jusuf kall
Jusuf Kalla | Triaspolitica.net

PROGRES.ID, JAKARTA – Kasus dwi kewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda yang menimpa mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar dan anggota Paskibraka Gloria Natapradja Hamel membuat Indonesia semakin bimbang mempertahankan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Baca: Tersandung Kasus Dwi Kewarganegaraan, Archandra Tahar Diberhentikan

Peluang untuk revisi UU kewarganegaraan nampaknya semakin besar. Hal ini diperkuat oleh masuknya agenda revisi ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) DPR. Namun, hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai revisi UU tersebut.

Wakil Presiden Jussuf Kalla mengungkapkan, keputusan akhir apakah revisi UU Kewarganegaraan akan direvisi atau tidak tergantung pada komunikasi antara pemerintah dan DPR RI.

“Soal selanjutnya ini tentu pembicaraan antara pemerintah dengan DPR. Kami belum bicarakan itu,” kata JK, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (19/8/2016) seperti dipetik dari Kompas.com.

Namun, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bukan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara penganut dwi kewarganegaraan.

“Tidak bisa serta-merta, enggak bisa kemudian ada perubahan UU menjadi Dwi-kewarganegaraan,” ujar Wiranto, Kamis (18/8), seperti ditulis Kompas.com.

Meski UU itu saat ini memang akan direvisi, tetapi Wiranto meminta polemik yang muncul tak melampaui apa yang sedang dibahas. Wiranto meminta publik membiarkan pemerintah serta DPR RI membahas revisi UU tersebut sesuai dengan kebutuhan.(dsy)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.