Home / Berita Utama

Kamis, 8 Oktober 2020 - 10:34 WIB

Gubernur Ganjar Temui di Mapolresta, Pengunjukrasa Tak Paham Apa yang Dituntut

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanyai sejumlah pelajar SMK yang ikut berujukrasa (Foto: Tempo.co)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanyai sejumlah pelajar SMK yang ikut berujukrasa (Foto: Tempo.co)

JAWA TENGAH, PROGRES.ID – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui sejumlah pengunjukrasa Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Mapolrestabes Semarang Rabu malam (07/10/2020). Ganjar yang menanyai sejumlah pengunjukrasa atau pedemo tersebut yang kebanyakan berstatus sebagai pelajar SMK.

Kepada Ganjar, para pedemo itu mengaku hanya ikut-ikutan dan bahkan tidak tahu apa yang dituntut dalam aksi menolak UU Cipta Kerja di depan gedung DPRD Jateng.

“Bangun tidur, di rumah sepi lihat ‘handphone‘ status pada ramai demo terus ikut. Gak tahu demo apa, tahunya demo RUU, gak tahu isinya apa,” aku salah seorang pelajar saat ditanya Ganjar seperti dinukil dari Tempo.co.

Tak hanya pedemo yang berstatus pelajar, ada juga pengunjukrasa yang memang berstatus buruh. Para buruh yang ditahan mengaku khawatir tidak mendapat pesangon ketika di-PHK oleh perusahaan tempat ia bekerja. Ia juga mengaku belum pernah membaca RUU mau pun UU Cipta Kerja secara utuh. Ia hanya mendapat sekilas informasi yang beredar di grup WhatsApp.

Baca Juga |  Kecerdasan Habibie Lampaui Enstein, Leonardo da Vinci dan Stephen Hawking

Buruh itu mengaku hanya mendapat informasi yang disebar di media sosial tanpa pernah mengonfirmasi kebenarannya.

“Ya saya hanya baca dari share-sharean teman,” kata salah satu buruh, dikutip dari Jateng.suara.com.

Ganjar  mengaku prihatin ada pelajar  SMA/SMK yang terlibat unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja, padahal mereka tidak paham substansi yang dituntut.

“Ini anak-anak kita lebih baik kan diedukasi secara benar karena SMA/SMK ini kan tanggung jawab saya, tanggung jawab provinsi sehingga kalau anak-anak itu sebenarnya kita bisa memberikan fasilitas,” ujar Ganjar.

Baca Juga |  2.357 Koruptor Berstatus ASN Resmi Dipecat, 20 ASN di Provinsi Bengkulu

Menurut Ganjar, sejak awal ia mendorong agar pemerintah pusat dan DPR melakukan sosialisasi dan diseminasi untuk mengedukasi masyarakat  terlebih dahulu sebelum membahas RUU tersebut lebih jauh.

“Makanya saya sampaikan dari awal itu, kalau kemudian ada warga yang tak setuju coba komunikasi. Kalau kemudian masih tetap tidak bisa, ya ‘judicial review’ saja, kan semuanya jadi tertib. Kalau kemudian merusak dan kemudian memancing dan ada anak-anak saya anak SMA kan kasihan,” jelas Ganjar.

Share :

Baca Juga

Satgas KPK keluar gedung PN Kepahiang

Berita Utama

Kasus Suap Janner CS, Ketua KPK Sebut Bakal Ada Tersangka Baru
Cap Kaki Tiga dan Isle of Man

Berita Utama

Mirip Lambang Negara Isle of Man, Merek Cap Kaki Tiga Resmi Dicoret

Berita Utama

Resmi, 3 Bakal Paslon Siap Bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017
radar pat petulai

Berita Utama

Radar Pat Petulai Umumkan Berhenti Terbit, Apa Sebab?
Garuda Indonesia

Berita Utama

Survey Skytrax Sebut Garuda Indonesia Maskapai Paling Dicintai di Dunia
bom di bekasi

Berita Utama

Penemuan Bom di Bekasi Hingga Rencana Ledakkan Istana Presiden
Facebook Indonesia

Berita Utama

Ulang Tahun Ke-13, Facebook Rayakan Dengan Video Hari Pertemanan
Ilustrasi gempa BMKG

Berita Utama

Saat Makan Sahur, Warga Dikejutkan Gempa 5,4 SR
error: Konten ini dirpoteksi !!