Home / Berita Utama / Hukum / Nasional

Kamis, 19 September 2019 - 21:57 WIB

Rentetan Kebijakan Tak Populer, Tagar JokowiMUNDUR Jadi Trending Twitter

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Joko Widodo

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

JAKARTA, PROGRES.ID – Sejumlah kebijakan tidak populer Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada injury time masa pemerintahannya di periode pertama menuai kritik publik. Mulai dari persetujuan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah, disusul revisi KUHP menuai kritik.

Sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah lebih dulu menjadi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Belum tuntas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, rakyat dihadapkan lagi dengan pencabutan subsidi listrik 900 KWH.

Kekecewaan masyarakat, terutama warganet membuat mereka menggaungkan tagar #jokowiMUNDUR. Tagar ini menjadi trending topic Twitter, tepatnya posisi kedua pada Kamis (19/9/2019) petang.

Baca Juga |  Pemerintah Akui Bergantung Pada Djarum untuk Pembinaan Atlet Bulu Tangkis

Pantauan Progres.ID, tagar #TetapDipimpinJokowi juga menjadi trending, namun belum mampu menyamai posisi tagar #jokowiMUNDUR. #TetapDipimpinJokowi hanya berada pada posisi kelima.

Mayoritas warganet yang menyuarakan #TetapDipimpinJokowi masih optimis, Presiden Jokowi akan membuat kebijakan yang lebih baik dan prorakyat dalam beberapa waktu kedepan.

Melansir, VOA Indonesia, sebelum Revisi UU KPK disahkan oleh DPR, para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta masih menaruh harapan bahwa Jokowi akan berpikir ulang. Mereka berkumpul, menyatakan sikap, membaca puisi dan mengirimkan doa kepada salah satu alumni kampus itu, yang mereka panggil Mas Joko.

Baca Juga |  Gempa Bumi Kuat Guncang Ambon, Puluhan Orang Meninggal Dunia

Pakar Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, desakan ini tidak berarti mereka paling memahami persoalan. Desakan tersebut lebih sebagai upaya untuk berbagi kehawatiran akademisi mengenai nasib KPK ke depan. Perubahan UU KPK yang dipaksakan, bagaimanapun tidak bisa diterima.

“Saya yakin presiden tidak mendapatkan asupan analisis yang cukup. Saya yakin betul itu. Presiden tidak mendapatkan analisa yang lengkap. Tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Presiden melakukan langkah yang boleh dipandang keliru. Tidak tepat. Hari ini kami mengingatkan. Hari ini kami memberikan batasan kembali, bahwa ada yang harus diperhatikan, yaitu pemberantasan korupsi itu sendiri,” kata Zaenal.(**)

 

Share :

Baca Juga

Ajak selfie Ahok Djarot

Nasional

Usai Deklarasi, Kader PDIP Berebut Ucap Selamat & Berfoto pada Ahok-Djarot
Jokowi-Prabowo

Berita Utama

Hasil Pleno KPU, Jokowi Kalah 2.511 Suara di Provinsi Bengkulu
Cuti bersama

Berita Utama

Cuti Bersama 22 Mei Batal, Jumat ASN Masih Masuk Kerja
Mark Zuckerberg

Berita Utama

Facebook Kembali Tolak Batasi Target Iklan Politik
DPRD RL

Berita Utama

Bahas Infrastruktur, Komisi III DPRD RL Gelar RDP dengan Sejumlah OPD
Prabowo temui Said Aqil Siradj

Berita Utama

Prabowo-Sandi Temui Pimpinan NU, Said Aqil: Kita Akan Buatkan Kartu Anggota NU
Wakil menteri

Berita Utama

Presiden Jokowi Perkenalkan 12 Wakil Menteri, Ini Daftar Lengkapnya
Ridwan Mukti sidang

Berita Utama

Jaksa KPK Tuntut Ridwan Mukti dan Istri 10 Tahun Penjara
error: Konten ini dirpoteksi !!