Home / Berita Utama / Politik

Rabu, 26 Februari 2020 - 13:43 WIB

Luncurkan IKP, Bawaslu Sebut Provinsi Bengkulu 5 Besar Daerah Rawan Pilkada 2020

Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

Wapres Ma'ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

Peluncuran IKP 2020

Wapres Ma’ruf Amin hadir dalam peluncuran IKP Pilkada 2020 di Jakarta, Selasa 25 Februari 2020 (Foto: Humas Bawaslu RI)

JAKARTA, PROGRES.ID – Provinsi Bengkulu masuk dalam 5 besar daerah rawan Pilkada 2020. Ini berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2020 yang dirilis oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Selasa (25/02/2020) di Jakarta.

Seperti dilansir dari situs resmi Bawaslu (Bawaslu.go.id), Provinsi Bengkulu memiliki skor kerawanan tinggi, yakni 72,08. Di atas Bengkulu dari urutan pertama hingga keempat adalah Provinsi Sulawesi Utara (86,42), diikuti Sulawesi Tengah (81,05), Sumatra Barat (80,86) dan Jambi (73,69).

Baca Juga |  PDI Perjuangan Resmi Usung Rohidin-Rosjonsyah di Pilgub Bengkulu 2020

Setelah Bengkulu, ada Kalimantan Tengah  dengan skor tingkat kerawanan 70,08, kemudian Kalimantan Selatan (69,70), Kepulauan Riau (67,43), dan Kalimantan Utara (62,87).

Anggota Bawaslu yang juga Koordinator Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin, saat pemaparannya soal IKP tersebut berujar angka kerawanan didapat Bawaslu dari empat dimensi yang diukur. Pertama, berdasarkan konteks sosial politik dan politik dengan subdimensi keamanan lingkungan, otoritas penyelenggara pemilu, otoritas penyelenggara negara, dan relasi kuasa di tingkat lokal.

Pada dimensi konteks sosial politik, provinsi dengan skor kerawanan paling tinggi adalah Sulawesi Utara dengan skor 91,24. Skor kerawanan dimensi konteks sosial politik Sulawesi Tengah mencapai 87,23 diikuti Jambi (86,36), Sumatera Barat (85,46), Bengkulu (75,84), Kepulauan Riau (74,04 ), Kalimantan Tengah (71,46), Kalimantan Selatan (68,78), dan Kalimantan Utara (59,06).

Ia menegaskan pula, IKP adalah alat antisipasi dan bukan pembenar kerawanan akan terjadi.

“IKP adalah alat antisipasi, bukan alat pembenar agar kerawanan itu terjadi. Persepsi ini yang perlu kita samakan,” ujar Afif seperti dinukil Kompas.com.(pid)

Share :

Baca Juga

Rohidin Mersyah

Berita Utama

Gubernur Rohidin Harap Media Jadi Vitamin Pola Pikir Sehat dan Produktif

Berita Utama

Inilah 19 Hari Cuti & Libur Nasional 2017
Logo Kemdikbud

Berita Utama

Kemendikbud Himbau Seluruh Pemda Bersinergi Siapkan UNBK Bagi 3,6 juta Siswa
Habibie

Berita Utama

Berusia 83 Tahun, Presiden Ke-3 RI BJ Habibie Wafat
Mark Zuckerberg

Berita Utama

Anggota DPR AS Kritik Rencana Facebook Keluarkan Mata Uang Kripto
Jokowi dan Ma'ruf

Berita Utama

Pilih Ma’ruf Amin Jadi Cawapres, Jokowi Rencana Daftar Jumat Pagi ke KPU

Berita Utama

Harga Cabai Semakin Turun, Diperkirakan Akan Mencapai 15 ribu per Kilo
Nilam

Berita Utama

Nilam Pawening Akhirnya Dipilih Jadi Pembawa Baki Bendera Pusaka
error: Konten ini dirpoteksi !!