PROGRES.ID, JAKARTA – Demi mengejar pertumbuhan ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian/lembaga (k/l) dan satuan kerja pemerintah daerah (Pemda) untuk memulai lelang proyek-proyek infrastruktur 2017 di akhir tahun ini.
Untuk itu, penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2017 dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan segera memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Dengan diserahkannya DIPA 2017, diharapkan kementerian/lembaga dan daerah segera melaksanakan APBN/APBD 2017 sesuai arahan Presiden secara cepat, transparan dan akuntabel.
“Tahun ini kita sudah mulai tradisi baru percepatan pengadaan barang dan jasa. Untuk APBN 2017, saya minta seluruh k/l serta pemda memulai pra lelang proyek dan kegiatan di kuartal IV ini agar pelaksanaan kegiatan bisa dimulai sejak awal 2017,” kata Jokowi usai menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) di Istana Negara, dikutip dari CNN Rabu (7/12/2016).
DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencarian dana atas beban APBN, sekaligus menjadi dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
Jokowi menerangkan, APBN dan APBD itu hanya mampu menggerakkan ekonomi Indonesia sekitar 20 persen. Selebihnya itu swasta. Oleh karena itu Jokowi meminta kepada kepala daerah untuk terus menghilangkan hambatan kemudahan berusaha. Melalui sinergi anggaran pemerintah dan investasi swasta tersebut, Jokowi berharap jumlah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia bisa ditekan ke level 10,5 persen dan 5,6 persen di tahun depan.
Seperti yang dilansir AntaraNews, dalam APBN 2017, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun. Dari belanja negara tersebut, DIPA yang diserahkan oleh Presiden kepada 87 kementerian/lembaga berjumlah 20.646 DIPA senilai Rp763,6 triliun (36,7 persen).
Sementara itu, alokasi belanja kementerian/lembaga difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH) serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. (dsy)
