pubmatic.com, 157566 , DIRECT, 5d62403b186f2ace

Jokowi dan PM Kamboja Berbincang Terkait Kisruh Myanmar Via Telepon

PROGRES.ID –

Presiden Joko Widodo kembali tegaskan pentingnya implementasi lima butir konsensus ASEAN sebagai sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Myanmar. Hal tersebut disampaikannya dalam perbincangan dengan Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Sen melalui sambungan telepon. PM Hun Sen saat ini diketahui memegang Keketuan ASEAN 2022.

“Pelaksanaan 5-Point Consensus seharusnya tidak digunakan untuk mendukung 5-Point Roadmapnya Tatmadaw. Jangan sampai dikaitkan karena dapat dinilai sebagai bentuk dukungan ASEAN ke militer Myanmar,” ungkap Jokowi dalam siaran persnya, di Jakarta, Sabtu (22/1).

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, kiri, berfoto bersama dengan Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. (Foto: AP)

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, kiri, berfoto bersama dengan Ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. (Foto: AP)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyayangkan sikap Myanmar yang tidak menunjukkan komitmennya sama sekali untuk melaksanakan lima butir konsesus tersebut ketika PM Hun Sen berkunjung ke Myanmar. Apalagi, dua hari setelah kunjungan PM Hun Sen, Aung San Suu Kyi diberikan tambahan hukuman empat tahun.

“Dan juga kekerasan masih terus berlanjut di Myanmar. Hal tersebut merupakan gestur yang tidak baik dan justru tidak menghormati upaya PM Hun Sen untuk mendorong penyelesaian isu Myanmar,” ungkapnya.

Jokowi juga menegaskan pentingnya otoritas militer Myanmar yang harus memberikan akses kepada Utusan Khusus Ketua ASEAN, agar dapat melakukan komunikasi sesegera mungkin dengan semua pihak di Myanmar. Hal ini menurutnya sangat penting untuk bisa menciptakan sebuah dialog nasional yang inklusif.

“Akses kepada semua stakeholders sangat penting artinya. Komitmen mengenai pemberian akses ini juga sangat penting agar ada solusi politik yang disepakati dan diterima semua pihak. Saya khawatir, dengan pemberian label kepada NLD, NUG sebagai kelompok teroris, maka Utusan Khusus tidak akan diberikan akses bertemu mereka,” jelasnya.

Indonesia, ujar Jokowi juga tetap konsisten untuk mempertahankan keputusan bahwa Myanmar hanya boleh diwakili oleh non-political level di pertemuan-pertemuan ASEAN, selama tidak ada kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan lima poin konsensus.

Prinsip ini juga berlaku bagi rencana pelaksanaan retreat para menteri luar negeri (menlu) ASEAN dan juga untuk pertemuan-pertemuan lainnya.
Menanggapi usul PM Hun Sen terkait pembentukan Troika yang terdiri atas Menlu/Utusan Khusus Kamboja, Menlu Brunei dan Menlu Indonesia dan didukung Sekjen ASEAN untuk memonitor implementasi lima poin konsensus, Jokowi menyatakan telah mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri ASEAN.

Ia juga sepakat atas usulan pembentukan consultative meeting yang terdiri atas Utusan Khusus dan Sekjen ASEAN, AHA Center, otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.

“Saya sepakat dengan PM Hun Sen bahwa bantuan kemanusiaan harus diberikan tanpa diskriminasi,” pungkasnya. [gi/ah]

logo voa indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.