Home / Berita Utama / Hukum

Senin, 28 November 2016 - 10:17 WIB

Senin Ini Revisi UU ITE Diberlakukan, Ini 7 Poin Pentingnya

Ilustrasi: Istimewa

Ilustrasi: Istimewa

PROGRES.ID, JAKARTA – Hari ini, Senin, 28 November 2016, Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mulai berlaku. Masyarakat dituntut agar lebih berhati-hati dalam menggunakan berbagai media sosial.

Di dalam UU ITE itu dijelaskan bahwa masyarakat dilarang membuat dan menyebarkan informasi yang bersifat tuduhan, fitnah, maupun SARA yang mengundang kebencian.

“Alhamdulillah, Chief. Barusan (RUU ITE) disetujui DPR & Pemerintah dalam rapat paripurna DPR,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara seperti yang dilansir KompasTekno, Kamis (27/10/2016).

Setelah disahkan oleh DPR, UU tersebut akan masuk ke tahap pemberkasan di DPR. Selanjutnya, Presiden menuangkannya dalam berita negara dan undang-undang yang telah mengalami perubahan itu pun langsung berlaku.

Adapun tujuh poin penting yang berubah:

  1. Menambahkan sejumlah penjelasan untuk menghindari multi tafsir terhadap ketentuan penghinaan/pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat 3.
  2. Menurunkan ancaman pidana pencemaran nama baik, dari paling lama 6 tahun menjadi 4 tahun, dan denda dari Rp 1 miliar menjadi Rp 750 juta. Selain itu juga menurunkan ancaman pidana kekerasan Pasal 29, sebelumnya paling lama 12 tahun, diubah menjadi 4 tahun dan denda Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.
  3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi atas Pasal 31 ayat 4 yang amanatkan pengaturan cara intersepsi ke dalam UU, serta menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan 2 mengenai informasi elektronik sebagai alat bukti hukum.
  4. Sinkronisasi hukum acara penggeledahan, penyitaan, penangkapan, dan penahanan dengan hukum acara dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
  5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) UU ITE untuk memutuskan akses terkait tindak pidana TIK.
  6. Menambahkan Right to be Forgotten, yaitu kewajiban menghapus konten yang tidak relevan bagi penyelenggara sistem elektronik. Pelaksanaannya dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
  7. Memperkuat peran pemerintah untuk mencegah penyebarluasan konten negatif di internet, dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40.
Baca Juga |  Pengemar Vespa Ekstrem Bertemu di Festival Kediri

Seperti yang diberitakan CNN, Staf Ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum Henry Subiakto mengatakan, pemerintah juga memasukkan konsep baru yang diadopsi dari negara Eropa di dalam Pasal 26, yaitu hak untuk dihapuskan informasi di dunia maya yang sudah tidak relevan lagi.

Baca Juga |  Bank Indonesia Resmi Luncurkan Pecahan Rupiah Baru

Disamping itu, mulai saat ini pemerintah juga memiliki hak untuk memblokir situs-situs yang melanggar UU ITE.

“Sekarang berarti informasi, berita abal-abal bisa dicegah,” ujar Henry.(dsy)

Share :

Baca Juga

Sungai Air Putih

Berita Utama

Kalau ke Lebong, Jangan Lupa Mandi di Sungai Bersuhu Panas dan Dingin Ini
Sidang daring Bawaslu

Berita Utama

Kabulkan Gugutan Agusrin-Imron, Ini 5 Poin Putusan Bawaslu Provinsi Bengkulu

Berita Utama

Paksa Kades Keluar Ruang, Hearing Sengketa PT CBS Nyaris Ricuh
Paskibraka

Berita Utama

Miliki Paspor Prancis, Gloria Natapraja Gagal Dikukuhkan Jadi Paskibraka

Berita Utama

Heboh, Aksi Gantung Diri Live di Facebook

Hukum

Presiden Jokowi, Istana, BIN Hingga Wakapolri Tanggapi SBY Terkait Isu Penyadapan
pasangan calon gubernur

Berita Utama

100% Data Masuk, Real Count KPU Tunjukkan Rohidin-Rosjonsyah Terkuat
Kawasan hunian jutawan AS

Berita Utama

Inilah Kawasan di AS yang Banyak Dihuni Jutawan
error: Konten ini dirpoteksi !!