Home / Berita Utama / Internasional

Rabu, 25 Agustus 2021 - 06:23 WIB

PBB Didesak Selidiki Pelanggaran HAM oleh Taliban di Afghanistan

PROGRES.ID –

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michele Bachelet membuka sidang khusus tentang situasi HAM di Afghanistan. Dia memberikan laporan mengerikan tentang banyak laporan kredibel yang diterima kantornya tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban terhadap penduduk sipil Afghanistan, termasuk pembunuhan di luar hukum dan pembatasan hak-hak perempuan.

Dia mencatat komitmen yang dibuat oleh Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan, dan etnis dan agama minoritas. Dia mengatakan mereka juga telah berjanji untuk menahan diri untuk tidak melakukan pembalasan terhadap warga Afghanistan yang bekerja untuk komunitas internasional. Menurutnya, tanggung jawab sekarang ada pada Taliban untuk menghormati komitmen itu.

“Saya mendesak dewan (hak asasi manusia) ini untuk mengambil tindakan berani dan kuat, sepadan dengan beratnya krisis ini, dengan membentuk mekanisme khusus untuk memantau dengan cermat situasi hak asasi manusia yang berkembang di Afghanistan, termasuk, khususnya, implementasi janji-janji Taliban, dengan fokus pada pencegahan,” kata Bachelet.

Bachelet mengatakan tindakan bersatu oleh negara-negara anggota akan menjadi sinyal penting bagi Taliban bahwa kembali ke praktik masa lalu tidak akan diterima oleh masyarakat internasional.

Shaharzad Akbar, Ketua Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan, menyatakan kekecewaannya atas kegagalan dewan untuk menciptakan misi pencari fakta untuk memantau, melaporkan dan mengumpulkan bukti pelanggaran dan perlakuan kejam yang dilakukan oleh Taliban pada masa lalu.

Militan Taliban ketika melakukan pengambil alihan kekuasaan di Kabul, Afghanistan (17/8).

Militan Taliban ketika melakukan pengambil alihan kekuasaan di Kabul, Afghanistan (17/8).

Dia mengatakan dewan tidak dapat melakukan bisnis seperti biasa mengingat adanya prospek pelanggaran yang lebih tak terkatakan oleh penguasa Taliban di negaranya.

“Paling tidak yang dapat dilakukan oleh sidang khusus adalah untuk menggambarkan melalui tindakan kepada warga Afghanistan bahwa mereka tidak akan berpaling muka, bahwa dunia berkomitmen pada setidaknya mekanisme yang kredibel, kuat, dan memiliki sumber daya yang baik untuk mendokumentasikan pelanggaran dan bertindak sebagai pencegah,” ujar Akbar.

Akbar menyebut rancangan resolusi yang diajukan pada sidang khusus itu sebagai parodi mengingat telah tersedianya dokumentasi dengan baik mengenai pelanggaran dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Taliban terhadap perempuan dan anak-anak perempuan, pembela hak asasi manusia, dan jurnalis.

Dia menambahkan para aktivis Afghanistan di lapangan yang menghadapi ancaman langsung pada kehidupan mereka menuntut dan pantas mendapatkan yang lebih baik daripada tanggapan hangat dewan. “Terus terang Anda mengecewakan mereka. Tapi sekarang, hari ini, bukan bulan depan, bukan Maret depan, Anda memiliki kesempatan untuk menebusnya. Harap pastikan sidang ini memiliki hasil yang kredibel dan kuat,” imbuhnya.

Human Rights Watch setuju (HRW) dengan posisi itu. Dalam sebuah pernyataan, kelompok hak asasi internasional itu mengatakan ada tanda-tanda tidak menyenangkan bahwa negara-negara anggota PBB mungkin gagal menunjukkan kepemimpinan yang dibutuhkan.

Dikatakan resolusi teks yang dirancang oleh Pakistan sebagai pemimpin Organisasi Kerjasama Islam merekomendasikan tanggapan yang paling lemah terhadap pelanggaran serius yang terjadi sekarang. Teks itu, katanya, tidak meminta badan investigasi atau pemantauan, tetapi hanya diskusi dan laporan masa depan tentang situasi hak asasi manusia di negara itu.

HRW memperingatkan kegagalan untuk bertindak sekarang akan menodai kredibilitas dewan tidak hanya di Afghanistan, tetapi dalam krisis-krisis hak asasi manusia lainnya.

PBB belum mengakui Taliban sebagai penguasa sah Afghanistan. Oleh karena itu, duta besar untuk PBB di Jenewa dari bekas pemerintah Afghanistan ikut mengikuti sidang khusus itu.

Nasir Ahmad Andisha menggambarkan perkembangan terakhir yang kritis di negaranya dan menyerukan dukungan internasional. Dia mengatakan negaranya tidak boleh ditinggalkan dan dilupakan oleh dunia. Dia mengatakan kehidupan, hak dan martabat rakyatnya tergantung pada dukungan itu. “Ini adalah momen kunci bagi Dewan Hak Asasi Manusia untuk merangkul peran pencegahan yang telah berkali-kali dibicarakan. Kami masih berharap, dan kami mendesak Anda bahwa hasil sidang ini menyampaikan pesan yang kuat kepada semua pihak termasuk Taliban bahwa perlakuan kejam dan pelanggaran hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Kemaanusiaan Internasional itu merusak perdamaian dan keadilan dan akan memiliki konsekuensi.”

Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Sipil, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Uzra Zeya menyambut baik perhatian mendesak dewan tersebut pada situasi hak asasi manusia yang mengerikan di Afghanistan. Dia mengatakan perlindungan warga sipil harus tetap menjadi yang terpenting. Dia mengutuk serangan terhadap warga Afghanistan yang berusaha membantu AS dan mengatakan semua warga Afghanistan dan warga negara asing yang ingin meninggalkan Afghanistan harus diizinkan melakukannya dengan aman.

Amerika bergabung dengan kelompok lebih dari 60 negara yang menuntut penghentian segera pembunuhan yang menarget para pembela hak-hak perempuan. Kelompok itu juga meminta mereka yang berkuasa di Afghanistan untuk menjamin hak perempuan dan anak perempuan atas pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kebebasan bergerak. [lt/jm]

logo voa indonesia

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Aksi Kekerasan Hambat Akses Misi Kemanusiaan PBB di Kongo

Berita Utama

Cristiano Ronaldo akan Kembali ke Manchester United
Kampanye Jokowi

Berita Utama

Tutup Kampanye di GBK, Jokowi: Pilih Pemimpin yang Datang dari Rakyat

Berita Utama

Uskup Harus Tunjukkan ‘Belas Kasih’ Pada Politisi yang Mendukung Aborsi
ilustrasi gempa

Berita Utama

Awali Tahun 2018, Gempa 5 SR Goyang Bengkulu

Berita Utama

Di PBB, Pesan ‘Amerika Kembali’ Biden Hadapi Perjuangan Berat

Berita Utama

Biden Tetap Promosikan Agenda Pengeluarannya di tengah Ketidakpastian

Berita Utama

Uni Eropa Harus Tepati Janjinya terhadap Negara Balkan