Home / Agrikultur / Pemerintahan

Jumat, 9 Desember 2016 - 17:05 WIB

Pemerintah Resmi Stop Impor Kentang Atlantik

Ilustrasi | Meetdoctor.com

Ilustrasi | Meetdoctor.com

PROGRES.ID, JAKARTA- Terkait protes para petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) yang melakukan unjuk rasa meminta pemerintah untuk menghentikan impor kentang, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan resmi menutup rekomendasi impor kentang jenis Atlantik.

Untuk itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan impor produk hortikultura, terutama produk kentang jenis Granola (kentang sayur).

“Mulai hari ini, rekomendasi impor kentang Atlantik segar diputuskan ditutup oleh Kementerian Pertanian. Sebelumnya, izin impor yang selama ini dikeluarkan Kemendag adalah kentang jenis Atlantik segar yang diperuntukkan bagi industri makanan olahan,” jelasnya dalam keterangan resmi, dikutip dari CNN Jumat, (9/12/16).

Baca Juga |  Akhirnya Indonesia Evaluasi 75 Keanggotaan Organisasi Internasional

Sementara itu, kentang Granola yang diproduksi petani dalam negeri juga tidak pernah diberikan izin untuk diimpor, karena belum memiliki Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dari Kementerian Perdagangan.

Enggar menambahkan, jika ada importir yang menyalahgunakan alokasi impor kentang Atlantik untuk mengimpor kentang Granola, maka akan dicabut izinnya.Enggar juga akan menugaskan Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag untuk melakukan pengawasan dan bekerja sama dengan Kepolisian.

Baca Juga |  Cegah Rabies, Ribuan Ekor Anjing di 8 Desa Divaksin

Untuk diketahui, ketentuan impor produk hortikultura, termasuk kentang, diatur dalam Permendag No. 71/2015. Permendag tersebut mencantumkan penetapan jumlah alokasi impor produk hortukultura setiap tahun ditentukan dan disepakati dalam rapat koordinasi.
Impor produk tersebut hanya dilakukan para pemilik API-P dan API-U yang telah mendapat persetujuan impor dari Menteri Perdagangan dan Mendag memberikan mandat penerbitan persetujuan impor kepada koordinator pelaksana UPTP I. (dsy)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Calon Kades Wajib Bebas Narkoba

Pemerintahan

Diancam Warganya Pakai Golok, Kades Lapor Polisi

Pemerintahan

Gusnan: Pasar Malam Lebih Banyak Dampak Negatif

Agrikultur

Musim Hujan, Panen Padi Sawah Tadah Hujan di Benteng Meningkat
Cabai

Pemerintahan

Harga Cabai Terus Melonjak, Ini Penyebabnya

Berita Utama

Kunjungan Kerja Wagub DKI Sandiaga Uno Dinilai Berlebihan
Wagub Terpilih Dedy

Pemerintahan

Dedy Ermansyah Terpilih Jadi Wagub Bengkulu, DPRD Segera Usul Penerbitan SK
logo mukomuko

Pemerintahan

Ini Formasi Lengkap CASN dan PPPK Kabupaten Mukomuko 2021
error: Konten ini dirpoteksi !!