Home / Pemerintahan

Rabu, 6 Januari 2021 - 11:55 WIB

Presiden Jokowi Teken PP Buat SIM Gratis, Apa Syaratnya?

Ilustrasi (Viva.co.id)

Ilustrasi (Viva.co.id)

JAKARTA, PROGRES.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. PP ini tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan PP ini, maka pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak lagi berbayar alias gratis. Tidak hanya berlaku untuk pembuatan SIM baru, dengan adanya PP ini juga menggratiskan perpanjangan SIM.

Lalu, siapa saja yang berhak mendapat SIM gratis ini?

Berdasar PP tersebut, syarat untuk mendapatkan SIM gratis ini adalah masyarakat miskin, mahasiswa, pelajar serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Artinya, tidak berlaku bagi ASN, TNI dan anggota Polri serta pelaku usaha lain yang tidak masuk kategori tersebut.

Baca Juga |  Standard Chartered Libatkan 2.500 Nasabah Bahas Investasi Sikapi Perubahan Ekonomi

Dinukil dari Motorplus-online.com, setidaknya ada 31 jenis PNBP yang ditekan berlaku di lingkungan Kepolisian RI seperti dalam Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada Sabtu (21/12/2020).

Jenis PNBP itu antara lain:

1. Pengujian untuk penerbitan SIM baru

2. Penerbitan perpanjangan SIM

3. Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi

4. Penerbitan STNK

5. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor

Baca Juga |  Tiongkok Kirim ‘Ucapan Selamat’ untuk Biden Atas Kemenangan Pemilu

6. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor

7. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor

8. Penerbitan BPKB

9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah

10. Penerbitan SKCK

PP ini memungkinkan digratiskannya biaya 31 layanan publik, termasuk biaya pembuatan dan perpanjangan SIM bagi masyarakat kurang mampu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis akan diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri). Sebelum direalisasikan, harus lebih dulu dapat persetujuan dari Menteri Keuangan.(red)

Share :

Baca Juga

Pemerintahan

Luis Fernandez, kandidat terkuat pelatih Timnas Indonesia.

Berita Utama

Ketua Komisi III Propinsi Bengkulu: Pemprop Segera Optimalkan Penyerapan APBD 2017
Ibukota baru

Berita Utama

Jubir Presiden: Pembangunan Ibu Kota Baru Tetap Dilanjutkan

Berita Utama

6 Negara Sahabat Akan Meriahkan Festival Bumi Rafflesia
Rohidin di HK Tower

Berita Utama

Rohidin Akan Lobi Jokowi Groundbreaking Tol Bengkulu-Linggau Usai Buka TTG XXI

Berita Utama

Tinjau Korban Gempa, Jokowi Janjikan 40 Juta Bagi Rumah Rusak Berat

Pemerintahan

Dinsos: Jika Ada Warga Dipasung Laporkan
Ilustrasi CPNS

Berita Utama

Download Hasil Verifikasi Berkas CPNS 2018, Pemprov Bengkulu, Pemkab Mukomuko, BU, Lebong, RL dan Kaur
error: Konten ini dirpoteksi !!