PROGRES.ID, JAKARTA – Kasus yang menyeret mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo terus berkembang. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya, kini penyidik Bareskrim Polri juga mendalami dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Perkembangan terbaru, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara awal kasus dugaan makar pada Kamis, 19 November 2026. Agenda itu dilakukan bersama tim internal dan sejumlah saksi ahli untuk mengkaji konstruksi hukum perkara.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menjelaskan, gelar perkara tersebut bertujuan mendalami hasil penyidikan, termasuk temuan dari pemeriksaan sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas yang sedang diselidiki.

Meski demikian, Susatyo menegaskan gelar perkara tersebut bukan untuk menetapkan tersangka baru. Penyidik masih akan mengkaji keterangan para ahli dan bukti yang telah dikumpulkan sebelum menyampaikan perkembangan selanjutnya.

Empat Perwira Tinggi Polri Terseret Kasus Penyadapan

Kasus ini bermula dari dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum terhadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam perkembangannya, penyidik mengungkap dugaan pemantauan komunikasi yang tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, jurnalis, aktivis, hingga elemen masyarakat sipil.

Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka. Mereka adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto sebelumnya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil penyidikan, Listyo diduga memiliki peran sebagai pengguna akhir atau end user dari informasi hasil penyadapan.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR, Listyo diduga menentukan sasaran pemantauan dan menerima laporan dari sejumlah perwira yang terlibat. Namun, konstruksi peran masing-masing pihak masih menjadi bagian dari proses penyidikan dan harus dibuktikan melalui mekanisme hukum.

Dalam perkembangan perkara, polisi juga membuka penyelidikan terpisah terkait dugaan makar. Penyidik mendalami tujuan kegiatan pemantauan, kemungkinan adanya perintah, serta dugaan keterkaitan antara aktivitas tersebut dan rencana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.

Dua Jenderal Sudah Dipecat dari Polri

Proses hukum kasus ini berjalan beriringan dengan penegakan kode etik di lingkungan kepolisian. Dua perwira tinggi yang menjadi tersangka, yakni Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso, telah dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Eko Hadi menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada 17 November 2026. Setelah pemeriksaan yang berlangsung hampir sembilan jam, majelis etik memutuskan memberhentikannya dari institusi Polri.

Reuters dan Associated Press melaporkan bahwa Eko diduga menyalahgunakan kewenangan serta menggunakan fasilitas kepolisian untuk melakukan penyadapan tanpa persetujuan yang diwajibkan oleh ketentuan hukum. Eko disebut telah mengajukan banding atas putusan pemecatan tersebut.

Sementara itu, Ahrie Sonta lebih dahulu dijatuhi sanksi serupa. Keduanya menjadi dua perwira tinggi yang telah menjalani proses etik dalam perkara tersebut.

Adapun Slamet Uliandi belum menjalani proses penahanan karena alasan kondisi kesehatan, sebagaimana disampaikan dalam pemberitaan sejumlah media.

Polri Terbitkan Aturan Baru untuk Sidang Etik Listyo Sigit

Perhatian publik juga tertuju pada rencana sidang etik Listyo Sigit. Mantan Kapolri tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan melalui Komisi Kode Etik Polri pada pekan depan, meskipun tanggal pelaksanaannya belum diumumkan secara resmi.

Menjelang agenda tersebut, Polri menerbitkan Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, salah satu perubahan menyangkut komposisi majelis sidang etik. Aturan baru memungkinkan anggota majelis memiliki pangkat hingga dua tingkat lebih rendah daripada terduga pelanggar.

Ketentuan tersebut menjadi dasar mekanisme pemeriksaan etik terhadap Listyo yang berpangkat jenderal bintang empat. Perubahan lainnya memungkinkan terduga pelanggar mengikuti sidang secara langsung maupun melalui media elektronik dengan persetujuan ketua komisi.

Polri menyatakan perubahan aturan itu juga dimaksudkan untuk mengakomodasi pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri tersebut.

Dugaan Makar Masih Harus Dibuktikan

Meski penyidikan dugaan makar telah berjalan, status perkara tersebut tidak dapat disamakan dengan kesimpulan bahwa tindak pidana makar sudah terbukti.

Polri menyampaikan bahwa penyidik masih mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, serta mempelajari perangkat elektronik yang telah diamankan. Gelar perkara pada 19 November menjadi salah satu tahapan untuk menguji konstruksi hukum berdasarkan temuan penyidik dan keterangan para ahli.

Karena itu, dugaan penyadapan ilegal dan dugaan makar tetap harus ditempatkan sebagai dua aspek hukum yang memerlukan pembuktian. Penetapan seseorang sebagai tersangka juga tidak serta-merta berarti yang bersangkutan telah dinyatakan bersalah.

Kasus Listyo Sigit kini menjadi perhatian karena tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum oleh sejumlah pejabat tinggi kepolisian, tetapi juga menyentuh persoalan pengawasan penggunaan kewenangan aparat negara dan perlindungan komunikasi pribadi.

Publik kini menunggu hasil gelar perkara dugaan makar serta proses sidang etik Listyo Sigit yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Kedua proses tersebut akan menjadi bagian penting dalam mengungkap sejauh mana dugaan pelanggaran itu terjadi dan siapa saja pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban.