Pengamat: Baik Buruk Nasib KPK di Tangan Jokowi dan DPR

September 10, 2019
Hukum Nasional 0   129 views 0
Pansel capim KPK

Pansel Calon Pimpinan KPK 2019 (Foto: TribunNews.com)

PROGRES.ID – Ada dua hal paling dibicarakan saat ini seputar KPK, yaitu seleksi capim dan rencana revisi UU. Baik DPR maupun Presiden Jokowi memegang peranan penting dalam proses ini. Dua pihak ini, yang akan menentukan wajah dan kinerja KPK ke depan, lewat pimpinan dan dasar hukum bagi lembaga anti rasuah itu.

Dalam diskusi mengenai KPK di Yogyakarta, Selasa (10/9/2019), mantan pimpinan KPK Abraham Samad mengaku kasihan dengan Jokowi. Sebagai Presiden, dia hanya menerima umpan bola panas dari panitia seleksi (pansel) capim KPK yang bekerja tanpa mengindahkan masukan masyarakat. Terkait seleksi capim ini, kata Samad, saat ini bola sudah sampai ke DPR sebab uji kepatutan dan kelayakan sudah digelar.

“Menurut saya, belum terlambat bagi DPR kalau masih ingin mendengarkan suara rakyat. DPR bisa tidak memilih capim yang telah mengikuti fit and proper test. Kenapa saya katakan bisa tidak memilih, tidak memutuskan, ini pernah ada contohnya. Ketika pimpinan di masa saya berakhir satu orang, Pak Busyro, harus dilakukan seleksi, kemudian dilakukan fit and proper test oleh DPR. Ternyata dari hasil itu, tidak satupun pimpinan dipilih, jadi ini pernah dilakukan oleh DPR,” ujar Samad.

Pakar Hukum Tata Negara UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, keseriusan Jokowi dalam pemberantasan korupsi sebenarnya dapat dilihat sejak pembentukan pansel capim KPK.

Jika presiden serius dalam upaya ini, kata Zaenal, seharusnya pansel diisi oleh mereka yang benar-benar memiliki kapasitas, kapabilitas, rekam jejak yang baik, mumpuni dan punya komitmen yang baik dalam pemberantasan korupsi.

Karena itu, pertanyaan terkait hasil kerja pansel ini, seharusnya diarahkan langsung ke Jokowi. Selain itu, masyarakat juga harus mengirim pesan yang jelas mengenai siapa saja yang mereka dukung dari sepuluh nama pilihan pansel.

“Publik harus mengirimkan sinyal, dari sepuluh kandidat itu, mana yang seharusnya tidak masuk KPK. Dari sepuluh, mana yang diunggulkan. Cuma saya selalu khawatir dengan kiriman sinyal masyarakat sipil. Semakin masyarakat sipil kirimkan sinyal mengenai orang tertentu yang sebaiknya terpilih, malah semakin tidak dipilih oleh DPR,” ujar Zaenal.

Ada aspirasi yang tidak sinkron antara masyarakat sipil dan DPR. Padahal, DPR sendiri berulang kali menyatakan meminta masukan dari masyarakat sipil. Pengalaman selama ini, kata Zaenal, semakin mereka mendorong nama-nama tertentu, semakin besar kemungkinan nama itu dicoret DPR. Semua ini terjadi, tambahnya, karena proses pemilihan di DPR diwarnai kecenderungan politis.

“Saya pikir untuk kali ini KPK akan jebol. Untuk proses pimpinan KPK. Sekarang saya berpikir, bahwa kita tidak bisa lagi berharap pimpinan KPK adalah the best five, nggak mungkin the dream team. Yang harus diperkuat adalah di lapisan internal KPK. Sebagaimana pengawasan internal,” tambah Zaenal.

Selanjutnya … Penolakan Revisi UU KPK

Facebook Comments

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.