UU ASN Resmi Diteken Presiden Jokowi, PPPK Kini Punyak Hak Pensiun Seperti PNS

ilustrasi pns
Ilustrasi (Istimewa)

JAKARTA, PROGRES.ID – Pemerintah telah secara resmi mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau UU ASN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatanganinya pada tanggal 31 Oktober 2023, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga mengundangkannya pada tanggal yang sama, menggantikan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Salah satu aspek penting dalam UU ASN terbaru adalah kesetaraan hak antara Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sekarang, PPPK juga akan memiliki jaminan pensiun, yang sebelumnya hanya diberikan kepada PNS.

Bacaan Lainnya

“Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah (PP),” bunyi UU ASN.

Bagian Ketentuan Umum dalam UU ASN menjelaskan bahwa ASN mencakup PNS dan PPPK. Pasal 21 ayat 1 UU ASN menyatakan, “Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel.”

Lebih lanjut, komponen penghargaan dan pengakuan bagi pegawai ASN terdiri dari 7 aspek, termasuk penghargaan berbasis motivasi, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum.

Jaminan sosial untuk Pegawai ASN mencakup jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pasal 22 ayat 1 UU ASN menjelaskan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua akan dibayarkan setelah Pegawai ASN berhenti bekerja.

Sumber pembiayaan jaminan ini akan berasal dari pemerintah selaku pemberi kerja dan iuran Pegawai ASN yang bersangkutan. Rincian lebih lanjut mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk Pegawai ASN diatur dalam peraturan pemerintah (PP) sesuai dengan UU ASN.

Sebelumnya dinukil dari Kompas.com, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, menyatakan bahwa UU ASN terbaru juga mengatur percepatan pengembangan kompetensi ASN. Pendekatan pengembangan kompetensi ASN tidak lagi bersifat klasikal seperti penataran, melainkan lebih menekankan pembelajaran eksperimental seperti magang dan pelatihan on the job.

Anas menekankan bahwa pengembangan kompetensi bukan lagi sebagai hak, melainkan sebagai kewajiban bagi ASN. Seluruh konsep ini merupakan bagian dari usaha untuk meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi yang lebih profesional.

“Seluruh konsep itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kompetensi ASN menuju birokrasi profesional,” tuturnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.