Home / Nasional / Pemerintahan

Rabu, 7 Desember 2016 - 22:50 WIB

DIPA 2017 Diserahkan, Jokowi Atur Percepatan Serapan Anggaran

Presiden Joko Widodo | Foto: www.institutionalinvestor.com

Presiden Joko Widodo | Foto: www.institutionalinvestor.com

PROGRES.ID, JAKARTA – Demi mengejar pertumbuhan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga (k/l) dan satuan kerja pemerintah daerah (Pemda) untuk memulai lelang proyek-proyek infrastruktur 2017 di akhir tahun ini.

Untuk itu, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan kementerian/lembaga dan daerah segera melaksanakan APBN/APBD 2017 sesuai arahan Presiden secara cepat, transparan dan akuntabel.

“Tahun ini kita sudah mulai tradisi baru percepatan pengadaan barang dan jasa. Untuk APBN 2017, saya minta seluruh k/l serta pemda memulai pra lelang proyek dan kegiatan di kuartal IV ini agar pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal 2017,” kata Jokowi usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, dikutip dari CNN Rabu (7/12/2016).

Baca Juga |  Usai Bertemu Sejumlah Tokoh, Jokowi Timbang Terbitkan Perppu KPK

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

Jokowi menerangkan, APBN dan APBD itu hanya mampu menggerakkan ekonomi Indonesia sekitar 20 persen. Selebihnya itu swasta. Oleh karena itu Jokowi meminta kepada kepala daerah untuk terus menghilangkan hambatan kemudahan berusaha. Melalui sinergi anggaran pemerintah dan investasi swasta tersebut, Jokowi berharap jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia bisa ditekan ke level 10,5 persen dan 5,6 persen di tahun depan.

Baca Juga |  Presiden Jokowi Teken PP Buat SIM Gratis, Apa Syaratnya?

Seperti yang dilansir AntaraNews, dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian/lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen).

Sementara itu, alokasi belanja kementerian/lembaga difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH) serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. (dsy)

Share :

Baca Juga

Jambore Pemuda Daerah

Pemerintahan

Gubernur Rohidin Buka Seleksi JPD XII Tahun 2019 di Kabupaten Benteng
bom di bekasi

Berita Utama

Penemuan Bom di Bekasi Hingga Rencana Ledakkan Istana Presiden
Joko Widodo

Berita Utama

Rentetan Kebijakan Tak Populer, Tagar JokowiMUNDUR Jadi Trending Twitter

Pemerintahan

Setelah Larangan Impor AS, Produsen Minyak Sawit Malaysia Bertekad Bersihkan Nama
ilustrasi sim

Pemerintahan

Presiden Jokowi Teken PP Buat SIM Gratis, Apa Syaratnya?
Menteri baru kabinet kerja

Berita Utama

Ini 13 Menteri Baru Reshuffle Jilid II yang Dilantik Presiden Jokowi
Jokowi

Hukum

IJTI Kecam Pengusiran 2 Jurnalis Televisi Saat Liput Aksi Damai 2 Desember

Berita Utama

Ketua Komisi III Propinsi Bengkulu: Pemprop Segera Optimalkan Penyerapan APBD 2017
error: Konten ini dirpoteksi !!