Home / Pemerintahan

Jumat, 16 Desember 2016 - 17:52 WIB

Lulusan IPDN Harus Ikuti Pelatihan Militer, Mendagri Tunggu Proses Resmi

Tjahjo Kumolo | Foto: Tjahjokumolo.com

Tjahjo Kumolo | Foto: Tjahjokumolo.com

PROGRES.ID, JAKARTA- Lulusan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sepertinya akan diwajibkan mengikuti pelatihan militer selama tujuh bulan. Seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengusulkan lulusan IPDN nantinya akan diberi pangkat letnan dua setelahnya.

“Sebagai Mendagri saya mengusulkan lulusan Praja IPDN wajib militer dengan ditambah pendidikan militer selama tujuh bulan,” kata Tjahjo seusai memberikan ceramah umum bersama Kepala BNN dan Panglima TNI di kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, dikutip Antara Jumat, (16/12/16).

Baca Juga |  Pencuri Sikat Televisi dan Gas Melon dari Rumdin Balai Pengairan

Pada prinsipnya Penglima TNI setuju dengan usulan tersebut karena selain ilmu pemerintahan alumni IPDN diharapkan mampu menjadi pasukan cadangan Bela Negara. Dengan begitu, kerjasama ini hanya tinggal menunggu proses resmi dan anggaranya saja.

“Semua sudah setuju dengan kerjasama ini, tinggal proses secara resmi dan terkait dengan anggaranya juga,” jelas Tjahjo.

Baca Juga |  Ketua MPR Berpesan Perbedaan Pilihan di Pemilu Jangan Buat Indonesia Pecah

Selain harus siap ditempatkan dimana saja, Tjahjo juga mengingatkan agar seluruh praja IPDN menyelesaikan tugas menimba ilmu dengan baik, berdisiplin tinggi, taat terhadap perintah dan aturan, serta hormat terhadap atasan.

“Mari bangun kegotongroyongan kita. Jangan melihat agama, ras, semua sama warga negara Indonesia,” jelas Tjahjo. (dsy)

Share :

Baca Juga

Gubernur Rohidin lantik wabupBS

Pemerintahan

Lantik Wabup Bengkulu Selatan, Gubernur Rohidin Pesan Ini
Cabai

Pemerintahan

Harga Cabai Terus Melonjak, Ini Penyebabnya

Pemerintahan

Plt Kadis PU Ajak Media Massa Awasi Pembangunan
Wagub Terpilih Dedy

Pemerintahan

Dedy Ermansyah Terpilih Jadi Wagub Bengkulu, DPRD Segera Usul Penerbitan SK
KTP Elektronik

Hukum

Atasi Karut Marut Korupsi Pengadaan E-KTP, KPK Kewalahan

Pemerintahan

Daftar Haji 2016, Berangkat 2027
Gubernur Rohidin mersyah

Berita Utama

Masuki Tahap Appraisal, Gubernur Rohidin Ke PT HK Bicarakan Progres Jalan Tol
Logo baru bawaslu

Berita Utama

Seleksi Bawaslu Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu, Ini 5 Anggota Timselnya