Praktik jual beli jabatan relatif sulit diungkap karena minim bukti | Ilustrasi : reuters

PROGRES.ID, TANGERANG – Kasus jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah menjadi prioritas pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Tahun 2017. Hal ini semakin menjadi prioritas, setelah kasus Bupati Klaten mencuat.

Baca : KPK Terus Usut Kasus Suap Bupati Klaten

Kasus seperti ini rawan terjadi setelah pilkada. Demikian yang diungkapkan oleh asisten komisioner KASN, Irwansyah, dalam konferensi pers di Jalan Pahlawan Seribu, Tangerang Selatan, Jumat (20/1/2017).

Irwansyah mejelaskan Transaksi jabatan itu tak hanya menyentuh tim sukses yang mendukung pasangan calon, tapi juga aparatur sipil negara yang berusaha netral.

“Setelah pilkada selesai, tim sukses biasanya sudah mendapati balas jasanya. Tapi ada orang yang tidak berkeringat, dia ingin bertahan di jabatannya. Bisa jadi mereka harus mengeluarkan uang,” kata Irwansyah, seperti dikutip dari Detik.com (20/1)

Lebih lanjut, Irwansyah menyebut praktik seperti ini merupakan masalah lama, kemasannya saja yang baru. Praktik ini juga relatif sulit diungkap karena minim barang bukti.

“Seperti kentut, bisa diketahui tapi sulit diungkapkan. Sulit dibuktikan karena tidak ada kuitansi yang menerima dan memberi,” lanjut Irwansyah.

Hampir terjadi di 90 persen daerah

Sementara itu, hal ini juga akan menjadi perhatian Divisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2017. Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menuturkan indikasi jual beli jabatan ini terjadi hampir di 90 persen daerah seluruh Indonesia, demikian dilansir oleh Tempo.co.id (17/1).

Lembaga anti rasuah ini (KPK –red) juga akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah daerah yang dianggap rawan korupsi, termasuk praktek jual-beli jabatan. Setidaknya ada sepuluh daerah yang menjadi prioritas pengawasan, yaitu Aceh, Papua, Papua Barat, Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, serta Sulawesi Tengah.

Dalam waktu dekat, Pahala mengatakan lembaganya akan mengadakan rapat bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Dalam Negeri untuk membuat panduan pengisian sumber daya manusia di daerah.

“Dalam konsep pencegahan, perbaikan, pengelolaan SDM, spesifiknya pengisian jabatan di daerah, KPK konsen itu di 2017,” katanya. (dsy)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.