Home / Berita Utama / Hukum

Sabtu, 26 November 2016 - 01:42 WIB

Jokowi Gerah, Pajak Membuat Pegawai Jadi Oportunis

Presiden Joko Widodo | Foto: Istimewa/PROGRES.ID

Presiden Joko Widodo | Foto: Istimewa/PROGRES.ID

PROGRES.ID, JAKARTA – Kasus pajak yang menimpa pegawai eselon III Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) membuat Presiden Joko Widodo gerah. Pasalnya, Kasus tersebut semakin mempersulit upaya memperbaiki citra instansi yang sangat diandalkan pemerintah mengisi dompet negara.

Menurutnya, DJP memiliki peran yang sangat besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kenyataanya hal tersebut malah membuat sebagian besar pegawai menjadi oportunis.

Jokowi juga mengingatkan agar para pegawai tidak melakukann upaya memperkaya diri sendiri melalui pajak.

“Biasa dalam sebuah organisasi besar, seperti DJP. Di sana ada berapa ribu pegawai? Kalau ada satu yang seperti itu, yang penting sudah dibekuk. Jangan ada yang main-main lagi! Kalau ada yang main lagi, saya gebuk lagi” tegas Jokowi dikutip dari CNN Kamis (24/11).

Baca Juga |  LSM SNAK Markus Laporkan Bupati Lebong ke KPK

Disamping itu, peristiwa yang mencoreng institusi Kementerian Keuangan tersebut agaknya memengaruhi kepercayaan para profesional bidang hukum. Sebut saja pengacara Hotman Paris Hutapea yang mengaku kecewa karena oknum DJP yang berinisial HS itu membuat cacat instansinya, di tengah perhelatan besar pengampunan pajak yang menjadi program pemerintah.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan penyidik KPK bisa saja memanggil Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi jika diperlukan. Karena Saat ini penyidik KPK tengah melakukan pendalaman kasus secara intensif.

Selain upaya melakukan pengembangan kasus, menurut Syarif hal ini juga menyangkut amanah
dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menginginkan adanya pembersihan di lingkungan Kemenkeu.

Baca Juga |  Awali Tahun 2018, Gempa 5 SR Goyang Bengkulu

“Ya kalau relevan pasti akan kita mintai (untuk jalani) pemeriksaan. Karena beliau kan bertanggung jawab pada Direktorat Jenderal Pajak. Dan Ibu Menteri mau KPK benahi Ditjen Pajak. Kami ingin mengetahui pola kerjanya gimana, bisnis prosesnya bagaimana. Memang ini kasus kalau pintu korupsinya kita tahu maka rekomendasi tata kelolanya akan lebih baik,” kata Syarif usai sebuah acara di Hotel JW Luwansa, Jl. HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, seperi dilansir Detik Kamis (24/11/2016).

Sebagaimana diketahui, Handang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik KPK pada Senin (21/11) malam. Ia diduga menerima suap dari Country Director PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair sejumlah USD 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar. (dsy)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Pembuatan Dan Pepanjangan SIM Bisa Darimana Saja, Cukup Lewat Online
misi mars uni emirat arab

Berita Utama

Uni Emirat Arab Luncurkan Misi ke Mars dengan Roket Jepang
Vector Rohidin Mersyah

Berita Utama

Pebulutangkis Bengkulu Raih Emas di Djarum Sirnas, Gubernur Rohidin Apresiasi

Berita Utama

Menang Quick Count, Jokowi: Kita Harus Kembali Bersatu
Vaksinasi

Berita Utama

Vaksinasi Covid-19 di Provinsi Bengkulu Tembus 59,59%

Berita Utama

Remaja Dalam Video Mesum Kamar Pas Surabaya Dipanggil Pihak Polrestabes Surabaya
Kantor Progres.id

Berita Utama

PROGRES.ID Resmi Terverifikasi Administratif dan Faktual
Susi dapat penghargaan

Berita Utama

Dinilai Mampu Tangani Pencurian Ikan, Menteri Susi Dapat Penghargaan WWF-Internasional
error: Konten ini dirpoteksi !!