Ketua Komisi II Jonaidi/ rri.co.id

PROGRES.ID,Bengkulu– Memasuki tahapan pembahasan anggaran perubahan, DPRD Propinsi Bengkulu lakukan pengawasan terhadap penyerapan APBD Propinsi tahun 2017.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, memasuki Mei tahun ini belum terlihat adanya pengerjaan proyek infrastruktur yang dikerjakan oleh Pemerintah Propinsi Bengkulu, kondisi ini dinilai cukup memprihatinkan bila terus berlanjut hingga
memasuki tahapan pembahasan anggaran perubahan mendatang.

“Artinya tersisa waktu 8 bulan lagi ditahun 2017 ini. Delapan bulan itu hanya 240 hari. Kalau kita potong Sabtu-Minggu-kan libur. Jadi sebulan 8 hari libur kali 8 bulan, jumlah 64 hari libur. Dari 240 hari dikurang 64 hari, maka hanya tersisa 176 hari bagi pemprop mengerjakan proyek yang ratusan miliyar ini,” kata Jonaidi (29/05/2017).

Untuk itu ia meminta agar Gubernur dapat berkonsentrasi melakukan pengawasan terhadap Dinas Pekerjaan Umum(PU) dan mendorong agar segera melakukan proses pelelangan.

” Ada anggaran Rp 800 miliyar, kurang lebih 33 persennya itu numpuk di Dinas PU, jangan sampai ini gagal. Nah kalau ini gagal, artinya lebih parah dari tahun 2016 lalu,” ujarnya.

Sejauh ini DPRD Provinsi Bengkulu, masih meyakini bahwa Pemprop Bengkulu dinilai mampu untuk menyelesaikan proyek infrastruktur yang telah dianggarkan tahun ini.

” Kami masih berfikir positif, mereka (Pemprop, red) pasti mampu menyelesaikannya. Tapi kita lihat dulu, kalau sampai dengan perubahan anggaran nanti penyerapan anggaran masih di bawah 20 persen. Saya yakin perubahan anggaran belum bisa dilaksanakan,” kata Jonaidi. (Rik)

Facebook Comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.