Home / Berita Utama / Politik

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:43 WIB

Luncurkan IKP, Bawaslu Sebut Provinsi Bengkulu 5 Besar Daerah Rawan Pilkada 2020

Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

Peluncuran IKP 2020

Wapres Ma’ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, PROGRES.ID – Provinsi Bengkulu masuk dalam 5 besar daerah rawan Pilkada 2020. Ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Selasa (25/02/2020) di Jakarta.

Seperti dilansir dari situs resmi Bawaslu (Bawaslu.go.id), Provinsi Bengkulu memiliki skor kerawanan tinggi, yakni 72,08. Di atas Bengkulu dari urutan pertama hingga keempat adalah Provinsi Sulawesi Utara (86,42), diikuti Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86) dan Jambi (73,69).

Baca Juga |  Jokowi Akan Bahas Tiga Pilar di KTT G20

Setelah Bengkulu, ada Kalimantan Tengah  dengan skor tingkat kerawanan 70,08, kemudian Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).

Anggota Bawaslu yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin, saat pemaparannya soal IKP tersebut berujar angka kerawanan didapat Bawaslu dari empat dimensi yang diukur. Pertama, berdasarkan konteks sosial politik dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Pada dimensi konteks sosial politik, provinsi dengan skor kerawanan paling tinggi adalah Sulawesi Utara dengan skor 91,24. Skor kerawanan dimensi konteks sosial politik Sulawesi Tengah mencapai 87,23 diikuti Jambi (86,36), Sumatera Barat (85,46), Bengkulu (75,84), Kepulauan Riau (74,04 ), Kalimantan Tengah (71,46), Kalimantan Selatan (68,78), dan Kalimantan Utara (59,06).

Ia menegaskan pula, IKP adalah alat antisipasi dan bukan pembenar kerawanan akan terjadi.

“IKP adalah alat antisipasi, bukan alat pembenar agar kerawanan itu terjadi. Persepsi ini yang perlu kita samakan,” ujar Afif seperti dinukil Kompas.com.(pid)

Share :

Baca Juga

UU ITE

Berita Utama

Senin Ini Revisi UU ITE Diberlakukan, Ini 7 Poin Pentingnya
IJTI bengkulu

Berita Utama

Ditunjuk Jadi Ketua IJTI Bengkulu, Ini Program Herry Supandi

Berita Utama

Hamdan Zoelva: Indonesia Darurat Moral Percepat Hukuman Kebiri
Gubernur dan wagub Bengkulu

Berita Utama

Dilantik Presiden Jokowi, Rohidin-Rosjon Resmi Jadi Gubernur dan Wagub Bengkulu 2021-2024

Berita Utama

Cara Aneh nan Mudah Turunkan Berat Badan
Gubernur Rohidin menerima manajemen Hutama Karya

Berita Utama

Groundbreaking Tol Bengkulu-Lubuklinggau Dijadwal Maret 2019

Berita Utama

Jokowi Kecewa Raja Salman Investasi Lebih Besar di Cina
Gubernur Bengkulu

Berita Utama

Terima 2 Ribu APD dari Mabes TNI, Gubernur Bagi ke Sejumlah Rumah Sakit di Provinsi Bengkulu
error: Konten ini dirpoteksi !!