Home / Berita Utama / Hukum

Sabtu, 26 November 2016 - 01:42 WIB

Jokowi Gerah, Pajak Membuat Pegawai Jadi Oportunis

Presiden Joko Widodo | Foto: Istimewa/PROGRES.ID

Presiden Joko Widodo | Foto: Istimewa/PROGRES.ID

PROGRES.ID, JAKARTA – Kasus pajak yang menimpa pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) membuat Presiden Joko Widodo gerah. Pasalnya, Kasus tersebut semakin mempersulit upaya memperbaiki citra instansi yang sangat diandalkan pemerintah mengisi dompet negara.

Menurutnya, DJP memiliki peran yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kenyataanya hal tersebut malah membuat sebagian besar pegawai menjadi oportunis.

Jokowi juga mengingatkan agar para pegawai tidak melakukann upaya memperkaya diri sendiri melalui pajak.

“Biasa dalam sebuah organisasi besar, seperti DJP. Di sana ada berapa ribu pegawai? Kalau ada satu yang seperti itu, yang penting sudah dibekuk. Jangan ada yang main-main lagi! Kalau ada yang main lagi, saya gebuk lagi” tegas Jokowi dikutip dari CNN Kamis (24/11).

Baca Juga |  AM Rusak Mobil Dishub Jaksel, Karena Tak Terima Denda Menebus Mobilnya Berlipat Jadi 2,5 Juta Rupiah

Disamping itu, peristiwa yang mencoreng institusi Kementerian Keuangan tersebut agaknya memengaruhi kepercayaan para profesional bidang hukum. Sebut saja pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaku kecewa karena oknum DJP yang berinisial HS itu membuat cacat instansinya, di tengah perhelatan besar pengampunan pajak yang menjadi program pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan penyidik KPK bisa saja memanggil Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi jika diperlukan. Karena Saat ini penyidik KPK tengah melakukan pendalaman kasus secara intensif.

Selain upaya melakukan pengembangan kasus, menurut Syarif hal ini juga menyangkut amanah
dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan adanya pembersihan di lingkungan Kemenkeu.

Baca Juga |  Jokowi Bubarkan 9 Lembaga Nonstruktural, Ini Daftarnya

“Ya kalau relevan pasti akan kita mintai (untuk jalani) pemeriksaan. Karena beliau kan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Pajak. Dan Ibu Menteri mau KPK benahi Ditjen Pajak. Kami ingin mengetahui pola kerjanya gimana, bisnis prosesnya bagaimana. Memang ini kasus kalau pintu korupsinya kita tahu maka rekomendasi tata kelolanya akan lebih baik,” kata Syarif usai sebuah acara di Hotel JW Luwansa, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, seperi dilansir Detik Kamis (24/11/2016).

Sebagaimana diketahui, Handang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK pada Senin (21/11) malam. Ia diduga menerima suap dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair sejumlah USD 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar. (dsy)

Share :

Baca Juga

Kejari Kaur akan mengembalikan

Hukum

Merasa Dirugikan Soal Izin Tambak Udang, Warga Ini Akan Gugat Pemkab Kaur
Elon Musk

Berita Utama

Ungguli Jeff Bezos, Elon Musk jadi Orang Terkaya di Dunia

Hukum

5 Tersangka Bakal Dituntut 20 Tahun
IJTI bengkulu

Berita Utama

Ditunjuk Jadi Ketua IJTI Bengkulu, Ini Program Herry Supandi
evakuasi korban

Berita Utama

Penembakan Masjid Christchurch, 3 WNI Selamat 3 Lain Masih Dicari

Berita Utama

Ini Dia Lima Stadion Jabar yang Akan Digunakan Asean Games 2018

Berita Utama

Pasar Bang Mego Curup Butuh Perbaikan

Berita Utama

Kunjungan Kerja Wagub DKI Sandiaga Uno Dinilai Berlebihan
error: Konten ini dirpoteksi !!