PROGRES.ID, JAKARTA – Inspektur Jenderal (Irjen) Ahrie Sonta Nasution resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Keputusan tersebut merupakan hasil sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) yang digelar terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Sidang etik terhadap mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri itu berlangsung di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026). Pemeriksaan berlangsung sekitar 11 jam, dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir pada malam hari.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa majelis KKEP menyatakan Ahrie terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Selain pemecatan, perilakunya juga dinyatakan sebagai perbuatan tercela.

Meski demikian, Ahrie tidak menerima begitu saja keputusan tersebut. Ia menyatakan mengajukan banding atas putusan majelis etik.

Sidang Etik Berlangsung Selama 11 Jam

Sidang KKEP terhadap Ahrie Sonta dipimpin oleh Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Kalemdiklat) Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua majelis.

Dalam persidangan tersebut, sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim turut dihadirkan untuk memberikan keterangan.

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Ahrie.

Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku yang dilakukan Ahrie merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri.

Putusan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika Ahrie masih bertugas sebagai Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.

Menurut penjelasan Polri, Ahrie dinilai menggunakan kewenangan dan akses terhadap perangkat teknologi milik institusi untuk melakukan penyadapan yang tidak profesional serta tidak sesuai prosedur.

Ahrie Sonta Ajukan Banding atas Pemecatan

Setelah putusan dibacakan, Ahrie Sonta menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

Polri menyatakan permohonan tersebut akan diproses melalui mekanisme pemeriksaan di tingkat banding. Dengan demikian, putusan sidang etik tingkat pertama belum menjadi akhir dari seluruh proses keberatan yang dapat ditempuh Ahrie.

Kadiv Humas Polri menegaskan bahwa setiap anggota kepolisian wajib menjalankan tugas sesuai ketentuan hukum, standar operasional prosedur, dan kode etik profesi.

Polri juga menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang oleh personelnya.

Pengajuan banding tersebut menjadi tahapan penting untuk menentukan apakah keputusan pemecatan akan dipertahankan atau mengalami perubahan setelah pemeriksaan lanjutan.

Terseret Kasus Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo

Nama Ahrie Sonta menjadi sorotan setelah Bareskrim Polri mengumumkan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada 3 November 2026.

Dalam perkembangan penyidikan, polisi menyebut terdapat empat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain Ahrie, nama lain yang disebut adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan tidak hanya menyasar nomor telepon Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain, termasuk tokoh politik, jurnalis, pengusaha, serta elemen masyarakat sipil, juga disebut masuk dalam lingkup pendalaman perkara.

Dugaan aktivitas tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026 untuk mengaburkan aktivitas yang sedang diselidiki.

Namun, seluruh dugaan tindak pidana tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. Penjatuhan sanksi etik kepada Ahrie merupakan proses internal kepolisian yang berbeda dari penentuan kesalahan pidana di pengadilan.

Polri Akan Melanjutkan Sidang Etik Perwira Lain

Pemecatan Ahrie Sonta menjadi salah satu perkembangan dalam penanganan perkara yang menyeret sejumlah pejabat tinggi kepolisian tersebut.

Polri menyatakan pemeriksaan etik terhadap personel lain yang diduga terlibat akan dilakukan secara bertahap.

Kadiv Humas Polri mengatakan proses penegakan kode etik harus mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, proporsional, objektivitas, dan akuntabilitas.

Sementara itu, proses penyidikan pidana terhadap para tersangka tetap berjalan sesuai ketentuan hukum.

Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut dugaan penyalahgunaan perangkat dan kewenangan institusi kepolisian untuk melakukan penyadapan terhadap kepala negara maupun pihak lainnya.

Dengan pengajuan banding oleh Ahrie, proses etik terhadap mantan Kadivkum Polri tersebut kini memasuki tahapan berikutnya. Hasil pemeriksaan majelis banding akan menentukan kelanjutan status sanksi PTDH yang telah dijatuhkan.