Home / Berita Utama / Nasional

Rabu, 9 Januari 2019 - 12:12 WIB

Percepat UHC, Pemerintah Tambah Kuota PBI-JK Jadi 96,8 Juta Jiwa Tahun 2019

Logo BPJS Kesehatan

Logo BPJS Kesehatan

PROGRES.ID, JAKARTA – Pemerintah menambah kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang ditanggung oleh APBN di tahun 2019 menjadi 96,8 juta jiwa dari sebelumnya sebanyak 92,4 juta jiwa. Penambahan kuota ini merupakan wujud komitmen kuat pemerintah terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) khususnya dalam hal peningkatan cakupan kepesertaan.

Ada penambahan sebanyak 4,4 juta jiwa dari tahun-tahun sebelumnya (2016-2018). Ini merupakan kabar baik, diharapkan melalui penambahan kuota PBI ini akan mempercepat terwujudnya cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage, jelas Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Maruf, Selasa (08/01/2019).

Iqbal menerangkan, penambahan kuota PBI-JK ini berdasarkan surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/HUK/2019 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita. Data peserta ini sudah termasuk bayi dari peserta PBI-JK yang didaftarkan pada tahun 2019.

Baca Juga |  Penembakan Masjid Christchurch, 3 WNI Selamat 3 Lain Masih Dicari

“Untuk memastikan peserta yang menjadi PBI-JK adalah yang benar-benar berhak dan memenuhi kualifikasi yang ditetapkan pemerintah, pemutakhiran data pun secara rutin dilakukan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan menggandeng kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) baik di tingkat pusat maupun daerah,” ujar dia.

Sepanjang tahun 2018 dilakukan proses verifikasi dan validasi (verivali) yang dilakukan Kemensos sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pemadanan dengan data kependudukan sehingga ada sistem informasi data PBI berbasis NIK. Ada beberapa hal yang diverifikasi dan divalidasi setiap waktu. Misalnya, penghapusan peserta PBI-JK yang sudah mampu, sudah menjadi Pekerja Penerima Upah (PPU), meninggal dunia atau memiliki NIK ganda. BPJS Kesehatan melaporkan setiap bulan ke Kemenkes dengan tembusan Kemensos. Selanjutnya jika sudah dikoordinasikan lintas lembaga, BPJS Kesehatan akan menerima perubahan PBI-JK tersebut untuk diperbaharui.

Baca Juga |  Dawai Asmara Bawa Randa Jadi Wakil Bengkulu di LDI 2018

Hingga 3 Januari 2019, tercatat 215.860.046 jiwa penduduk di Indonesia telah menjadi peserta JKN-KIS. BPJS Kesehatan juga bermitra dengan 23.011 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2.475 rumah sakit termasuk klinik utama. (Rilis/asb)

Share :

Baca Juga

SBY di Cikeas

Berita Utama

Di Google Trends Kata Kunci ‘4 November’ Masih Kalah dengan ‘Lebaran Kuda’
CJH RL

Berita Utama

4 CJH Rejang Lebong Batal Berangkat Ke Tanah Suci Tahun Ini
Konferensi pers gugus tugas

Berita Utama

Update Kasus Covid-19 Provinsi Bengkulu: 12 Pasien Sembuh, Hasil Tes PCR 93 Sampel Negatif
Siswa berprestasi

Berita Utama

Teliti Manfaat Daun Nona dan Daun Pinang Siswa Bengkulu Selatan Raih Juara 1 LKTI se-Sumbagsel
Seni tari tabut

Berita Utama

Festival Tabut 2020 Tetap Digelar, Tapi Tanpa Pasar Rakyat

Berita Utama

Giliran Curup-Lebong Putus Akibat Tronton Terpeleset
Nilam

Berita Utama

Nilam Pawening Akhirnya Dipilih Jadi Pembawa Baki Bendera Pusaka
Ilustrasi intimidasi wartawan

Berita Utama

AJI, PWI, AMSI Hingga Forum Pemred Desak Polisi Usut Intimidasi Jurnalis Detik.com
error: Konten ini dirpoteksi !!