Indikasi isu penyadapan muncul dari penyataan tim kuasa hukum Ahok pada sidang kasus dugaan penistaan agama | Foto : Oketekno.com

PROGRES.ID, JAKARTA – Hari ini (2/2/2017), di tempat terpisah, Presiden Joko Widodo, Pihak Istana Keprisedenan RI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Wakapolri merespons pernyataan Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait isu penyadapan dirinya.

Isu penyadapan menjadi perbincangan hangat karena beberapa pihak menilai adanya indikasi penyadapan dalam pernyataan tim pengacara Ahok. Kemudian makin panas, setelah SBY menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (1/2).

Baca : Dugaan Penyadapan Telpon dan Desakan Fatwa Penistaan, SBY Gelar Jumpa Pers

Jokowi menyatakan beberapa pernyataan yang SBY kemukakan merupakan isu pada persidangan perkara dugaan penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Dilansir Kompas.com (2/2), Presiden pun heran mengapa SBY mengaitkan hal di dalam persidangan tersebut dengan dirinya.

“Itu kan isu pengadilan dan yang berbicara itu kan Pak Ahok dan pengacaranya Pak Ahok. Iya kan? Lah kok barangnya digiring ke saya? Kan enggak ada hubungannya,” ujar Jokowi

Presiden menyarankan, SBY langsung mengklarifikasinya kepada Ahok beserta kuasa hukumnya.

“Yang berbicara itu, tanyakan saja. Tanyakan saja ke yang bicara. Jangan barangnya dibawa ke saya,” ujar Jokowi.

Sementara itu, dari sindonews (2/2), Deputi VI Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya mengatakan, sejatinya, BIN tidak pernah melakukan penyadapan kepada mantan Presiden keenam itu. Maka, BIN pun membantah jika disebut membantu Ahok untuk mendapatkan rekaman pembicaraan antara SBY dengan Kiai Ma’ruf Amin.

“Informasi awal bukan dari kami tentang komunikasi disadap. Karena itu, menjadi tanggung jawab seutuhnya bagi pengacara dan saudara Ahok sendiri,” kata Sundawan kepada wartawan, di Jakarta.

Hampir senada, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin juga memastikan Polri tidak menyadap mantan Presiden RI ke-6 tersebut. Dia juga menjamin tak ada personel Polri secara ilegal menyadap SBY.

“Tidak ada (penyadapan ke SBY). Polri sih enggak boleh itu,” kata Syafruddin kepada kompas.com (2/2).

Pihak Istana pertanyakan kenapa SBY merasa disadap

Pihak Istana Kepresidenan RI melalui Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi menilai, tim pengacara Ahok, tidak pernah bicara soal penyadapan di persidangan yang menghadirkan Kiai Ma’ruf Amin sebagai saksi tersebut.Karena itu, ia mempertanyakan kenapa SBY merasa percakapannya dengan Ma’ruf Amin disadap.

“Ditanya saja sama pengacara Ahok apakah ada statement soal sadap-menyadap? Kalau benar itu terjadi menurut saya tidak boleh, tetapi kan tidak ada bicara sadap-menyadap,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, di kutip dari Tribunnews, Kamis (2/2).

SBY menggelar jumpa pers di Wisma Proklamasi, Jakarta Pusat, kemarin (1/2) | Foto : Tribunnews

Diketahui, salah satu topik yang disinggung SBY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (1/2), adalah soal isu penyadapan percakapan dirinya dengan Ketua MUI Ma’ruf Amin.

SBY mempertanyakan asal transkrip percakapan telpon tersebut, jika memang benar ada. Menurut SBY, Jika hal itu tidak direkam secara ilegal, maka hanya KPK, Polri, BIN dan BAIS TNI, institusi negara yang punya kemampuan dan punya hak untuk menyadap. SBYmenegaskan negara harus hadir dalam kasus ini, karena penyadapan ilegal adalah kejahatan serius.

Menurut SBY, penyataan pengacara ahok menunjukkan bahwa teleponnya disadap. Tanpa perintah pengadilan atau polisi, penyadapan terhadap pembicaraan teleponnya dengan Ma’ruf itu ilegal. (dsy)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.