Pengamat: Baik Buruk Nasib KPK di Tangan Jokowi dan DPR

September 10, 2019
Hukum Nasional 0   103 views 0

Penolakan Revisi UU KPK

Namun, ide penguatan internal itu bukan tanpa masalah. Ketika masyarakat sipil tidak berharap banyak pada pimpinan KPK ke depan dan percaya bahwa sistem internal akan menjaga independensi KPK, tusukan lain diberikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Dikatakan Zaenal, semangat penguatan internal itu terancam oleh hadirnya rencana RUU KPK yang baru.

Aktivis sekaligus dosen hukum di STHI Jentera, Bivitri Susanti bahkan menilai, semua proses terkait pemilihan capim KPK dan rencana revisi UU KPK telah sedemikian kacau.

“Kalau saya bilang ini ngaco. Karena bahkan capim KPK yang sekarang itu diikat dengan dokumen bermaterai untuk bilang bahwa mereka akan setuju dengan revisi UU KPK, kapanpun selama mereka menjabat. Bermaterai! Saya sebagai orang hukum pasti kesal, ini menghina hukum banget. Diikatnya dengan materai supaya setuju revisi UU KPK,” ujar Bivitri.

Salah satu poin penting dalam revisi UU KPK adalah keinginan DPR untuk menghadirkan Dewan Pengawas. Menurut Bivitri, alasan ini tidak dapat diterima.

“Dalam hukum tata negara, pengawas itu tidak harus dibuat dalam bentuk lembaga, seperti Dewan Pengawas, tetapi berupa mekanisme yang banyak. Dan KPK sudah punya banyak mekanisme termasuk dalam hukum acara pidana. Kalau ada yang tidak baik diterapkan, ada mekanisme pra peradilan. Dan KPK pernah kalah di pra peradian, sehingga sebenarnya dia tidak superpower sekali, sehingga dibutuhkan Dewan Pengawas,” tambah Bivitri.

Dewan Pengawas sebagai bagian revisi UU KPK ini, menurut Zaenal Arifin Mochtar juga tidak diperlukan bagi lembaga independen. Dia memberi contoh, dalam pelaksanaan Pemilu, KPU bersifat independen. Lembaga Bawaslu bukan mengawasi kinerja KPU, tetapi pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Dalam persoalan terkait etik, ada lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Namun, di KPK, penegakan etik sudah berjalan sangat baik, bahkan terhadap para pimpinannya.

Abraham Samad pun mendukung pernyataan itu dengan membagikan pengalamannya sebagai pimpinan KPK. Secara internal, KPK memiliki sistem pengawasan yang sangat baik dan tegas. Samad pernah menjalani sidang etik ini, dan merasakan sendiri bagaimana tegasnya internal KPK menegakkan aturan.

Kekhawatiran DPR bahwa di KPK terjadi praktik penyadapan secara liar juga ditepis Samad. Menurutnya, untuk bisa melakukan penyadapan, ada proses berjenjang yang harus dilakukan. Tindakan itu juga harus disetujui pimpinan KPK, sehingga jelas penyidik tidak bisa bertindak sendiri.

Karena itulah, Samad tegas meminta Presiden bertindak segera untuk menghentikan proses revisi UU KPK.

“Presiden harusnya meminta kepada DPR menghentikan revisi ini. Sebenarnya yang kita sangat kuatir itu bukan lembaga KPK-nya, tapi kalau revisi ini tetap dilanjutkan, maka dampaknya ada pada berhentinya agenda pemberantasan korupsi,” kata Samad. [ns/ab]

Logo VOA Indonesia

Facebook Comments