Home / Pemerintahan

Sabtu, 18 Februari 2017 - 12:51 WIB

Perpanjangan SIUP dan TDP Dihapus, Pengusaha Sambut Gembira

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita | Foto : Aktual

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita | Foto : Aktual

PROGRES.ID, JAKARTA – Pemerintah akan menghapus aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Penghapusan ini berlaku bagi perusahaan yang sudah berdiri dan sudah memiliki SIUP dan TDP. Pelaku usaha menyambut gembira rencana pemerintah tersebut.menyebut perpanjangan SIUP dan TDP setiap tahun tidak ada manfaatnya.

Dikutip dari DetikFinance (18/2/2017), Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menjelaskan bahwa perusahaan lama yang sudah kredibel seharusnya tidak perlu lagi memperpanjang izin karena untuk mempermudah kegiatan berusaha.

“Perusahaan yang ada ngapain lagi dibikin perpanjang perpanjang lagi,” ujar Lukita, di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (16/2).

Diketahui, selama ini perusahaan yang sudah berdiri diharuskan untuk perpanjang izin. Pengurusan izin SIUP dan TDP antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda bergantung peraturan daerah masing-masing. Di DKI Jakarta, pengurusan SIUP dan TDP bisa dilakukan online dan gratis.

Menurut Enggar, Penghapusan perpanjangan izin bagi perusahaan eksisting rencananya akan mulai minggu depan.

“Nanti dibuat surat edaran bahwa itu tidak diperlukan perpanjangan,” ungkap Enggar.

Baca Juga |  Proyeksi APBD-P Provinsi Bengkulu 2019, Pendapatan Hingga Belanja Daerah Dipangkas

Penghapusan perpanjangan SIUP dan TDP ini, lanjut Enggar, sudah didiskusikan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Minggu depan, perusahaan yang sudah jalan nama tidak berubah, segala macam ngapain lagi diperpanjang, tadi sudah disiapakan oleh Pak Menko (Menko Perekonomian Darmin Nasution),” ujarnya.

Dunia Usaha Menyambut Baik Rencana Penghapusan Perpanjangan SIUP dan TDP

Kalangan dunia usaha menyambut baik rencana pemerintah menghapus aturan perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Dilansir dari DetikFinance (18/2), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan Dan Minuman (Gapmmi), Adhi S Lukman, berharap penghapusan perpanjangan SIUP dan TDP sebagai langkah awal menghapuskan izin-izin yang tidak diperlukan. Hal itu karena menurutnya ada beberapa aturan yang semestinya dihapuskan, karena tumpang tindih.

“Paling tidak semangatnya tidak membebani waktu dan biaya, ini awal kalau SIUP TDP seperti ini mudah-mudahan izinnya yang lain bisa dikurangi,” ujar Adhi, Jumat (17/2).

Hampir senada, Ketua DPP Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Stefanus Ridwan S, menyebut dengan dihapuskannya izin ini tidak perlu lagi repot-repot memperpanjang setiap 5 tahun.

Baca Juga |  Kembalikan Ideologi Bangsa, Jokowi Buat Unit Pemantapan Pancasila

Menurutnya tidak ada gunanya memperpanjang SIUP dan TDP karena namanya tidak berubah, dan tidak diketahui apa kegunaannya.

“Betul kenapa mesti diperpanjang lagi, perusahaannya ada itu kita selalu bayar pajak. Justru menurut saya pekerjaan yang sia-sia kan sudah hadir, kayak orang bikin PT sekali saja selesai untuk apa perpanjang lagi izin supaya ada uang masuk, apakah itu resmi atau tidak resmi,” ujar Stefanus.

Ia mengaku meski biaya yang dikeluarkan untuk perpanjangan SIUP tidak besar, tetapi dengan dihapuskannya perpanjangan SIUP dan TDP, maka tidak harus bolak balik lagi. Soal biaya dan waktu ini tergantung aturan tiap daerah. Sebelumnya, ia mengaku repot membawa dokumen persyaratan untuk memproses perpanjangan.

“Uangnya tidak besar, tapi resenya itu bolak baliknya. Mengurusnya cepat tapi mesti mengurus isi formulir lampiran begitu, tapi ya itu tidak perlu lah,” imbuhnya. (Dsy)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

200 Pelanggan PDAM Seluma Masih Tunggak Pembayaran
Talkshow IKPK

Berita Utama

Ridwan Mukti: Ayo “Keroyok” Bengkulu
Cabai

Pemerintahan

Harga Cabai Terus Melonjak, Ini Penyebabnya
presiden joko widodo

Berita Utama

Akhirnya Indonesia Evaluasi 75 Keanggotaan Organisasi Internasional

Pemerintahan

Dinsos: Jika Ada Warga Dipasung Laporkan

Pemerintahan

Setelah Larangan Impor AS, Produsen Minyak Sawit Malaysia Bertekad Bersihkan Nama

Berita Utama

Mendes PDTT Bagi-Bagi Sertifikat Tanah di Bengkulu Utara

Pemerintahan

Diduga Bermasalah, Lapangan Tenis Indoor di RL Belum Dimanfaatkan
error: Konten ini dirpoteksi !!