Home / Pemerintahan

Jumat, 1 November 2019 - 22:02 WIB

Pastikan Kuota BBM 2020 Aman dan Distribusi Tepat Sasaran, Pemprov Bengkulu Koordinasi dengan BPH Migas

Wagub Dedy Ermansyah berfoto bersama dengan jajaran BPH Migas (Foto: MedCen Prov Bengkulul/PROGRES.ID)

Wagub Dedy Ermansyah berfoto bersama dengan jajaran BPH Migas (Foto: MedCen Prov Bengkulul/PROGRES.ID)

Kunker Wagub Dedy Ermansyah

Wagub Dedy Ermansyah berfoto bersama dengan jajaran BPH Migas (Foto: MedCen Prov Bengkulul/PROGRES.ID)

BENGKULU, PROGRES.ID – Polemik kuota BBM dan distribusi yang dinilai kurang tepat sasaran hingga mengakibatkan antrean panjang di beberapa SPBU di Kota Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil inisiatif dengan berkoordinasi dengan BPH Migas Jakarta.

Wakil Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah menyampaikan perihal persoalan di lapangan terkait polemik antrean BBM sekaligus mengonfirmasi perihal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

“Kami mewakili pemerintah provinsi Bengkulu menyampaikan kondisi bahwa ada daerah dengan stok BBM kosong, ada malah yang berlebih. Di sini kami minta penjelasan apa dasar dari penentuan kuota dari masing-masing kabupaten/ kota se provinsi Bengkulu,” terang Wagub Dedy di kantor BPH Migas Jalan Kapten Tendean, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (31/10/2019).

Baca Juga |  Pesantren Radikal Tak Terjangkau RUU Pesantren

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite BPH Migas Sumiar Panjaitan khusus BBM, menyampaikan terimakasih pada pemda Bengkulu karena sudah mengingatkan dan memberikan informasi terkait kejadian di lapangan.

“Dengan infomasi ini akan jadi dasar kami untuk melakukan telaah sekaligus evalusi untuk kuota BBM dari masing-masing Kabupaten/ Kota di Bengkulu,” kata Sumiar.

Baca Juga |  Minggu Pertama Menjabat, Khofifah Wujudkan Komitmen Perbaiki Kualitas Sungai Brantas

Sumiar berharap, pertemuan ini dapat memberikan barokah baik bagi pemerintah provinsi Bengkulu dan pihak BPH Migas sendiri.

Sumiar juga mengimbau pada pemerintah daerah di Bengkulu, jangan sampai dibohongi lagi oleh para pelaku usaha.

“Komitmen untuk menjalankan MoU yang pernah ditandatangi antara pemda Bengkulu dan BPH Migas harusnya jadi celah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi,” tegas Sumiar yang juga saat ini menjabat sebagai Plh Direktur BPH Migas.

Terutama kontrol, tambah Sumiar, untuk PBBKB yang sering kali biasanya pelaku usaha menyatakan sudah bayar pajak di daerah lain, padahal itu hanya akal-akalan saja.(rls)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Mendes PDTT Bagi-Bagi Sertifikat Tanah di Bengkulu Utara

Pemerintahan

Mantan Dirjen Dukcapil Resmi Ditahan KPK
PPN dan PPDN Kemendag

Pemerintahan

Kemendag Ingin UKM Indonesia Bangun Jaringan Pemasaran
Menyerahkan dokumen ke pimpinan sidang

Berita Utama

Proyeksi APBD-P Provinsi Bengkulu 2019, Pendapatan Hingga Belanja Daerah Dipangkas
cpns Pemprov

Berita Utama

Terima SK, Gubernur Rohidin Minta 286 CPNS Pemprov Kerja Sungguh-Sungguh
Jokowi nyetir golf car

Berita Utama

Jokowi Jadi Sopir JK, M Saleh dan Zulkifli di Istana
Mendagri Tjahjo Kumolo

Pemerintahan

Lulusan IPDN Harus Ikuti Pelatihan Militer, Mendagri Tunggu Proses Resmi

Pemerintahan

Dinsos: Jika Ada Warga Dipasung Laporkan
error: Konten ini dirpoteksi !!