Home / Pemerintahan

Rabu, 6 Januari 2021 - 11:55 WIB

Presiden Jokowi Teken PP Buat SIM Gratis, Apa Syaratnya?

Ilustrasi (Viva.co.id)

Ilustrasi (Viva.co.id)

JAKARTA, PROGRES.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020. PP ini tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia.

Dengan PP ini, maka pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak lagi berbayar alias gratis. Tidak hanya berlaku untuk pembuatan SIM baru, dengan adanya PP ini juga menggratiskan perpanjangan SIM.

Lalu, siapa saja yang berhak mendapat SIM gratis ini?

Berdasar PP tersebut, syarat untuk mendapatkan SIM gratis ini adalah masyarakat miskin, mahasiswa, pelajar serta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Artinya, tidak berlaku bagi ASN, TNI dan anggota Polri serta pelaku usaha lain yang tidak masuk kategori tersebut.

Baca Juga |  Soal Pencabutan STP Lahan Jukir, DPRD Kota Bengkulu RDP dengan Dishub

Dinukil dari Motorplus-online.com, setidaknya ada 31 jenis PNBP yang ditekan berlaku di lingkungan Kepolisian RI seperti dalam Pasal 1 PP yang diteken Jokowi pada Sabtu (21/12/2020).

Jenis PNBP itu antara lain:

1. Pengujian untuk penerbitan SIM baru

2. Penerbitan perpanjangan SIM

3. Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi

4. Penerbitan STNK

5. Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor

Baca Juga |  Lantik Eselon 3 dan 4, Sekda Nopian Berpesan Terus Tingkatkan Pelayanan

6. Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor

7. Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor

8. Penerbitan BPKB

9. Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah

10. Penerbitan SKCK

PP ini memungkinkan digratiskannya biaya 31 layanan publik, termasuk biaya pembuatan dan perpanjangan SIM bagi masyarakat kurang mampu.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan layanan gratis akan diatur melalui Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri). Sebelum direalisasikan, harus lebih dulu dapat persetujuan dari Menteri Keuangan.(red)

Share :

Baca Juga

presiden joko widodo

Berita Utama

Akhirnya Indonesia Evaluasi 75 Keanggotaan Organisasi Internasional
Sidang tahunan MPR RI

Berita Utama

Ketua MPR Berpesan Perbedaan Pilihan di Pemilu Jangan Buat Indonesia Pecah
Gubernur Rohidin tinjau balai

Pemerintahan

Pastikan Sesuai Standar, Gubernur Rohidin Mersyah Sidak Bangunan Balai Buntar

Pemerintahan

Dua Warga Nyaris Tewas Diseruduk Babi Hutan

Pemerintahan

Kembalikan Ideologi Bangsa, Jokowi Buat Unit Pemantapan Pancasila
KTP Elektronik

Hukum

Atasi Karut Marut Korupsi Pengadaan E-KTP, KPK Kewalahan
CPNS

Berita Utama

Kementerian PANRB Resmi Umumkan Rekrutmen CPNS 2019, Ini Daftar Alokasi Untuk Provinsi Bengkulu

Pemerintahan

Bunga KUR Tetap 9 Persen, Pemerintah Prioritaskan Penyaluran ke Sektor Produksi
error: Konten ini dirpoteksi !!