Home / Berita Utama / Edukasi

Rabu, 10 Agustus 2016 - 23:07 WIB

Mendikbud Dibully, FDS Terancam Batal

Muhadjir Effendy | Foto: www.umm.ac.id

Muhadjir Effendy | Foto: www.umm.ac.id

PROGRES.ID, JAKARTA – Akhirnya rencana sekolah seharian atau yang dikenal dengan Full Day School (FDS) yang digagas oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy terancam dibatalkan. Pasalnya, program yang mewajibkan pelajar SD dan SMP di sekolah hingga jam 5 sore mendapatkan kecaman yang dahsyat oleh netizen di pelbagai media sosial.

“Jika memang belum dapat dilaksanakan, saya akan menarik rencana itu dan mencari pendekatan lain,” kata Muhadjir dalam konferensi pers di restoran Batik Kuring, Jakarta, 9 Agustus 2016. “Masyarakat harus mengkritik gagasan ini, jangan keputusan sudah saya buat kemudian merasa tidak cocok.” Dikutip dari Tempo.co.

Baca Juga |  IOM Ajukan Dana $15 Juta untuk Bantu Haiti pasca Gempa

Kebijakannya tentu dianggap berat sebelah oleh sebagian masyarakat. Asumsi itu hanya benar untuk para pegawai swasta, kebanyakan di kota-kota besar. Dan itu, tidak berlaku bagi petani, nelayan, dan berbagai jenis profesi lain.

Walaupun demikian, Muhadjir tetap akan melakukan pengajian mendalam terhadap FDS karena menurutnya, pendidikan karakter mampu membentuk siswa menjadi sumber daya manusia yang terbaik. Dan kemendikbud akan memetakan sekolah mana saja yang sudah siap mengimplementasikan perpanjangan jam sekolah itu.

Sementara itu, FDS dianggap akan memicu timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah. Hal itu disampaikan oleh ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni’am Sholeh dalam keterangan tertulisnya, melalui Viva.co.id Selasa, 9 Agustus 2016. Untuk itu, Asrorun berencana menemui Menteri Muhadjir secara langsung.

Baca Juga |  Pertemuan G-20 Fokus Bahas Krisis Kemanusiaan di Afghanistan

“Tanpa ada perbaikan sistem pendidikan dengan spirit menjadikan lingkungan sekolah yang ramah bagi anak, maka memanjangkan waktu sekolah malah akan menyebabkan potensi timbulnya kekerasan di lingkungan sekolah.”

Asrorun menambahkan, ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan yakni salah satunya keragaman kondisi sosial di berbagai daerah.

“Untuk menjawab permasalahan anak, perbaikan kebijakan harus berporos pada anak bukan orang tua,” ujarnya.(dsy)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Pendataan Jadi Tantangan Besar dalam Perlindungan WNI di Luar Negeri

Berita Utama

Korea Utara Tembakkan Rudal Jelajah Jarak Jauh
Alti

Berita Utama

Alti Firmansyah, Komikus Perempuan Indonesia yang Mendunia
Gedung MPR RI

Berita Utama

Tak Wakili Kepentingan Daerah, Eksistensi DPD Dinilai Menyimpang
Pesawat antariksa Soyuz

Berita Utama

Pesawat Antariksa Rusia Soyuz Gagal Merapat ke Stasiun Antariksa Internasional

Berita Utama

Perajin Kayu Perempuan Ubah Hobi Jadi Bisnis

Berita Utama

Sidang Teror 2015 Paris Diperkirakan Berlangsung 9 Bulan 

Berita Utama

Sajen Vaksin Populer di Festival Hantu Lapar