Home / Berita Utama / Hukum / Nasional

Kamis, 19 September 2019 - 21:57 WIB

Rentetan Kebijakan Tak Populer, Tagar JokowiMUNDUR Jadi Trending Twitter

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Joko Widodo

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

JAKARTA, PROGRES.ID – Sejumlah kebijakan tidak populer Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada injury time masa pemerintahannya di periode pertama menuai kritik publik. Mulai dari persetujuan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah, disusul revisi KUHP menuai kritik.

Sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah lebih dulu menjadi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Belum tuntas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, rakyat dihadapkan lagi dengan pencabutan subsidi listrik 900 KWH.

Kekecewaan masyarakat, terutama warganet membuat mereka menggaungkan tagar #jokowiMUNDUR. Tagar ini menjadi trending topic Twitter, tepatnya posisi kedua pada Kamis (19/9/2019) petang.

Baca Juga |  Jubir Presiden: Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Dilanjutkan

Pantauan Progres.ID, tagar #TetapDipimpinJokowi juga menjadi trending, namun belum mampu menyamai posisi tagar #jokowiMUNDUR. #TetapDipimpinJokowi hanya berada pada posisi kelima.

Mayoritas warganet yang menyuarakan #TetapDipimpinJokowi masih optimis, Presiden Jokowi akan membuat kebijakan yang lebih baik dan prorakyat dalam beberapa waktu kedepan.

Melansir, VOA Indonesia, sebelum Revisi UU KPK disahkan oleh DPR, para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta masih menaruh harapan bahwa Jokowi akan berpikir ulang. Mereka berkumpul, menyatakan sikap, membaca puisi dan mengirimkan doa kepada salah satu alumni kampus itu, yang mereka panggil Mas Joko.

Baca Juga |  Presiden Jokowi Resmi Lantik Rohidin Mersyah Jadi Gubernur Bengkulu Definitif

Pakar Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, desakan ini tidak berarti mereka paling memahami persoalan. Desakan tersebut lebih sebagai upaya untuk berbagi kehawatiran akademisi mengenai nasib KPK ke depan. Perubahan UU KPK yang dipaksakan, bagaimanapun tidak bisa diterima.

“Saya yakin presiden tidak mendapatkan asupan analisis yang cukup. Saya yakin betul itu. Presiden tidak mendapatkan analisa yang lengkap. Tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Presiden melakukan langkah yang boleh dipandang keliru. Tidak tepat. Hari ini kami mengingatkan. Hari ini kami memberikan batasan kembali, bahwa ada yang harus diperhatikan, yaitu pemberantasan korupsi itu sendiri,” kata Zaenal.(**)

 

Share :

Baca Juga

Berita Utama

2017, Seluruh Sekolah di Provinsi Bengkulu Ditarget Bisa UNBK
Nduga Papua

Berita Utama

Warga Nduga Papua Terus Desak Penarikan Pasukan
Garuda Indonesia

Nasional

900 Pilot Menganggur, Menteri Perhubungan Batasi Tenaga Pilot Asing
Satgas KPK keluar gedung PN Kepahiang

Berita Utama

Kasus Suap Janner CS, Ketua KPK Sebut Bakal Ada Tersangka Baru
Kejari Kaur akan mengembalikan

Hukum

Merasa Dirugikan Soal Izin Tambak Udang, Warga Ini Akan Gugat Pemkab Kaur
Dedy wahyudi menjenguk

Berita Utama

Pemkot Bengkulu Bantu Warga Rawa Makmur yang Idap Penyakit Komplikasi
Vicon Gubernur

Berita Utama

Didesak Transparan Soal Identitas Pasien Corona, Begini Jawaban Gubernur Rohidin
Prabowo

Berita Utama

Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Persaudaraan Alumni 212 Kecewa
error: Konten ini dirpoteksi !!