022, berbarengan dengan pertemuan kepala negara maju dan negara berkembang dunia, G20.
Kendati demikian, pandemi COVID-19 serta problem konstruksi mengakibatkan proyek yang membentang sepanjang 142 kilometer itu diprediksi selesai pada Juni 2023.
Awalnya, proyek kereta cepat diperkirakan memakan biaya sekitar U.S.$6,1 miliar atau berkisar Rp87 triliun. tapi biaya meningkat menjadi U.S.$8 miliar.
Dalam upaya menutupi pembengkakan biaya tersebut, pemerintah pada November memutuskan untuk mengambil sekitar Rp4,3 triliun anggaran negara demi mempercepat penyelesaian megaproyek itu.
Keputusan itu diikuti dengan merevisi Peraturan Presiden yang mengatur larangan penggunaan APBN dalam proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy mengatakan negosiasi tersebut memang diperlukan, selain mendiskusikan kemajuan dari pembangunan kereta cepat itu sendiri, juga bisa melakukan rekalkulasi risiko pembangunan megaproyek ini.
Karena bagaimanapun juga, kata Yusuf, risiko ini nantinya akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga pemerintah perlu mengetahui jika negosiasi dilakukan kembali untuk melanjutkan proyek ini berapa potensi anggaran yang harus ditanggung Indonesia dan bagaimana risikonya ke APBN.
“Artinya dari negosiasi ini pemerintah seharusnya juga melihat apakah risiko masih tetap sama atau misalnya ada penyesuaian atau tambahan risiko,” kata Yusuf kepada BenarNews, Kamis.
Menurut Yusuf, seharusnya biaya pembangunan kereta cepat ini disepakati semua pada awal perencanaan proyek, mulai dari biaya pokoknya hingga biaya bunganya dan jika proyek tidak berjalan sesuai dengan tenggat yang disepakati.
“Hal ini perlu menjadi catatan khusus mengingat China akan menjadi salah satu partner ekonomi utama Indonesia dalam beberapa tahun ke depan, kata Yusuf, seraya meyakini bahwa proyek tersebut sudah lulus dari uji kelayakan.
Namun, tambah dia, melihat adanya penambahan biaya tak terduga ini, pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya pada proyek ini evaluasi perlu melakukan evaluasi penghitungan cost-nya.
KCIC adalah perusahaan patungan hasil konsorsium empat BUMN, yakni PT KAI, PT Wijaya Karya (Persero), PTPN VIII, dan PT Jasa Marga (Persero) dengan konsorsium perusahaan China, demikian dinyatakan laman resmi perusahaan itu.
Situs kcic.co.id itu juga menyebutkan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden nomor 3 tahun 2016, dan ditargetkan rampung pada akhir ini.
Pada 2016 lalu, Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Presiden China Xi Jinping menandatangani perjanjian pendanaan infrastruktur antara China Development Bank dengan KCIC.
Jalur kereta ini membentang 142,3 kilometer melalui empat stasiun, yaitu, Halim di Jakarta, Karawang, Walini, dan Tegalluar di Bandung. Lebih dari separuh jalur kereta cepat akan dibangun menggunakan struktur layang dan melalui 13 terowongan yang tersebar di beberapa titik.
Pemerintah Kota Bandung tengah mempersiapkan feeder dari dan menuju Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung Tegaluar.
Pada Rabu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyaksikan pemasangan instalasi rel kereta cepat Jakarta-Bandung di Depo Tegaluar, Jawa Barat, dengan progres proyek keseluruhan yang sudah mencapai 82 persen.
