Home / Agrikultur / Pemerintahan

Jumat, 9 Desember 2016 - 17:05 WIB

Pemerintah Resmi Stop Impor Kentang Atlantik

Ilustrasi | Meetdoctor.com

Ilustrasi | Meetdoctor.com

PROGRES.ID, JAKARTA- Terkait protes para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) yang melakukan unjuk rasa meminta pemerintah untuk menghentikan impor kentang, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi menutup rekomendasi impor kentang jenis Atlantik.

Untuk itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan impor produk hortikultura, terutama produk kentang jenis Granola (kentang sayur).

“Mulai hari ini, rekomendasi impor kentang Atlantik segar diputuskan ditutup oleh Kementerian Pertanian. Sebelumnya, izin impor yang selama ini dikeluarkan Kemendag adalah kentang jenis Atlantik segar yang diperuntukkan bagi industri makanan olahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip dari CNN Jumat, (9/12/16).

Baca Juga |  Luis Milla Resmi Latih Indonesia, Targetnya Emas SEA Games 2017

Sementara itu, kentang Granola yang diproduksi petani dalam negeri juga tidak pernah diberikan izin untuk diimpor, karena belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Perdagangan.

Enggar menambahkan, jika ada importir yang menyalahgunakan alokasi impor kentang Atlantik untuk mengimpor kentang Granola, maka akan dicabut izinnya.Enggar juga akan menugaskan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag untuk melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan Kepolisian.

Baca Juga |  2 Kecamatan di RL Belum Tebus Rastra

Untuk diketahui, ketentuan impor produk hortikultura, termasuk kentang, diatur dalam Permendag No. 71/2015. Permendag tersebut mencantumkan penetapan jumlah alokasi impor produk hortukultura setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi.
Impor produk tersebut hanya dilakukan para pemilik API-P dan API-U yang telah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan dan Mendag memberikan mandat penerbitan persetujuan impor kepada koordinator pelaksana UPTP I. (dsy)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Dishut Seluma Rancang Penanaman Mangrove di 2 Pantai Ini

Pemerintahan

Dua Warga Nyaris Tewas Diseruduk Babi Hutan
Menyerahkan dokumen ke pimpinan sidang

Berita Utama

Proyeksi APBD-P Provinsi Bengkulu 2019, Pendapatan Hingga Belanja Daerah Dipangkas

Agrikultur

Musim Hujan, Panen Padi Sawah Tadah Hujan di Benteng Meningkat

Agrikultur

Sikapi Harga Cabai dengan Menyeimbangkan Pasokan ke Seluruh Daerah

Berita Utama

Air PDAM Tak Kunjung Mengalir, Warga Dua Kecamatan Di Kepahiang Krisis Air Bersih

Pemerintahan

Plt Kadis PU Ajak Media Massa Awasi Pembangunan

Pemerintahan

Pemkab RL Disarankan Buat Perda Tentang Miras
error: Konten ini dirpoteksi !!