Home / Berita Utama / Hukum / Nasional

Kamis, 19 September 2019 - 21:57 WIB

Rentetan Kebijakan Tak Populer, Tagar JokowiMUNDUR Jadi Trending Twitter

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Joko Widodo

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

JAKARTA, PROGRES.ID – Sejumlah kebijakan tidak populer Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada injury time masa pemerintahannya di periode pertama menuai kritik publik. Mulai dari persetujuan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah, disusul revisi KUHP menuai kritik.

Sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah lebih dulu menjadi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Belum tuntas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, rakyat dihadapkan lagi dengan pencabutan subsidi listrik 900 KWH.

Kekecewaan masyarakat, terutama warganet membuat mereka menggaungkan tagar #jokowiMUNDUR. Tagar ini menjadi trending topic Twitter, tepatnya posisi kedua pada Kamis (19/9/2019) petang.

Baca Juga |  Harga Cabai Rawit di Sulut Turun Drastis

Pantauan Progres.ID, tagar #TetapDipimpinJokowi juga menjadi trending, namun belum mampu menyamai posisi tagar #jokowiMUNDUR. #TetapDipimpinJokowi hanya berada pada posisi kelima.

Mayoritas warganet yang menyuarakan #TetapDipimpinJokowi masih optimis, Presiden Jokowi akan membuat kebijakan yang lebih baik dan prorakyat dalam beberapa waktu kedepan.

Melansir, VOA Indonesia, sebelum Revisi UU KPK disahkan oleh DPR, para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta masih menaruh harapan bahwa Jokowi akan berpikir ulang. Mereka berkumpul, menyatakan sikap, membaca puisi dan mengirimkan doa kepada salah satu alumni kampus itu, yang mereka panggil Mas Joko.

Baca Juga |  Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Persaudaraan Alumni 212 Kecewa

Pakar Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, desakan ini tidak berarti mereka paling memahami persoalan. Desakan tersebut lebih sebagai upaya untuk berbagi kehawatiran akademisi mengenai nasib KPK ke depan. Perubahan UU KPK yang dipaksakan, bagaimanapun tidak bisa diterima.

“Saya yakin presiden tidak mendapatkan asupan analisis yang cukup. Saya yakin betul itu. Presiden tidak mendapatkan analisa yang lengkap. Tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Presiden melakukan langkah yang boleh dipandang keliru. Tidak tepat. Hari ini kami mengingatkan. Hari ini kami memberikan batasan kembali, bahwa ada yang harus diperhatikan, yaitu pemberantasan korupsi itu sendiri,” kata Zaenal.(**)

 

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Meliput Aksi 112 Hari Ini, Sejumlah Awak Media Alami Kekerasan Dan Perlakuan Tidak Menyenangkan
Lion Air

Berita Utama

Ada 20 Pegawai Kemenkeu Ikut dalam Pesawat Lion Air yang Jatuh
Laode m syarif

Berita Utama

Waka KPK Laode M Syarif Sebut Bengkulu Salah Satu Provinsi yang Dipantau KPK
LSM SNAK Markus

Berita Utama

LSM SNAK Markus Laporkan Bupati Lebong ke KPK

Berita Utama

Film Warkop DKI Reborn Mampu Geser Posisi Laskar Pelangi di Tahun 2016

Berita Utama

Sengketa Pilkada 2017, Hanya Tujuh Gugatan PHP Kada yang Diperkirakan Lolos Sidang Pleno MK
sawah lebar

Berita Utama

Bersiap Sambut Porwil Sumatra, Stadion dan GOR Sawah Lebar Segera Renovasi

Hukum

Pakai Narkoba, Anggota TNI Bisa Dipecat
error: Konten ini dirpoteksi !!