PROGRES.ID – Skandal korupsi penyelenggaraan ajang Formula-1 (F-1) di Singapura mengalami perkembangan mengejutkan. Biro Investigasi Praktik Korupsi (Corrupt Practices Investigation Bureau/CPIB) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap konglomerat yang terlibat dalam jaringan korupsi yang kompleks ini – Ong Beng Seng.
Ong Beng Seng, seorang tokoh yang berperan penting dalam skandal korupsi penyelenggaraan F-1, diduga terlibat dalam persekongkolan ini bersama Menteri Transportasi Singapura, S. Iswaran. Skandal ini merupakan pukulan telak bagi Singapura yang selama ini dianggap sebagai negara yang bersih dari praktik korupsi.
Ong Beng Seng adalah sosok penting di balik kesuksesan Hotel Properties Limited (HPL), sebuah perusahaan terbuka yang beroperasi di Singapura. Sebagai managing director, pemilik, dan operator HPL, Ong telah memberikan keterangan dan kooperasi yang sangat berharga dalam kasus ini.
Meskipun menjadi sorotan yang tajam, Ong masih menjalankan tugasnya sebagai direktur pelaksana perusahaan dengan tegas. Selain itu, ia telah membayar jaminan sebesar S$ 100.000 atau sekitar Rp 1,13 miliar, sambil berjanji untuk menyerahkan paspornya setelah kembali ke Singapura.
Ong, yang lahir pada tahun 1946 di Sabah, Malaysia, pindah ke Singapura bersama keluarganya pada tahun 1950. Pada tahun 1981, Ong mulai membangun Hotel Properties Limited (HPL). Dibawah kepemimpinan Ong yang berpengalaman, HPL telah mengukir prestasi luar biasa dengan menguasai 38 hotel dan resor di 15 negara.
Jaringan hotel yang dimiliki oleh HPL sangat luas dan mencakup berbagai merek ternama seperti Four Seasons, Intercontinental Hotels, dan Marriott International. Selain itu, HPL juga memiliki jaringan mal perbelanjaan bernama Forum. Kekayaan Ong Beng Seng diperkirakan mencapai US$ 1 miliar atau sekitar Rp 15 triliun.
Ong juga diduga terlibat dalam membawa ajang Formula-1 ke Singapura. Secara unik, Grand Prix Singapura F-1 diadakan di malam hari, yang berbeda dengan ajang serupa di negara lain.
Pada tahun 2022, Singapura telah menandatangani kontrak sebagai tuan rumah Grand Prix Formula-1 selama tujuh tahun ke depan. Ong memiliki hak eksklusif atas penyelenggaraan Grand Prix Singapura dan memegang peran penting sebagai pimpinan promotor balapan GP Singapura.
Pada tahun yang sama, Singapore GP Pte dan Badan Pariwisata Singapura berhasil memperoleh izin perpanjangan penyelenggaraan F-1 Singapura hingga tahun 2028. Singapore GP Pte adalah promotor utama penyelenggara F-1, dan Ong menjabat sebagai chairman dalam perusahaan ini.
Menurut laporan dari The Independent, Ong akan bertanggung jawab sebesar 40% terhadap penyelenggaraan ajang F-1, sementara 60% biayanya ditanggung oleh Badan Pariwisata Singapura. Biaya penyelenggaraan Grand Prix Singapura diperkirakan mencapai US$ 135 juta atau sekitar Rp 2,02 triliun. Namun, ajang balap F-1 diperkirakan telah menghasilkan keuntungan sebesar US$ 1,13 miliar atau sekitar Rp 16.900 triliun sejak pertama kali diselenggarakan di Singapura pada tahun 2008.
Bukan kali ini saja Ong terlibat dalam skandal korupsi. Sebelumnya, pada tahun 1996, ia juga terlibat dalam kontroversi korupsi yang mengguncang mantan Perdana Menteri Lee Kuan Yew, seperti yang dilansir oleh Time.
Skandal korupsi dalam penyelenggaraan F-1 ini terungkap setelah CPIB mengumumkan bahwa seorang menteri di kabinet Perdana Menteri Lee Hsien Loong akan diselidiki. Menteri Transportasi Singapura, S. Iswaran, menjadi sorotan dalam penyelidikan ini. CPIB sebelumnya telah mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait suatu kasus yang tidak dijelaskan secara rinci pada tanggal 11 Juli. CPIB membutuhkan penjelasan lebih lanjut dari S. Iswaran melalui wawancara.
CPIB terus melakukan penyelidikan mereka dan pada tanggal 5 Juli, mereka memberi tahu PM Lee Hsien Loong mengenai temuan mereka, serta meminta izin untuk mewawancarai Iswaran. Sebagai tindakan lanjutan, Lee Hsien Loong meminta Iswaran untuk mengambil cuti sementara penyelidikan berlangsung. Iswaran sendiri telah menjadi menteri muda dalam kabinet Lee sejak tahun 2006. Ia telah mengabdikan dirinya dalam dunia politik selama lebih dari 26 tahun sejak pertama kali terpilih sebagai Anggota Parlemen untuk GRC Pantai Barat pada tahun 1997.
