Indonesia dan Malaysia pada Senin (18/10) menyampaikan kekhawatiran terhadap rencana Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir dari Amerika Serikat dan mengingatkan akan kemungkinan timbulnya persaingan senjata di kawasan sebagai akibatnya.
Australia, Inggris, dan Amerika Serikat bulan lalu mengumumkan kerja sama pertahanan trilateral yang disebut AUKUS, yang memungkinkan Canberra memiliki armada kapal selam bertenaga nuklir dengan kemampuan jelajah bawah laut tanpa batas dan sulit terdeteksi.
“Meskipun negara tersebut menyatakan kapal selam ini bertenaga nuklir dan tidak bersenjatakan nuklir, tetapi kami berdua khawatir dan gusar karena ini dapat menarik kekuatan lain untuk hadir lebih sering di kawasan dan Laut China Selatan,” kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Malaysia Saifuddin Abdullah dalam pernyataan bersama dengan Menlu Retno Marsudi di Jakarta.
Retno mengatakan dia dan Saifuddin sepakat untuk memperkuat kerja sama baik bilateral maupun multilateral dengan seluruh negara anggota ASEAN untuk mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan.
“Kita berdua tidak menghendaki dinamika saat ini mengakibatkan tensi persaingan senjata dan juga proyeksi kekuatan,” kata Retno, “situasi ini tentu tidak akan menguntungkan siapapun.”
Dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pertengahan September, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mecoba meyakinkan bahwa kerja sama tersebut bukan untuk mengembangkan persenjataan nuklir, melainkan sebagai upaya Australia berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas di kawasan.
Kekhawatiran Indonesia dan Malaysia berseberangan dengan negara ASEAN lainnya seperti Singapura dan Filipina.
Menlu Singapura Vivian Balakrishnan pada sebuah forum diskusi Asia Society Australia dan Bloomberg pekan lalu, mengatakan negaranya tidak memiliki “kecemasan yang tidak semestinya” terhadap AUKUS.
“Kami memahami kepentingan strategis mereka. Kami tahu ini tidak ditujukan kepada kami. Kita akan melihat bagaimana hal ini berkembang,” kata Balakrishnan, dikutip dari situs resmi Kementerian Luar Negeri Singapura.
“Poin kuncinya adalah memberikan kontribusi yang konstruktif bagi perdamaian dan stabilitas regional dan melengkapi arsitektur regional dengan cara yang terbuka dan inklusif,” ujarnya.
Sementara Filipina secara terbuka menyatakan kehadiran AUKUS penting untuk menyeimbangkan pengaruh kekuatan dari negara lain yang mendominasi kawasan saat ini.
Menlu Filipina Teodoro Locsin Jr. tidak menyebut spesifik negara yang dimaksud, namun dugaan kuat mengarah pada China.
Para pakar berpandangan AUKUS dibentuk sebagai respons Amerika Serikat terhadap unjuk kekuatan China di Indo-Pasifik. China di sisi lain, menyebut AUKUS sebagai kemitraan dengan mentalitas “Perang Dingin” yang sangat tidak bertanggung jawab dan berisiko merusak perdamaian regional.
Dinna Prapto Raharja, pengamat hubungan internasional dan pendiri Synergy Policies di Jakarta, mengatakan perbedaan respons yang disampaikan negara-negara ASEAN terhadap AUKUS wajar terjadi karena kehadiran kerja sama pertahanan baru itu belum menjadi agenda bersama kawasan.
“Jadi otomatis yang terbaca masih posisi respons politik luar negeri masing-masing negara,” kata Dinna kepada BenarNews.
Blok regional menurutnya perlu duduk bersama untuk membahas bukan hanya spesifik terkait AUKUS, tetapi implikasinya terhadap peningkatan penggunaan kekuatan militer di kawasan dan implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).
“Yang patut diantisipasi secara serius adalah bila negara-negara lain mengalami keresahan akibat AUKUS. Situasi ketegangan bisa berubah cepat dengan atau tanpa keterlibatan ASEAN,” katanya.
Myanmar
Retno mengatakan keputusan ASEAN untuk tidak mengundang aktor politik Myanmar dalam agenda konferensi tingkat tinggi regional pada 26-28 Oktober, 2021 merupakan hal yang tepat untuk dilakukan.
Para Menteri Luar Negeri ASEAN mengatakan keputusan diambil karena rezim militer yang mengambil alih pemerintahan sepihak pada awal Februari 2021, tidak kunjung memberikan perkembangan signifikan terhadap implementasi dari Konsensus Lima Poin.
“Upaya kita sebagai satu keluarga tidak mendapatkan respons yang baik dari militer Myanmar,” kata Retno, dalam jumpa pers.
Konsensus Lima Poin Pemimpin ASEAN pada 24 April 2021, di Jakarta, menyepakati agar ASEAN menunjuk seorang utusan khusus untuk Myanmar, melakukan dialog konstruktif di antara semua pihak dan mediasi pembicaraan tersebut oleh Utusan Khusus ASEAN, karena mereka menyerukan diakhirinya kekerasan.
Pertemuan darurat Menlu ASEAN pada Jumat pekan lalu, digelar karena Myanmar menolak bekerja sama dengan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Menlu Kedua Brunei Erywan Yusof, sebagai fasilitator dialog damai dengan semua pihak yang berkonflik.
Erywan membatalkan rencana kunjungannya ke Myanmar pada pekan itu karena tidak diberi izin oleh junta untuk bertemu Aung San Suu Kyi dan tokoh sipil lain yang ditahan sejak kudeta militer.
Saifuddin mengatakan Malaysia dan Indonesia kecewa dengan cara Myanmar memperlakukan para pemimpin ASEAN yang telah menghasikan konsensus lima poin.
“Sayangnya Utusan Khusus ketua ASEAN tidak diberikan sambutan yang layak untuk mengunjungi Myanmar, yang memungkinkan dia untuk memenuhi mandatnya sebagai utusan khusus,” ujarnya.
Kementerian Luar Negeri Myanmar pada Sabtu menyatakan kekecewaannya terkait keputusan ASEAN tidak mengundang Jenderal Min Aung Hlaing ke KTT ASEAN.
“Mengaitkan perwakilan Myanmar di KTT ASEAN dengan kunjungan Utusan Khusus (ASEAN) akan kontraproduktif karena hanya memberikan tekanan kepada Myanmar semata,” kata kementerian.
Setidaknya 1.170 orang, sebagian besar pengunjuk rasa anti-kudeta – telah dibunuh oleh junta Myanmar dan 7,240 lainnya ditangkap pascakudeta , berdasarkan lembaga Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) yang berbasis di Bangkok.
Koridor perjalanan
Retno mengatakan Indonesia dan Malaysia perlu memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di tengah masih berlangsungnya pandemi COVID-19.
“Untuk itu, kita sepakat untuk mendorong kesepakatan Travel Corridor Arrangement bagi pebisnis esensial kedua negara dan ini akan kita bahas sebagai salah satu persiapan untuk kunjungan PM Malaysia,” ujarnya.
Saifuddin mengatakan bahwa kerja sama ini akan berkontribusi pada pembukaan kembali perbatasan secara bertahap, serta akan merangsang kegiatan ekonomi antara kedua negara.
“Saat ini penerapan travel bubble dapat memprioritaskan perjalanan lintas batas untuk tujuan resmi dan bisnis, dan secara bertahap membuka untuk tujuan lain seperti pendidikan, pariwisata dan sosial,” ujarnya.
