Home / Berita Utama / Hukum / Nasional

Kamis, 19 September 2019 - 21:57 WIB

Rentetan Kebijakan Tak Populer, Tagar JokowiMUNDUR Jadi Trending Twitter

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

Joko Widodo

Presiden Joko Widodo membacakan pidato di Sidang Tahunan MPR di Gedung Parlemen, Senayan, 16 Agustus 2018 (Foto: Reuters via VOA Indonesia)

JAKARTA, PROGRES.ID – Sejumlah kebijakan tidak populer Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada injury time masa pemerintahannya di periode pertama menuai kritik publik. Mulai dari persetujuan revisi UU KPK yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah, disusul revisi KUHP menuai kritik.

Sebelumnya, kenaikan iuran BPJS Kesehatan telah lebih dulu menjadi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan Jokowi. Belum tuntas soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan, rakyat dihadapkan lagi dengan pencabutan subsidi listrik 900 KWH.

Kekecewaan masyarakat, terutama warganet membuat mereka menggaungkan tagar #jokowiMUNDUR. Tagar ini menjadi trending topic Twitter, tepatnya posisi kedua pada Kamis (19/9/2019) petang.

Baca Juga |  Biden Setuju California Dinyatakan Darurat Bencana

Pantauan Progres.ID, tagar #TetapDipimpinJokowi juga menjadi trending, namun belum mampu menyamai posisi tagar #jokowiMUNDUR. #TetapDipimpinJokowi hanya berada pada posisi kelima.

Mayoritas warganet yang menyuarakan #TetapDipimpinJokowi masih optimis, Presiden Jokowi akan membuat kebijakan yang lebih baik dan prorakyat dalam beberapa waktu kedepan.

Melansir, VOA Indonesia, sebelum Revisi UU KPK disahkan oleh DPR, para akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta masih menaruh harapan bahwa Jokowi akan berpikir ulang. Mereka berkumpul, menyatakan sikap, membaca puisi dan mengirimkan doa kepada salah satu alumni kampus itu, yang mereka panggil Mas Joko.

Baca Juga |  Indonesia Masuk 20 Besar Negara Penghasil Buah Terbesar di Dunia

Pakar Hukum UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, desakan ini tidak berarti mereka paling memahami persoalan. Desakan tersebut lebih sebagai upaya untuk berbagi kehawatiran akademisi mengenai nasib KPK ke depan. Perubahan UU KPK yang dipaksakan, bagaimanapun tidak bisa diterima.

“Saya yakin presiden tidak mendapatkan asupan analisis yang cukup. Saya yakin betul itu. Presiden tidak mendapatkan analisa yang lengkap. Tidak mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga Presiden melakukan langkah yang boleh dipandang keliru. Tidak tepat. Hari ini kami mengingatkan. Hari ini kami memberikan batasan kembali, bahwa ada yang harus diperhatikan, yaitu pemberantasan korupsi itu sendiri,” kata Zaenal.(**)

 

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Biden Jamin Dukungan AS ke Ukraina Akan Berkesinambungan

Berita Utama

BKN Sebut 57.724 ASN di Indonesia Fiktif, Sejumlah Pemda Bantah
Turnamen Futsal Nasional

Berita Utama

Tumbangkan SMA 3 Cibinong, SMANKO Bengkulu Juarai Turnamen Futsal SMA se-Indonesia

Berita Utama

AS Soroti ‘Main Mata’ Ukraina dengan Tiongkok

Berita Utama

Pemerintah Irak Tolak Permintaan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Berita Utama

Hakim AS Jatuhkan Sanksi Terhadap Pengacara Trump

Berita Utama

Bank of China Didesak Setop Biayai Proyek Batu Bara

Berita Utama

Warga AS Umumnya Dukung Kewajiban Masker dan Vaksin