PROGRES.ID– Sudah sepuluh hari sejak kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan tetap tertutup oleh masyarakat. Insiden ini terjadi akibat pergantian nama salah satu anggota komisioner yang telah terpilih. Masyarakat menuntut agar KPU bertanggung jawab atas persoalan tersebut.
Dilansir dari kompas tv, Muhammad Musaad, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, menanggapi situasi ini dan menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sorong Selatan telah mengadakan pertemuan antara ketua KPU dan masyarakat adat untuk mencari solusi atas permasalahan ini.
Hingga saat ini, pengamanan di sekitar kantor KPU Sorong Selatan masih diperketat karena tetap dipalang. Pihak berwenang juga memastikan keamanan di Kabupaten Sorong Selatan agar masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.
Disegel Akibat Ganti Komisioner Sebelum Pelantikan
Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, telah ditutup oleh warga selama beberapa hari karena ada pergantian nama salah satu komisioner menjelang pelantikan. Bupati Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, turun tangan untuk menyelesaikan kasus ini.
“Iya, ada pemalangan kantor KPU Sorong Selatan sejak 25 Juli 2023 malam sampai saat ini,,” ujar Samsuddin Anggiluli seperti dikutip dari Detik.com pada Selasa (1/8/2023).
Samsuddin menjelaskan bahwa warga melakukan penyegelan karena ada perubahan nama satu anggota komisioner menjelang pelantikan. Komisioner yang sebelumnya bernama Terianus Hubert Wugaje diganti oleh Yulius Yarollo pada tanggal 24 Juli 2023.
“Jadi, sebelumnya keluar keputusan KPU RI nomor 71 mengakomodir lima orang yang melakukan seleksi calon anggota KPU Sorong Selatan, salah satunya Terianus Hubert Wugaje. Dan Pak Teri ini sudah dipanggil ke Jakarta untuk persiapan pelantikan tanggal 26 Juli 2023, tapi malamnya ada keputusan KPU Nomor 75, di mana Terianus Wugaje ini digantikan Yulius Yarollo,” ungkapnya.
Menurut Samsuddin, Terianus bersama sejumlah warga yang tidak setuju dengan keputusan tersebut kemudian mendatangi kantor KPU Sorong Selatan dan melakukan aksi protes berupa penyegelan kantor. Warga meminta bantuan untuk bertemu dengan KPU RI.
“Mereka minta, Pemerintah Daerah untuk fasilitasi bertemu dengan KPU RI, dan kami sudah ketemu dengan Ketua KPU RI, Hasyim Asari. Kami sudah bertemu dan menyampaikan kronologi kejadiannya,” jelasnya.
Setelah diselidiki lebih lanjut, Samsuddin mengatakan bahwa KPU RI menemukan nama Terianus terdaftar sebagai anggota partai politik. Hal ini membuat Terianus harus dikeluarkan dari daftar calon komisioner.
“Ketua KPU RI menyampaikan bahwa ada laporan dari partai politik yang menyatakan bahwa Terianus Hubert Wugaje adalah anggota partai politik,” tambahnya.
“Kami minta ke KPU RI agar dibantu solusinya karena yang bersangkutan sudah melakukan pengunduran diri dari anggota partai politik, kalau sudah undurkan diri berarti nama yang ada di sipol dengan sendirinya gugur itu. Tapi, beliau belum memberikan solusi bagi yang dirugikan ini,” lanjutnya.
Sementara itu, Samsuddin melanjutkan, Kapolda Papua Barat, Irjen Daniel T. Monang Silitonga, juga telah mengunjungi langsung kantor KPU Sorong Selatan. Namun, warga masih enggan membuka segel kantor tersebut.
“Kemarin, Kapolda Papua Barat turun ke sana, tapi palangnya masih belum dibuka, karena kami ini masyarakat Papua, adat istiadatnya kental dan masyarakat adat merasa harga dirinya dilecehkan. Besok, kami akan adakan rapat lagi dengan forkopimda, TNI/Polri, KPU Kabupaten Sorong Selatan, KPU Papua Barat Daya, Pansel dan juga partai politik untuk cari solusi lagi,” tuturnya.
Samsuddin menegaskan bahwa situasi kamtibmas di wilayah Kabupaten Sorong Selatan tetap aman dan kondusif. Ia memastikan bahwa warga hanya melakukan penyegelan untuk mencari kejelasan dan mempertahankan harga diri.
“Tapi situasi Kabupaten Sorong Selatan aman, hanya warga palang kantor KPU tidak boleh ada aktivitas harus selesaikan masalah ini. Aktivitas KPU juga masih menunggu dulu. Paling kita mengimbau kepada masyarakat harus tenang tidak boleh melakukan aksi-aksi yang akan merugikan kita semua,” pungkasnya.(kk)
