Jokowi
Jokowi dan Jusuf Kalla didampingi pejabat negara lainnya saat datang ke lokasi aksi 2 Desember | Foto: Biro Pers Setpres

PROGRES.ID, JAKARTA – Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) mengecam pengusiran dan pengancaman terhadap jurnalis dua stasiun televisi swasta yang tengah melakukan peliputan aksi damai di Jakarta Jumat siang, (2/12/16). Demikian ditulis dalam siaran pers resmi IJTI dengan tertanda Yadi Hendriana (Ketua Umum) Jamalul Insan (Sekjen) yang diterima Progres.id.

Dijelaskan dalam siaran pers itu, aksi pengusiran terhadap para jurnalis yang dilakukan sejumlah orang itu merupakan tindakan melawan hukum. Pelaku bisa dijerat pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pers No 40 tahun 1999 Pasal 18 Undang-Undang Pers, di mana setiap orang yang menghalangi kebebasan pers diancam penjara maksimal dua tahun, dan denda maksimal Rp 500 juta.

IJTI menyatakan 10 sikap menanggapi peristiwa itu, yakni sebagai berikut :

1. Mengecam aksi pengusiran terhadap juranlis televisi yang tengah meliput aksi damai

2. Meminta aparat kepolisian mengusut dan menghukum para pelaku pengusiran para jurnalis televisi yang tengah menjalankan tugasnya.

3. Meminta kepada aparat kepolisian dan TNI untuk sungguh-sungguh menjaga, melindungi dan menjamin keamana para jurnalis saat menjalankan tugasnya.

4. Mengingatkan kepada semua pihak bahwa tugas dan kerja jurnalistik dilindungi oleh Undang-undang, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 8 yang menyebutkan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya.

5. Masyarakat hendaknya memahami bahwa jurnalis dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Undang-undang serta dilindungi oleh Undang-undang. Ketidakpuasan terhadap media hendaknya disampaikan melalui jalur resmi yakni Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

6. Jurnalis dalam menjalankan tugasnya wajib berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik

7. Media harus menjadi penerang di tengah banyaknya informasi yang tidak terkontrol & cenderung menyesatkan yang beredar di media sosial.

8. Setiap produk pers harus mencerminkan kode etik, bertanggungjawab dan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

9. Media sebagai institusi pers yang merepresentasikan publik  harus mampu menjaga independensinya sebagai pengawal demokrasi.

10. Jurnalis harus bisa menjaga keselamatan diri. Keselamatan jiwa lebih berarti dari apapun.

(hdn)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.