Home / Berita Utama / Politik

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:43 WIB

Luncurkan IKP, Bawaslu Sebut Provinsi Bengkulu 5 Besar Daerah Rawan Pilkada 2020

Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

Peluncuran IKP 2020

Wapres Ma’ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, PROGRES.ID – Provinsi Bengkulu masuk dalam 5 besar daerah rawan Pilkada 2020. Ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Selasa (25/02/2020) di Jakarta.

Seperti dilansir dari situs resmi Bawaslu (Bawaslu.go.id), Provinsi Bengkulu memiliki skor kerawanan tinggi, yakni 72,08. Di atas Bengkulu dari urutan pertama hingga keempat adalah Provinsi Sulawesi Utara (86,42), diikuti Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86) dan Jambi (73,69).

Baca Juga |  Laporan Tak Penuhi Kriteria, Bawaslu Tolak Laporan Dugaan Kecurangan Pemilu BPN Prabowo-Sandi

Setelah Bengkulu, ada Kalimantan Tengah  dengan skor tingkat kerawanan 70,08, kemudian Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).

Anggota Bawaslu yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin, saat pemaparannya soal IKP tersebut berujar angka kerawanan didapat Bawaslu dari empat dimensi yang diukur. Pertama, berdasarkan konteks sosial politik dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Pada dimensi konteks sosial politik, provinsi dengan skor kerawanan paling tinggi adalah Sulawesi Utara dengan skor 91,24. Skor kerawanan dimensi konteks sosial politik Sulawesi Tengah mencapai 87,23 diikuti Jambi (86,36), Sumatera Barat (85,46), Bengkulu (75,84), Kepulauan Riau (74,04 ), Kalimantan Tengah (71,46), Kalimantan Selatan (68,78), dan Kalimantan Utara (59,06).

Ia menegaskan pula, IKP adalah alat antisipasi dan bukan pembenar kerawanan akan terjadi.

“IKP adalah alat antisipasi, bukan alat pembenar agar kerawanan itu terjadi. Persepsi ini yang perlu kita samakan,” ujar Afif seperti dinukil Kompas.com.(pid)

Share :

Baca Juga

Kebakaran di Riau

Berita Utama

Asap Riau Rambah Singapura
KTP Elektronik

Berita Utama

Buat KTP Elektronik Tak Perlu Pengantar RT/RW
Karikatur jokowi

Berita Utama

The Manila Times Terbitkan Karikatur Provokatif Jokowi Serang China
Minyak Arab Saudi

Berita Utama

Arab Saudi: Pasokan Minyak Dunia Mencukupi dan Cadangan Bertambah
Polisi mengamankan

Berita Utama

Perampasan Kamera Reporter TVRI oleh Oknum Polisi di Palu, Organisasi Wartawan Mengecam

Berita Utama

Dapur Ambruk, Warga Desa Taba Renah Waspada Longsor

Berita Utama

7 Tahun Mangkrak, Pembangunan Bandara Kulon Progo Akhirnya Dimulai Kembali
Ceko

Berita Utama

Republik Ceko Ganti Nama Jadi Czechia
error: Konten ini dirpoteksi !!