Home / Agrikultur / Pemerintahan

Jumat, 9 Desember 2016 - 17:05 WIB

Pemerintah Resmi Stop Impor Kentang Atlantik

Ilustrasi | Meetdoctor.com

Ilustrasi | Meetdoctor.com

PROGRES.ID, JAKARTA- Terkait protes para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) yang melakukan unjuk rasa meminta pemerintah untuk menghentikan impor kentang, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi menutup rekomendasi impor kentang jenis Atlantik.

Untuk itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan impor produk hortikultura, terutama produk kentang jenis Granola (kentang sayur).

“Mulai hari ini, rekomendasi impor kentang Atlantik segar diputuskan ditutup oleh Kementerian Pertanian. Sebelumnya, izin impor yang selama ini dikeluarkan Kemendag adalah kentang jenis Atlantik segar yang diperuntukkan bagi industri makanan olahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip dari CNN Jumat, (9/12/16).

Baca Juga |  Cuti Bersama 22 Mei Batal, Jumat ASN Masih Masuk Kerja

Sementara itu, kentang Granola yang diproduksi petani dalam negeri juga tidak pernah diberikan izin untuk diimpor, karena belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Perdagangan.

Enggar menambahkan, jika ada importir yang menyalahgunakan alokasi impor kentang Atlantik untuk mengimpor kentang Granola, maka akan dicabut izinnya.Enggar juga akan menugaskan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag untuk melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan Kepolisian.

Baca Juga |  DIPA 2017 Diserahkan, Jokowi Atur Percepatan Serapan Anggaran

Untuk diketahui, ketentuan impor produk hortikultura, termasuk kentang, diatur dalam Permendag No. 71/2015. Permendag tersebut mencantumkan penetapan jumlah alokasi impor produk hortukultura setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi.
Impor produk tersebut hanya dilakukan para pemilik API-P dan API-U yang telah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan dan Mendag memberikan mandat penerbitan persetujuan impor kepada koordinator pelaksana UPTP I. (dsy)

Share :

Baca Juga

Berita Utama

Pengurangan Anggaran, Gaji Honorer RSUD Curup Ikut Dipangkas
Seleksi CPNS

Berita Utama

Ini Link Download Hasil Seleksi CPNS Pemprov Bengkulu tahun 2019

Berita Utama

Jakarta Berlakukan Car Free Night Pada Malam Pergantian Tahun Mendatang
Ilustrasi CPNS

Berita Utama

Download Hasil Verifikasi Berkas CPNS 2018, Pemprov Bengkulu, Pemkab Mukomuko, BU, Lebong, RL dan Kaur
Gedung MPR RI

Nasional

Pesantren Radikal Tak Terjangkau RUU Pesantren
Jokowi

Pemerintahan

Jokowi Wacanakan Indonesia Serba Syariah
foto bersama

Berita Utama

Orientasi DPRD, Plh Sekprov Paparkan Kedudukan Dewan Sebagai Penyelenggara Pemerintahan

Pemerintahan

Pemkab RL Disarankan Buat Perda Tentang Miras
error: Konten ini dirpoteksi !!