Home / Lingkungan / Pemerintahan

Selasa, 30 Mei 2017 - 02:44 WIB

DPRD Propinsi Bengkulu Soroti Dugaan Adanya Penambangan Batu Gajah

Gedung DPRD propinsi Bengkulu/ Netz.id

Gedung DPRD propinsi Bengkulu/ Netz.id

PROGRES.ID,Bengkulu- Kian marakya dugaan adanya penambangan Batu Gajah di Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) mendapat perhatian serius oleh Anggota DPRD Propinsi Bengkulu.

Menurut anggota Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Sujono. Pada dasarnya penambangan Batu Gajah haruslah memiliki izin yang terpisah dari Izin Usaha Pertambangan (IUP). Meskipun lokasi penambangan tersebut berada dalam satu lahan yang sama.

” Izin penambangan Batu Gajah, tidak bisa disamakan dengan izin penambangan batubara. Izinnya harus beda walaupun lokasi penambangan terdapat di wilayah yang sama,” kata  Sujono saat diwawancarai (29/05/2017).

Untuk itu ia berharap agar penertiban dan penegakkan hukum terhadap perusahaan yang diduga melakukan penambangan Batu Gajah dapat dilakukan.

”  Jika penambangan Batu Gajah itu dinilai tak sesuai dengan aturan yang berlaku maka kita meminta pihak penegak hukum dapat mengambil tindakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Karena informasinya, 2000-an ton batu gajah sudah di keluarkan dari lahan tambang batubara,” kata Sujono.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Edi Sunandar saat melakukan sidak beberapa waktu lalu di salah satu pelabuhan khusus di Kecamatan Putri Hujau, Kabupaten Bengkulu Utara. Diketahui memang terdapat tumpukan Batu Gajah yang digunakan sebagai penahan gelombang.

” Nah kita belum tahu pasti, apakah batu gajah yang digunakan itu dari penambangan batu gajah di lahan milik perusahaan yang notabene adalah penambangan batubara. Dalam waktu dekat ini, kami akan melakukan pengecekan langsung ke lahan tersebut. Jika memang nanti ditemukan adanya penambangan Batu Gajah ,maka kita akan minta bukti perizinannya,” ujar Edi Sunandar (29/05/2017).

Namun ia sendiri belum dapat memastikan kebenaran adanya dugaan penambangan Batu Gajah.

” Tetapi dalam kasus ini, kita tetap masih menggunakan azas praduga tak bersalah,” singkat Edi. (Fer)

Share :

Baca Juga

Panda xiang xiang

Internasional

Setelah 2 Bulan Tutup, Jepang Buka Kembali Kebun Binatang Ueno
ilustrasi redenominasi

Pemerintahan

BI Rampungkan RUU Redenominasi Rupiah, Pembahasan Ditarget 2017
Sidang tahunan MPR RI

Berita Utama

Ketua MPR Berpesan Perbedaan Pilihan di Pemilu Jangan Buat Indonesia Pecah
presiden joko widodo

Nasional

Presiden Jokowi Targetkan Pemerataan di Segala Aspek Kemasyarakatan
panel surya

Gadget

Jepang Bergeser Menuju Energi Bersih di Asia Tenggara Saat China Menimbun Batu bara
Tim PKK saat lakukan kunjungan.(foto:media center kota bengkulu/progres.id)

Pemerintahan

10 Program Pokok TP PKK Kota Bengkulu Berjalan Baik
Cuti bersama

Berita Utama

Cuti Bersama 22 Mei Batal, Jumat ASN Masih Masuk Kerja

Pemerintahan

Lapas Curup Kurang Personel